it’s about all word’s

BPPN, cuci piring yang tidak tuntas

Posted on: February 20, 2008

Judul: BPPN The End
Pengarang: I Putu Gede Ary Suta dan Soebowo Musa
Penerbit: Yayasan Sad Satria Bhakti
Penerbitan: September 2004
Sampul: Hard Cover
Tebal buku: xviii + 391 hal

Usai terbitnya buku Membedah Krisis Perbankan tahun lalu. Putu kembali berkolaborasi dengan Musa untuk menulis buku BPPN The End ini.

Sebagian besar isi buku ini adalah pengalaman langsung dari Putu dan Musa dalam menangani BPPN. Buku ini dibagi menjadi sembilan bab.

Bab pertama membahas fenomena gelombang kejatuhan ekonomi negara-negara Asia dan fundamental ekonomi ‘krupuk’ Indonesia saat diterjang gelombang tersebut. Pada bab ini secara tidak langsung penulis memasukkan keberanian pemerintah Malaysia yang menerapkan kebijakan foreign exchange dan capital control pada mata uang ringgit serta berkata ‘no’ pada bantuan IMF.

Pada akhir bab, keduanya bahkan memasukkan fenomena munculnya kaum oportunis yang turut bermain untuk menciptakan instabilitas politik saat kondisi ekonomi Indonesia tidak kunjung stabil.

Selain itu, dipertanyakan pula diskriminasi yang menimpa konglomerat dan manajer bank-bank swasta yang dijadikan “kambing hitam” kehancuran ekonomi Indonesia, di sisi lain kebobrokan manajemen bank pemerintah yang jauh lebih bobrok-akhirnya dilebur dalam Bank Mandiri-sama sekali tidak pernah dimintai tanggung jawab.

Selanjutnya, buku ini membahas tidak siapnya fondasi ekonomi Indonesia untuk menghadapi liberalisasi radikal di sektor keuangan. Kesan terburu-buru dan tidak terintegrasinya kebijakan ternyata banyak dimanfaatkan oleh individu dan kelompok tertentu.

Politik yang diliputi euforia kebebasan pun dilihat oleh kedua penulis turut menyumbangkan alasan mengapa pemerintah lamban untuk mengatasi krisis berkepanjangan tersebut.

Disisi lain, kebiasaan menomorsatukan ide atau produk luar negeri-IMF dan World Bank-ditambah sikap debitur yang keras kepala ternyata lebih banyak merugikan Indonesia, makin membuat parah krisis yang timbul.

Pada Bab III, penulis mulai menukik pada sejarah perjalanan BPPN yang sejak awal kelahiranya bisa diibaratkan bagai “bayi Gatotkaca”, seorang bayi yang lahir dengan harapan begitu raksasa.

Tekanan yang begitu tinggi terlihat dari gonta-ganti Ketua BPPN. Alhasil selain akibat kualitas lembaga yang masih rendah dan SDM yang sebagian besar adalah mantan karyawan ban-bank yang ditutup membuat kondisi lembaga muda ini dianggap penulis buku sebagai sebuah panggung lawak.

Tak berlebihan pendapat penulis buku, sebab dalam lembaga yang seharusnya bebas intervensi ternyata sangat sarat konflik kepentingan.

Masuknya Glenn S. Yusuf ternyata memberi konsep one obligor ternyata menjadi surga bagi konsultan untuk mengeruk keuntungan finansial dan pengalaman. Hanya saja grafik emosi yang sudah penulis naikkan pada bab ini padam karena tanpa alasan yang jelas penulis tidak secara terbuka menyebut siapa ‘konsultan busuk’ yang bertugas sebagai koordinator dari konsultan lain.

Kerajaan kecil

Penulis buku secara gamblang menguliti dapur ‘gudang harta’ yang jika dilihat pada kejadian pergantian Ketua BPPN hingga enam kali, mulai dengan Bambang Subianto sampai Syaffrudin A. Tumenggung sebagai penggantian tanpa latar belakang profesionalitas atau prestasi yang benar.

Penulis berpendapat saratnya kepentingan politik yang bermain dalam setiap pergantian Ketua BPPN menunjukkan bahwa besarnya kepentingan terhadap “gudang harta itu. Selain itu penulis melihat unit yang didirikan di dalam BPPN ternyata berpotensi menjadi kerajaan kerajaan kecil di dalam suatu kerajaan.

Bahkan beberapa diantaranya sebagai contoh Aset Manajemen Kredit (AMK) yang secara nyata dilihat penulis menjadi semacam unit pasar loak aset-aset kredit yang direstrukturisasi.

Yang menarik, pada halaman 84 penulis secara tegas kualitas kerja dari Direktur Hukum yang seharusnya paling keras dan tegas dalam menghadapi pihak luar malah loyo, kurang semangat, cenderung kooperatif dan terkesan menghindar dalam pemberian legal opinion terhadap suatu kasus.

Sayangnya, alur yang sejak awal mengesankan penulis membedah BPPN secara objektif ternyata menjadi subyektif pada halaman 91 hingga 100, yang mengkritisi perubahan kepemimpinan BPPN.

Jika pada ketua BPPN yang lain, penulis berani secara kritis mengkritisi kekurangan ketua tersebut mulai Bambang Subianto hingga Syafruddin Arsyad Tumenggung, maka cukup aneh jika kemudian pada halaman 96 yang membahas kepemimpinan I Putu Gede Ary Suta hampir dibilang komentar yang muncul hanyalah hal-hal manis dan kelebihan yang bersangkutan tanpa sedikitpun kritik terhadap kepemimpinan yang bersangkutan.

Usai disuguhi telaah kritis pada empat bab didepan, maka pada Bab V, buku ini mencoba mengistirahatkan emosi pembaca dan memaksa kita memeras otak menganalisa data dan fakta proses restrukturisasi perbankan Indonesia.

Penulis menuturkan kuatnya intervensi pihak-pihak tertentu ketika pihaknya menjual aset Sugar Grup, lembaga itu diminta memenangkan investor yang penawarannya lebih rendah Rp400 miliar dibandingkan pemenang pertama. (Hal. 232)

Kejadian intervensi ini terulang terus ketika BPPN menangani restrukturisasi aset, besarnya aset yang harus dikelola BPPN dan banyaknya aset yang harus direstrukturisasi adalah alasan kuat masuknya pihak-pihak yang ingin mendapatkan uang dari BPPN.

Secara jujur penulis mengakui BPPN menghadapi banyak intervensi dalam menjalankan tugasnya untuk restrukturisasi aset negara. Intervensi ini berasal dari banyak pihak dari birokrat maupun parlemen.

Akibat kuatnya intervensi tersebut menjadikan salah satu penyebab dari gagalnya upaya restrukturisasi aset yang dilakukan oleh BPPN. BPPN menjadi bagian dari panggung politik yang memberi andil terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh BPPN.

Selain itu fungsi koordinasi dan peran antara BPPN terhadap BI ataupun sebaliknya ditelaah secara gamblang oleh penulis. Penulis juga menuturkan tekanan untuk menyetor ke APBN menjadi penyebab lembaga itu kesulitan melakukan restrukturisasi.

Buku ini juga mengungkap keadaan masa-masa akhir BPPN yang tetap saja sarat masalah baik dalam hal beban yang masih harus ditanggung maupun kesan lepas tangan pemerintah terhadap nasib pegawai BPPN. Selain itu, telaah mengenai PPA yang merupakan pengganti BPPN beserta beban dan masalah yang diwarisi dari BPPN juga disinggung.

Pada bagian akhir, penulis mencoba merangkum hal-hal yang bisa menjadi batu pijakan untuk melangkah ke depan, termasuk perlunya ditumbuhkan kepemimpinan yang kuat, supaya bila krisis datang lagi Indonesia lebih siap menghadapi dan menangani krisis tersebut.

Secara umum, substansi buku ini sangatlah padat dan menarik hanya saja konflik kepentingan dari kedua penulis yang juga adalah pelaku organisasi yang dikritisi membuat buku ini tidak dapat melepaskan diri sebagai sebuah cuci piring yang tidak tuntas.

*terbit di Bisnis Indonesia edisi 10/10/2004

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

Archives

Pages

February 2008
M T W T F S S
« Jan   Mar »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829  
%d bloggers like this: