it’s about all word’s

Adat, lingkungan dan uang bagi Malinau

Posted on: December 5, 2007

Konferensi Para Pihak Konvensi PBB tentang Perubahan Iklim ke-13 (UNFCCC COP 13) di Bali masih berlangsung. Pembahasan dan perdebatan paling seru tentu saja terjadi seputar urusan duit.

Kali ini yang menjadi bahan perdebatan adalah hitung-hitungan fulus yang akan didapat melalui perdagangan karbon dengan mekanisme pengurangan emisi dari kerusakan hutan dan kerusakan lingkungan (REDD).

Tak banyak orang tahu Kabupaten Malinau malah sudah menjadi satu-satunya kabupaten di Indonesia yang sadar potensi carbon trade sehingga mantap melakukan teken kontrak senilai Rp4,5 miliar melalui mekanisme Pasar Karbon Sukarela (VCM), 8 November lalu.

Menurut Bupati Malinau, Martin Billa tak banyak orang tahu tentang wilayah yang memiliki luas 4,2 juta hektar atau lebih luas jika dibandingkan dengan Priovinsi Jawa Tengah yang hanya 3,2 juta hektar.

Malinau berada di bagian utara Provinsi Kalimantan Timur dan masuk dalam wilayah sabuk katulistiwa. Artnya hujan turun terus menerus di wilayah bersisian dengan Malaysia.

Beberapa waktu lalu, kabupaten ini mengukuhkan dirinya sebagai kabupaten konservasi. Ini tak muluk-muluk jika mengingat 90% dari total wilayah itu masih berupa hutan lebat.

Luas hutan itu termasuk Taman Nasional Kayan Mentarang yang memiliki luas sekitar 1,3 juta hektar. Taman nasional itu merupakan hutan tropis terlengkap di Asia Tenggara yang masih lestari.

Kawasan itu memiliki kekayaan spesies yang beragam, sekitar 1.012 jenis flora dan 320 jenis fauna. Beberapa di antaranya adalah flora dan fauna endemik Kalimantan yang dilindungi.

Karena besarnya potensi serapan karbon dari wilayah hutan yang ada di kawasan ini, Malinau beberapa waktu lalu telah meneken kerjasama dagang karbon dengan PT Global Eco Rescue London.

Hanya dengan berkomitmen selama 30 tahun untuk melindungi hutan lindung seluas 325 ribu hektar itu Malinauyang berpenduduk 60.000 jiwa itu menerima dana penjagaan hutan sebanyak 325.000 Euro atau setara Rp4,5 miliar.

Persoalan duit

Menurut Martin pemerintah pusat selama ini kesulitan melindungi kawasan hutan di daerah, langkah menjadikan Malinau sebagai kawasan konservasi adalah jawaban terhadap isu global warming yang harus padu dengan kearifan lokal.

Pendekatannya yang sangat membumi itu tak lepas dari pengalamannya saat dia masih menduduki jabatan camat di wilayah tersebut.

Sebagai orang yang paling dekat dengan kehidupan sosial masyarakatnya, saat itu Martin memahami bahwa masyarakat lokal (Dayak) memiliki kearifan sendiri dalam mengelola hutan.

“Sejak dulu di setiap desa selalu memiliki satu kawasan adat yang dilindungi yang namanya tanah ulen, dan pengelolaannya diatur berdasarkan adat masing-masing,” kata dia..

Dia mencontohkan, saat masyarakat ingin mengambil kayu gaharu, mereka tidak langsung menebangnya. Melainkan dengan mengambil sampel dari bagian pohon dengan kapak bermata khusus.

Bagi masyarakat adat Dayak, dengan mengintip dan melihat contoh keratan kayu itu sudah memberi petunjuk bahwa kayu belum atau sebaliknya sudah cukup umur untuk ditebang, maka mereka akan mengambil kayu tersebut.

“Mereka mengambilnya sedikti-sedikit, dan tidak semuanya. Inilah yang memungkinkan hutan di wilayah kami masih bisa lestari. Ini berbeda jika yang mengambilnya adalah orang dari luar,” ujarnya.

Kebiasaan masyarakat itulah yang lantas mendorongnya membuat peraturan bahwa setiap desa harus memiliki kawasan lindung sendiri. Hal ini untuk menjaga agar hutan yang ada tetap bisa lestari dengan pengawasan dari masyarakat setempat.

Menurut dia, pengawasan dan pemeliharaan yang paling efektif untuk aset yang telah dijaminkan pada investor karbon adalah dilakukan oleh warga yang kehidupan sehari-harinya tidak lepas dari hutan.

“Masyarakat yang hidup dari hutan bisa memantau sendiri wilayahnya. Cara ini sulit dilakukan jika yang melakukan pemantauan adalah orang-orang yang hidup di luar hutan yang tak memiliki ikatan batin,” ujar Bupati yang sudah mewajibkan pendidikan lingkungan hidup dengan bahasa lokal di daerahnya itu

Selain memiliki kawasan hutan yang luas, Malinau juga memiliki potensi sumber daya alam lainnya, yaitu bataubara. “Batubara tetap kami eksplorasi, namun itu berdasarkan tata ruang dan tidak boleh masuk ke kawasan konservasi,” tutur dia.

Untuk itu, dia juga berusaha “mendamaikan” kepentingan investor yang ingin melakukan eksploitasi batu bara dengan kepentingan pemerintahan yang berusaha mempertahankan wilayah ini menjadi kawasan konservasi.

“Saya ingin mewajibkan para penambang menyisihkan sebagian wilayahnya untuk hutan lindung. Namun berapa persen wilayah yang disisakan itu, masih kami bahas,” ujarnya.

Menjaga kawasan konservasi, diakuinya, sulit dilakukan jika tanpa dukungan pihak terkait. Untuk itu dia mengharap agar pemerintah pusat dan LSM memberi dukungan terhadap langkah yang dia tempuh selama ini.

Langkah sudah dirintisnya namun Martin mengingatkan agar pemerintah segera menyatukan visi tentang pembagian pendapatan dari perdagangan karbon yang saat ini masih samar.

“Yang namanya duit itu selalu bikin persoalan makin rumit dan berlarut-larut. Ujung-ujungnya daerah yang dirugikan. Ini harus diperhatikan pemerintah pusat!” tegasnya menutup perbincangan.

1 Response to "Adat, lingkungan dan uang bagi Malinau"

Malinau adalah satu satunya kabupaten mencanangkan sebagai kabupaten konservasi di Nasional.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

Archives

Pages

December 2007
M T W T F S S
« Nov   Jan »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
%d bloggers like this: