it’s about all word’s

Ironi HAM harus diungkap

Posted on: February 20, 2008

Meninggalnya Munir yang kemungkinan besar diracun dan bertele-telenya pengungkapan kasus tersebut merupakan ‘kado’ ironi bagi hari Hak Asasi Manusia di Indonesia.

Menuntut janji seorang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terhadap nasib Munir mungkin sebuah utopia. Kita mungkin sudah lupa nasib para kasus korban teror negara yang cukup terekspos media. Sebut saja kasus penyerbuan markas PDI 27 Juli, Udin, Marsinah hingga Trisakti yang tak kunjung selesai dituntaskan.

Bahkan Megawati pun belum mengorek habis misteri kasus korban teror negara. Tidak juga terhadap para korban yang merupakan para simpatisannya yang tewas saat mempertahankan kantor partai tersebut.

Apalagi jika harus menuntut perhatian SBY atas kematian Munir yang nyata-nyata merupakan momok Orba.

Penting dicatat, penuntasan kasus HAM tidak tercantum dalam dokumen agenda 100 hari pertama Kabinet Indonesia Bersatu yang disampikan dalam Sidang Kabinet Indonesia Bersatu 28 Oktober lalu.

Janganlah kita menambah daftar kesia-siaan dengan membiarkan begitu saja kematian Munir yang dinilai tak wajar. Besarnya perhatian publik dan sorotan media massa haruslah menjadi lentera yang senantiasa memberikan petunjuk bagi pengungkapan kebusukan.

Memang kasus kematian wartawan Bernas Fuad Muhammad Syafruddin alias Udin yang telah berumur satu windu belum tuntas kecuali ditangkapnya seorang kambing hitam.

Lucunya, untuk melengkapi komedi tragedi itu Tim 11 polisi pimpinan Kanit Reserse Umum Polres Bantul, Aipda (dulu Serma) Edy Wuryanto lalu melengkapi kisah kematian Udin itu dengan bumbu perselingkuhan antara Udin dengan Ny. Sunarti (istri Iwik).

Pers tidak percaya begitu saja sehingga langsung turun ke lapangan meski harus menghadapi teror. Investigasi wartawan berbeda dengan temuan polisi yang akhirnya membebaskan Iwik bebas. Kasus pun makin gelap.

Entah dinilai berprestasi atau untuk menutupi malu EW ditarik dari Polres Bantul ke Polda DIY, dan selanjutnya ditarik ke Mabes Polri, dan kini kabarnya bertugas di Poso.

Alhasil Mahmil II-11 Yogyakarta tidak bisa menghadirkan terdakwa dalam persidangan kasus penghilangan barang bukti buku catatan milik korban periode 1999-2000, karena yang bersangkutan sedang bertugas di Poso.

Di tengah skeptisme itu, tiba-tiba SBY memerintahkan untuk mengusut dan menuntaskan kasus kematian Munir. Sedang ‘pamer’ kah presiden kita itu?

Ini baru contoh kasus HAM yang secara telanjang melibatkan polisi. Kasus yang melibatkan tentara tidak jauh berbeda, bahkan lebih sulit lagi pengusutannya.

Masih segar dalam ingatan ketika pengungkapan kasus Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II mandeg menyusul pernyataan DPR dan Kejakgung bahwa itu bukan pelanggaran HAM berat.

Keberanian DPR

Bukti DPR dan Kejakgung tidak berani? Sulit mengatakannya tidak demikian.

Kemanusiaan yang seharusnya mereka perjuangkan sebagai manusia beradab ternyata kalah dengan kompromi dan ambisi politik politisi sipil untuk mendapat dukungan militer dalam Pe-milu 2004.

Padahal secara jelas terdapat korban, peluru bukti, saksi ditambah hasil rekaman media yang ketika itu meliput kejadian mengenaskan tersebut. Fakta yang sangat kuat ternyata hanya dianggap sebagai sesuatu yang kecil dalam persidangan di Mahkamah Militer.

Tetapi jika terus berkaca pada kasus-kasus di atas yang tidak pernah tuntas dan jelas, lalu dengan entengnya bersikap melupakan begitu saja kejahatan manusia terjadi di depan mata kita. Jika demikian, masih sehatkah kita sebagai bangsa?

Bangsa yang seharusnya memiliki semangat untuk mau merombak keadaan menjadi lebih baik. Untuk mencapai harapan itu tentu saja dibutuhkan keyakinan terhadap arti kebenaran yang selalu saja harus berhadapan dengan ketidaktahuan terhadap arti mana yang benar dan mana yang salah.

Munir atau Udin adalah contoh orang-orang yang berjuang untuk memberikan pencerahan bagi orang-orang yang tidak tahu sehingga akhirnya menjadi tahu, bahwa ada ‘sesuatu’ yang salah dalam kehidupan bernegara mereka.

Tentu saja pihak yang terlibat sesuatu yang salah itu akan merasa terusik dengan tindakan orang-orang semacam Munir atau Udin. Kebetulan lagi pihak-pihak itu terlindungi dalam sistem yang seharusnya berfungsi sebagai pelindung masyarakat.

‘Mereka’ inilah yang masih terus hidup dan menghambat terbentuknya bangsa Indonesia yang terpelajar. ‘Mereka’ tidak tersentuh, jikalau tersentuh umumnya seperti yang sudah-sudah. Tidak ada kelanjutannya. Paling yang dituntut hanya individu di tingkat pelaksana lapangan.

Harapan terberat tentu ada ditangan ketiga pilar demokrasi yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif dengan didukung pers sebagai media keempat.

Namun semua itu tentu berujung pada sikap pemimpin bangsa ini.

Cukup memiliki nyalikah SBY untuk berhadapan dengan ‘mereka’?

*Terbit di Bisnis Indonesia Edisi: 15/12/2004

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

Archives

Pages

February 2008
M T W T F S S
« Jan   Mar »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829  
%d bloggers like this: