it’s about all word’s

Jurnalisme Damai-Perang

Posted on: May 2, 2007

Jurnalisme Damai dan Jurnalisme Perang

BERITA tewasnya Sori Ersa Siregar, jurnalis senior RCTI, korban baku tembak GAM dengan TNI, 29 Desember 2003 di Desa Alue Matang Aron, Kecamatan Simpang Ulim, Aceh Timur, menjadi catatan hitam akhir tahun jurnalis Indonesia.

Ersa adalah jurnalis yang menekankan prinsip jurnalisme damai dalam peliputan konflik. Ia rajin meliput sisi human interest, seperti anak-anak yang kehilangan masa depan dan ibu-ibu yang kehilangan suami. Pemirsa diajak berpikir dan bersimpati menuju upaya damai. Namun, apa itu jurnalisme damai dan jurnalisme perang tak banyak orang tahu.

AMAT mudah mengucapkan perlunya keseimbangan dan akal sehat menyangkut pertikaian yang menimpa orang lain. Namun, ceritanya akan berbalik jika menimpa kita. Sikap toleran dan menjaga jarak hilang seketika, diganti pendekatan: kami adalah “si baik” melawan mereka “si jahat”.

Dalam hal ini seorang jurnalis menghadapi tantangan besar, dalam mempertahankan kenetralan untuk menjaga jarak menyangkut konflik yang melibatkan identitas kultural dan emosional mereka, tekanan emosional pihak-pihak yang bertikai, mengingat jurnalis sendiri menjadi bagian tak terpisahkan dari pihak-pihak yang bertikai.

Laporan yang baik, reportase berimbang, dan pengungkapan fakta bisa dituduh pengkhianatan jika dinilai merugikan pihak yang bertikai. Pihak yang bertikai selalu ingin sebagai pihak yang dimenangkan dan benar. Sebab, melalui media, pembangunan opini publik dapat terbentuk, harapan dukungan dari masyarakat makin luas.

Tugas meliput di wilayah konflik adalah aktivitas jurnalistik yang sensitif. Situasinya amat tidak normal. Unsur kekerasan, kerahasiaan, manipulasi, propaganda, dan bahaya selalu mewarnai.

Manipulasi dan propaganda selalu disadari jurnalis peliput. Sebab, setiap pihak yang bertikai selalu menciptakan kesan sebagai yang positif/baik dan kesan negatif/jahat bagi lawan, manipulasi dan memelintir fakta bahkan memfabrikasi fakta dengan hanya mengonfimasikan sebagian fakta. Sebab, tugas jurnalis adalah menyampaikan kebenaran, bukan keberpihakan, betapa pun menyakitkan.

Kode etik profesional tak dapat disingkirkan hanya karena situasinya amat sulit (Mia Doornaert, Choose The Truth, Rather Than a Side, 2000). Jurnalis yang baik adalah jurnalis yang bisa memaparkan berita yang dapat mempengaruhi pikiran pihak yang bertikai agar berdamai.

Dalam The Peace Journalism Option (1998), jurnalisme damai mengadopsi agenda perdamaian sebagai alternatif agenda perang, mencoba memetakan konflik prakekerasan, mengidentifikasi berbagai penyebab, sehingga membuka jalan bagi dialog perdamaian.

Jurnalisme ini memanusiawikan seluruh sisi konflik dan berupaya merekam berbagai kepalsuan maupun derita akibat perang.

Merancang cara memberdayakan non-elite dengan cara melacak pengaruh hubungan antaragenda mereka dan akibat sebenarnya, membangun kerangka kerja alternatif untuk memahami proses perubahan. Ini penting saat masyarakat kian skeptis terhadap sumber informasi resmi (pemerintah).

Adapun jurnalisme perang cenderung fokus pada peristiwa kekerasan sebagai penyebab konflik, tidak berupaya menyelami struktur asal muasal konflik, cenderung memusatkan pada akibat langsung yang bisa dilihat-terbunuh, terluka, dan kerugian material-bukannya kerugian psikologis, struktur dan kultur masyarakat. Ia juga cenderung mereduksi kompleksitas persoalan menjadi siapa kawan, lawan, pemenang, dan pecundang.

Dalam konflik Aceh, jurnalisme damai untuk mengungkap kebenaran secara cover both menjadi rumit akibat patron patriotisme. Jika patriotisme mulai mempengaruhi, argumen tentang obyektivitas, etika, atau kebenaran menjadi kabur.

Manakala keselamatan bangsa terancam, integritas wilayah dalam taruhan, maka prinsip-prinsip jurnalistik menyangkut kebenaran dan informasi yang apa adanya mulai dipertanyakan, saat jurnalis yang memberitakan fakta sesuai apa adanya bisa mendapat kecaman atau ancaman dari sesama warga negara.

Selama konflik Aceh, prinsip jurnalistik diuji. Pada siapa jurnalisme berpihak? Pada prinsip kebenaran yang abstrak di medan perang atau pada mereka yang berperang membela kepentingan bangsa?

KAPAN jurnalis perlu mengorbankan prinsip kebenaran demi memenangi perang? Pertanyaan ini kembali ke awal tulisan, dan amat mudah dijawab oleh mereka yang tidak terlibat di dalamnya.

Pertanyaan itu akan terus menjadi perdebatan, seperti menyangkut pemuatan hasil liputan perang, perlukah semua ditayangkan? Apa layak mempertontonkan seluruh kekejian perang? Perlukah menyensor gambar atau foto? Layakkah mempertontonkan tentara yang sekarat, sementara ada banyak anak, kakak, adik, atau suaminya dikirim ke medan perang itu? Di sisi lain, dengan tidak menyampaikan kekejaman perang apa adanya, pesan apa yang hendak disampaikan? Tak ada aturan baku yang bisa menjawab. Hanya akal sehat dan realitas yang menjadi pegangan.

Mengutip containment theory dari Rekles, ia menyatakan tayangan kekerasan dalam film relatif kecil pengaruhnya atas perilaku agresif pemirsa (Kompas, 26/8/ 2000). Sebaliknya, peristiwa kekerasan yang dilaporkan media bisa berdampak jauh lebih hebat terhadap pemirsanya.

Pasalnya, kesadaran pemirsa tak bisa menolak, apa yang dilihatnya adalah nyata. Dampaknya makin besar terhadap publik jika si korban punya kaitan darah, emosional, primordial, dan keagamaan. Dalam balkanisasi, media ternyata berperan menghasut pembaca sehingga terdorong melakukan kekejaman balasan. “Perang isu media adalah prakondisi perang sesungguhnya,” kata Gabriela Mischkowiski, peneliti peran media

Pada konflik Balkan, media menebarkan bahasa perang dalam liputan dan pemberitaannya. Bahasa perang itu disusun untuk menggambarkan pihak musuh sebagai setan.

Apabila orang Serbia “berjuang untuk kemerdekaan” dan hanya “mempertahankan diri”, Muslim Bosnia disebut “mujahidin”, “pejuang jihad”, “ekstremis Muslim”. Realitas perang menjungkirbalikkan. Orang Serbia tak pernah menyerang, mereka hanya “mempertahankan diri” atau “membebaskan kota”.

Sebanyak 1,3 juta orang yang menjadi korban tak pernah disebut. Hanya korban Serbia yang diperlihatkan, bahkan peta garis depan pun tak pernah ditayangkan karena hanya akan memperlihatkan bagaimana dua pertiga teritorial Bosnia dikuasai Serbia.

Pertarungan media juga terjadi di Ambon. Hasil penelitian tim Media Watch Institut Studi Arus Informasi (ISAI) pada empat tabloid nasional (Adil, Aksi, Tekad, dan Detak) menunjukkan kata-kata “ladang penjagalan”, “perang salib”, “perang suci”, bahkan “Maluku Bosnia kedua” menjadi kata favorit yang dipakai. Akibatnya, kasus itu jadi berlarut-larut dan bergeser dari masalah sebenarnya.

KONFLIK tidak serta-merta berhenti karena media hadir dan leluasa meliput. Jurnalis tidak bisa diminta tanggung jawabnya untuk menyelesaikan konflik. Liputan yang berimbang dan akurat tetap tidak dengan sendirinya bisa mengarahkan opini publik seketika. Sebab, fungsi media adalah memberikan informasi dan pencerahan, sedangkan keputusan mengambil sikap tetap di tangan pembaca.

Dengan mengungkap fakta, berarti memberikan kesempatan kepada suara akal sehat berteriak lantang meredam prasangka dan kebencian. Hal yang berusaha dilakukan Ersa, jurnalis yang “dikorbankan” pihak-pihak yang bertikai di Aceh.

*Dimuat di halaman Opini Kompas edisi 9 Februari 2004

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

Archives

Pages

May 2007
M T W T F S S
    Jun »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
%d bloggers like this: