it’s about all word’s

Puisi, demokrasi dan politik ekonomi

Posted on: February 20, 2008

Judul: Membaca Indonesia
Editor: Soegeng Sarjadi, Sukardi Rinakit
Penerbit: Soegeng Sarjadi Syndicate
Halaman: v, 300 halaman
Cetakan: Januari 2005

Demokratisasi memang tidak semudah membalik telapak tangan. Demokratisasi harus berevolusi sesuai karakter dan kepentingan bangsa. Sejak reformasi, demokratisasi di Tanah Air mulai menemukan jati diri, dengan segala kebaikan dan kekurangannya. Buku ini mencoba mendalami nilai-nilai demokratisasi mulai dari rangkaian puisi.

Sepintas menyegarkan, begitu kira-kira saat membaca ide buku ini. Tidak seperti laiknya buku-buku bertema serius yang cenderung memaksa pembacanya untuk mengunyah deretan kata-kata dan angka-angka statistik dari awal hingga akhir.

Dalam Membaca Indonesia ini, ada sentuhan cerdas di tiap awal tulisan. Sentuhan tersebut tak lain, puisi-puisi karya seorang Sapardi Djoko Damono.

Soal penempatan puisi tersebut, Soegeng Sarjadi dalam kata pengantarnya menjelaskan alasan: “Kebekuan hati para politisi itu perlu dicairkan agar mereka menjadi sensitif terhadap nasib rakyat…Mungkin saja mereka menjadi arogan karena tidak pernah ‘tersentuh’ lagi oleh kebudayaan; dan puisi sebagai salah satu kepingan kebudayaan, mungkin bisa mengajarkan sensitivitas.”

Sapardi pun hanya berpesan pendek dengan mengatakan, “Siapa tahu, puisi yang saya tulis bisa memberikan kebijaksanaan bagi orang yang membacanya.” Sebab isi puisi pun tidak terlalu serius, tetapi cukup memaksa pembaca tersengat sebelum larut mengikuti artikel-artikel sesungguhnya.

Padahal jika kita longok ke tujuh artikel di buku ini, semuanya menawarkan tema yang tidak main-main. Dari berbicara demokrasi, keajaiban partai Islam, peran pemerintah hingga mengupas tentang krisis moral dalam struktur pasar.

Hanya sayangnya, penempatan artikel tentang polling presiden sebagai catatan awal terkesan dipaksakan dan mengganggu alur artikel selanjutnya Meretas Demokrasi karya Y. Ari Nurcahyo. Sebab tidak terkait sama sekali.

Meski begitu, catatan awal yang berjudul ‘Polling’ Presiden: Dari legenda politik ke kebijakan, cukup memberi informasi bahwa sentimen pemilih Indonesia dalam Pemilu 2004 relatif terpengaruh oleh opini yang dikembangkan oleh proses statistik.

Tak pelak deretan angka-angka yang dihasilkan oleh proses statistik tersebut dapat menjadi legitimasi bagi pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla saat memenangkan pemilihan presiden putaran kedua 2004 dengan hasil 60% suara.

Namun lagi-lagi Soegeng Sarjadi dan Sukardi Rinakit memberikan sebuah pesan yang harus didengar oleh pemilik 60% suara tersebut “…penyebutan perbandingan perolehan suara 60 : 40 persen tersebut sebenarnya berbahaya. Hal itu selain menutup peluang terjadinya arus balik politik juga membuka peluang bagi penguasa baru untuk terseret menjadi otoriter.”

Kedua penulis nampaknya mengajak pasangan pemenang pemilu itu untuk melihat nasib yang dialami Megawati Soekarnoputri yang terjungkal karena pendukungnya melihat Megawati melupakan konstituennya.

Tak ketinggalan, dalam artikelnya, keduanya pun membidik lembaga jajak pendapat yang rentan terpengaruh oleh sejumlah uang yang dilesakkan pihak-pihak yang berkepentingan dan melupakan peran sejatinya sebagai untuk ikut menjaga kelangsungan hidup bangsa. Lompatan tema

Masuk ke artikel yang menjadi menu utama buku ini kita akan disapa dengan topik yang tak habis-habisnya menjadi perbincangan sejak 1997 hingga saat ini, yaitu demokrasi.

Sang penulis cukup lincah memainkan paragraf pembuka dengan memunculkan pendapat Amartya Sen pemenang hadiah Nobel bidang ilmu ekonomi tahun 1998 yang mengidentifikasikan peristiwa terpenting abad ke-20 adalah demokrasi.

Tepat dan langsung menusuk, sebab rakyat Indonesia memang sejak lama tidak mengenal demokrasi. Periode buta demokrasi itu oleh penulisnya dikatakan terjadi sejak 1959 dan sepanjang kekuasaan Orde Baru.

Kelincahan penulis pun makin mengerucut saat dengan berani melawan mainstream yang terjadi di masyarakat yang masa bodoh dengan simbol-simbol negara. Simbol yang sebetulnya sangat diperlukan untuk menumbuhkan rakyat yang bangga dan patriotik.

Pada artikel kedua tampil Airlangga Pribadi yang memperbincangkan Kebangkitan politik identitas Islam di tengah gelombang demokrasi: Studi kasus pemikiran politik Partai Keadilan Sejahtera.

Secara umum tema yang disodorkan Airlangga sangatlah menarik. Sayang, lagi-lagi entah sengaja ataukah terjadi semacam lompatan alur dengan tema di depan dan sesudahnya yaitu Mencari Bentuk Ideal Sistem Pemilu.

Padahal, jika editor cukup teliti, tema artikel kedua jika ditukar posisi dengan artikel ketiga akan membuat alur yang sudah dengan baik diciptakan oleh artikel pertama akan terus terjaga.

Selain itu penulis artikel kedua seperti kehilangan sentuhan di akhir tulisannya dengan tidak menghadirkan kondisi dimana PKS kehabisan napas saat melangkah ke dalam lingkaran eksekutif.

Padahal jika penulis sedikit mengurangi tulisan nostalgia kebangkitan Islam modern dan menganalisis kekalahan PKS di lingkaran eksekutif, niscaya artikelnya makin bernas. Alhasil, tulisannya terjebak pada fenomena ajaib PKS selama masa Pemilu 2004 semata.

Akibat alur tema terganggu, tulisan ketiga di buku ini menjadi kehilangan daya tariknya. Dalam Suara Rakyat: Otonomi!, Toto Sugiarto dengan gamblang timbal balik kemenangan SBY dan JK dengan dukungan yang datang dari lapisan paling dasar yaitu tataran antropologis, lebih mudahnya mungkin disebut kalangan akar rumput (grassroot).

Topik ini makin menarik untuk dicermati pada QuoVadis Peran Pemerintah dalam Perekonomian Nasional, di sini penulis berikutnya menyandarkan posisi dan peranan pemerintah sebagai penengah ataukah turut bermain dalam perekonomian nasional.

Intervensi pemerintah itu bahkan oleh aliran neoliberalisme diibaratkan sebagai ‘sampah’ dan kotoran yang dimuntahkan muara. Sebaliknya mekanisme pasar dipercaya akan membawa faktor-faktor produksi yang ada ke sektor yang paling efisien.

Hal tersebut disorot secara tajam oleh penulis dengan mengambil betapa bobroknya penanganan BUMN sebagai sumber kolusi, korupsi dan nepotisme selama Orde Baru berlangsung.

Tentu saja peran pemerintah tidak seluruhnya salah, tapi sedikit demi sedikit peran itu harus dikurangi, sambil mendorong sektor swasta untuk mengambil peran yang lebih dominan sebagai visi perekonomian nasional ke depan.

Meski Membangun Ekonomi Berbasis Pertanian seperti memutus alur yang sudah dibentuk artikel sebelumnya. Kedalaman visi penulisnya menjadikan tulisan ini sangat menarik untuk didalami.

Terlebih, persoalan-persoalan ekonomi pertanian masih menjadi masalah yang cenderung untuk diabaikan oleh pemerintah. Secara tak sadar sikap ini menjadikan pertanian dan petani menempati ranah yang dimarginalkan. Sendiri dan kesepian diantara hiruk pikuk melesatnya sektor lain.

Mencapai artikel terakhir, pembaca akan kembali disegarkan dan diingatkan tentang terjadinya krisi moral dalam struktur pasar yang sudah sempat disinggung dalam dua artikel sebelumnya.

Penempatan sebuah postscript dalam bahasa Inggris yang cukup ngepop-karena mengutip tulisan Pramoedya Ananta Tor-menjadikan buku ini tidak kehilangan daya tariknya, sebab terhitung jarang dilakukan oleh buku-buku sejenis.
*Bisnis Indonesia Edisi: 27/02/2005

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

Archives

Pages

February 2008
M T W T F S S
« Jan   Mar »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829  
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 44 other followers

%d bloggers like this: