it’s about all word’s

Myanmar: Unruling story

Posted on: September 29, 2007

Myanmar, opium & darah untuk kepergian junta….

Dari sisi politik dan ekonomi, Myanmar sebetulnya tak masuk layar radar. Nama Myanmar mencuat sebatas sebagai negara ketiga terbesar penghasil pengungsi di dunia, setelah Irak dan Afganistan.

Negara mantan jajahan Inggris di tengah kawasan segitiga emas (China, Laos, Thailand) itu juga dikenal sebagai pemasok 90% opium Asia-Pasifik.

Laporan setebal 900 halaman dari pertemuan International Narcotic Control Strategy Report, Maret lalu menyebutkan dalam setahun mafia obat bius Myanmar seperti Lo Hsing Han dan Khun Sa memproduksi tak kurang dari 1.200 ton opium.

Jumlah ini hanya kalah dari Afganistan. Badan pengawasan obat bius dan kejahatan PBB (UNODC) mencatat setelah rezim boneka Hamid Karzai berkuasa di Afganistan, panen opium melonjak menjadi 6.100 ton tahun lalu. Padahal, sebelum rezim boneka itu berkuasa, panen opium Afganistan pada 2001 cuma 180 ton!

Menurut profesor sejarah dari Universitas Wisconsin, AS, Alfred W McCoy yang juga penulis buku The Politics of Heroin: CIA Complicity in the Global Drug Trade, opium Myanmar merupakan komoditas penting dalam operasi intelijen CIA di Asia Tenggara sejak era Perang Vietnam.
Opium menjadi sumber uang tunai bagi operasi-operasi mereka yang berbiaya besar dan tak mungkin dibiayai kas negara yang harus diaudit.

Myanmar hari-hari ini memang sedang gerah, gonjang ganjing. Hingga kemarin, sedikitnya 10 dilaporkan tewas akibat tindakan kekerasan aparat dalam menghadapi aksi demonstrasi kaum biksu dan masyarakat sipil. Data korban memang simpang siur, bahkan dipercayai angkanya lebih besar dari jumlah itu.

Entah ada hubungannya atau tidak, 16 hari sebelum kerusuhan di Yangon meletus, Pemerintah Myanmar menuding CIA berada di balik pembunuhan komandan pemberontak Karen, Kolonel Kyi Min yang sedang menegosiasikan gencatan senjata dengan pemerintah.

Dalam artikel yang diturunkan The Mirror, disebutkan Kyi Min sengaja dibunuh CIA di Sungai Homh Tharaw, perbatasan negara itu dengan Thailand. Sudah jadi rahasia umum pemberontak Karen disokong badan intelijen AS tersebut.

Laporan itu juga menyebutkan seorang jenderal AS dan petugas CIA melakukan kunjungan, termasuk pelatihan militer pembuatan bom. Perwira tinggi yang diketahui sering ‘main’ ke Myanmar antara lain bekas atase militer AS untuk Birma Robert Helvey, mantan pejabat AU AS Michael Mitchell, mantan pejabat Marinir AS Gene Sharp, dan mantan anggota pasukan khusus, David Eubank.

Krisis politik

Panggung politik di Yangon memang sedang berada di titik kritis sejak awal tahun menyusul absennya pemimpin junta militer Jenderal Than Shwe pada acara makan malam Hari Kemerdekaan Myanmar 4 Januari 2007. Orang nomor satu di Myanmar itu sudah sakit-sakitan dan kerap terbang ke Singapura untuk berobat. Rumor politik pun berhembus kencang, termasuk soal adanya kudeta, kemelut politik yang pernah mengguncang negara itu pada 1988.

Demokrasi tidak bersemi lama di Myanmar, hanya 14 tahun, mulai selepas merdeka 4 Januari 1948 hingga 1962 saat Ne Win menggulingkan pemerintahan sipil PM U Nu dan kemudian membentuk junta militer. Sejak itu nama harum Mynmar yang ditorehkan Aung San dan U Thant-sempat menjabat Sekjen PBB–praktis sirna.

Ne Win bersama PM U Maung Maung Kha menjalankan politik tangan besi, otoriter. Junta militer adalah sumber kebenaran. Meski demikian, ekonomi negara tidak kunjung membaik, malah makin terpuruk. Roda ekonomi digerakkan oleh pasar gelap. Jenderal itu sama sekali tidak memberi celah bagi partisipasi politik warga sipil.

Akibatnya, pada 1988 rakyat resah dan turun ke jalan. Tak kurang dari 1.000 demonstran tewas akibat bentrok dengan militer. Panggung politik gonjang-ganjing. Junta militer pecah kongsi.

Aksi demo yang meluas membuat Jenderal Saw Maung, salah satu kepercayaan Ne win, melakukan langkah politik sepihak. Dia melengserkan Ne Win sembari terus memperkuat kekuasannya dengan membentuk State Law and Order Restoration Council (SLORC) alias junta militer.

SLORC adalah badan yang pembentukan dan sistemnya serupa dengan Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) rezim Soeharto yang dibentuk 10 Oktober 1965.

Demi alasan kestabilan politik, SLORC mengeluarkan rancangan hukuman mati bagi para demonstran. Lewat aturan yang disahkan legislatif pada 31 Mei 1989, Saw tampaknya ingin bereksperimen dengan demokrasi, yang kemudian terbukti hanya sebuah ‘kosmetika politik’.

Terbukti ketika partai pemerintah dilibas habis oleh Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi yang merebut 392 kursi dari 489 kursi parlemen, pimpinan junta itu langsung berubah pikiran. Kemenangan NLD dianulir sehingga membawa implikasi politik yang tidak kecil kepada junta hingga hari ini.

Politik vs senjata

Tanpa alasan yang jelas, Maung mengundurkan diri pada 23 April 1992. Penggantinya adalah Than Shwe, sama-sama dari kelompok militer.
Setahun memerintah, dia mengeluarkan aturan baru yang melonggarkan aturan-aturan terkait ekonomi, demokrasi, dan hubungan luar negeri.

Lewat jalur Kepala Intelijen Khin Nyunt, Shwe melakukan gencatan senjata dengan para pemberontak dari etnis lokal minoritas di pedalaman dan perbatasan, seperti Karen, Chin, dan Shan.

Jenderal ini terkesan lebih liberal dibanding pendahulunya. Buktinya, Shwe menjadi pemimpin pertama Myanmar yang mengizinkan Komite Internasional Palang Merah (ICRC) dan Amnesti Internasional masuk ke negara itu.

Tapi urusan politik domestik sebenarnya sama saja. Siapa berani melawan junta, bersiaplah menderita. Denyut politik benar-benar di bawah todongan senjata.

Dengan alasan menjaga keamanan nasional, junta militer mengenakan tahanan rumah bagi Aung San Suu Kyi hingga hari ini. Bahkan demi menjaga ketertutupan Myanmar, pada 2004, Shwe mencopot PM Khin Nyunt karena mencoba melakukan demokratisasi.

Junta militer Myanmar berkilah, Nyunt sakit lalu mengundurkan diri dan digantikan Letnan Jenderal Soe Win yang tetap orang dekat Shwe.

Era Letjen Soe Win juga tidak menunjukkan perbaikan. Myanmar seolah tidak tersentuh dengan dinamika dunia luar. Hari demi hari ekonomi makin terpuruk. Harga kebutuhan pokok, terutama BBM, kian tak terjangkau. Masyarakat gerah dan mulai bergerak.

Demo damai ribuan bhiksu dan masyarakat sipil-yang menuntut permintaan maaf pemerintah atas pembubaran unjuk rasa kenaikan harga, dan menuntut perubahan ke arah demokratisasi-akhirnya membawa korban.

Aksi demo dibalas dengan gaya penumpasan ala militer yang brutal. Toh meski dikecam kiri-kanan, junta militer pimpinan Shwe tak ambil pusing. Razia dilakukan di kuil-kuil, puluhan bhiksu ditahan karena dianggap sebagai biang kerok ketidakstabilan politik.

Padahal ketiga tetangga Myanmar (China, India dan Thailand) sangat mengharapkan krisis tersebut berakhir damai. China, yang kini getol membangun ekonomi, khawatir kisruh jirannya itu akan berimbas ke daratan. Selain itu nama besar China dipertaruhkan di Olimpiade 2008. Status merah di perbatasan China-Myanmar bisa membuat para atlet, pengunjung dan investor ciut nyalinya.

Sementara bagi India dan Thailand, gejolak Myanmar bisa membuyarkan perjanjian pasok gas dari negara itu ke pusat-pusat industri mereka. Thailand pun khawatir dengan urusan pengungsi Myanmar.

*Versi berbeda diterbitkan Bisnis Indonesia 29/9 sept 2007

1 Response to "Myanmar: Unruling story"

kewl…
aturan elo nulis tentang G30 S gooth…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

Archives

Pages

September 2007
M T W T F S S
« Aug   Oct »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
%d bloggers like this: