it’s about all word’s

Menelusuri pemikiran ekonomi & politik Aburizal Bakrie

Posted on: February 20, 2008

Judul Buku: Merebut Hati Rakyat, Melalui Nasionalisme, Demokrasi dan Pembangunan Ekonomi. Sumbangan Pemikiran Aburizal Bakrie
Penyusun: Lalu Mara Satria
Penerbit: PT Primamedia Pustaka
Penerbitan: Oktober 2004
Jumlah Halaman: ix, 364 hal

Kini banyak pejabat Indonesia yang jauh lebih berkilap tingkat pendidikannya sehingga mereka mampu menulis sebuah analisis yang lugas dan mendalam terhadap persoalan yang sedang hangat dibicarakan.

Tentu saja syarat utama untuk mampu menulis sebuah artikel yang mendalam dan akurat bermutu, penulis diwajibkan memiliki keluasan serapan referensi yang berbobot, aktual, sekaligus mampu mendengar dan melihat persoalan.

Buku yang berisi 47 artikel pemikiran Aburizal Bakrie yang dibawakan pada makalah seminar dan beberapa diantaranya dimuat di beberapa media cetak ini dikumpulkan sejak 1994 hingga 2004.

Sebagai seorang pemain ekonomi penting Indonesia-Presdir Bakrie and Brothers-pemikir dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) yang kini menjabat menjadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian-tidak mengherankan jika kemudian topik bahasan dalam buku yang ditulisnya ini begitu luas.

Buku yang dibagi menjadi tujuh bab ini secara tidak langsung memaksa kita untuk memperluas jangkauan pemikiran kita mulai dari persoalan ekonomi makro, dunia industri, pernak pernik ekonomi mikro, politik hingga sisi persoalan romantika humanis.

Meski buku ini cukup meluas, namun pembahasan topik ekonomi dari berbagai aspek oleh Ical (sebutan akrab Aburizal Bakrie) secara sadar masih mendominasi buku ini. Dalam lima bab pertama buku ini terekam pemikiran cerdas Ical tentang persoalan ekonomi yang sangat dikuasainya.

Dalam lima bab itu secara umum Ical menulis dengan ciri yang seragam yaitu menukik dan berusaha untuk menjabarkan persoalan yang ada dengan penguasaan data-data atau sumber pustaka yang akurat, sekaligus memberikan kritikan dengan lugas dan selalu memberikan jalan pemecahan yang rasional.

Pada bab yang membahas globalisasi, sejak sebelum badai krisis moneter, Ical yang termasuk dalam golongan konglomerat yang sangat mapan pada 1996, memaparkan persoalan kesenjangan ekonomi yang disebutkannya amat mudah memicu kecemburuan sosial dan ekonomi yang dalam keadaan apapun tidak akan pernah mendukung upaya penciptaan atau pemeliharaan keamanan dan perdamaian. Hal itu disampaikan dalam makalahnya pada seminar sehari Perspektif Keamanan dan Perdamaian Memasuki Abad ke-21 di depan civitas akademika UGM.

Dengan pisau analisisnya, dia menjabarkan begitu banyaknya pengecualian dan pengistimewaan yang diberikan pemerintah kepada sekelompok pengusaha tertentu. Bahkan dijabarkan besarnya pengaruh kelembagaan atau proses nonformal yang lebih dominan mewarnai kebijakan ekonomi pemerintah.

Dia bahkan tak segan untuk mengatakan sebuah kondisi yang secara umum berlaku bahwa ada politisi atau pejabat negara yang dapat dibeli oleh pengusaha-pengusaha tertentu.

Tulisan ini sekaligus menjadi sebuah tanda tanya sebenarnya dimana posisi Ical sebagai pengusaha yang turut dituding banyak pihak sebagai pengusaha yang menikmati berbagai kemudahan.

Otokritik pengusaha

Pemikirannya pun makin menarik saat kita merunut artikel yang ditulis jauh sebelum tulisan yang tampil di depan civitas UGM Desember 1996 itu, sebab pada Januari 1996 di depan Pembukaan Rapimnas Kadin Indonesia, Ical malah sudah mengedepankan bahaya dibalik praktik konglomerasi vertikal.

Alasannya cukup jelas, menghindari kesenjangan ekonomi terhadap kemungkinan terjadinya subsidi konsumen pada produsen serta pada isyarat-isyarat terhambatnya kreativitas dan semangat entrepreneurship (kewirausahaan) rakyat.

Dengan tandas Ical mengungkapkan, “Sebagai pengusaha, selama ini kita rajin menuntut pelayanan birokrasi yang cepat, efisien dan profesional. Sebagai pengusaha, kita juga sering mengeluhkan pungutan yang kurang pada tempatnya dan bentuk-bentuk distorsi lain yang memicu ekonomi biaya tinggi. Maka, sebaliknya, sebagai pengusaha, kita pun perlu memberi yang terbaik kepada rakyat, karyawan, mitra usaha, negara dan juga kepada lingkungan hidup”, (Hal. 77).

Secara tak langsung ini adalah kritik pada rezim pemerintah saat itu sekaligus pula otokritik kepada kalangan pengusaha yang merupakan lingkungannya untuk tidak hanya banyak menuntut namun tidak melakukan yang terbaik.

Menyangkut masalah perdagangan bebas, Ical tak segan-segan menawarkan fakta dengan data pustaka untuk menegaskan betapa lemahnya posisi Indonesia di kancah global.

Kelemahan itu makin diperparah oleh semangat ngawur otonomi daerah yang seperti dikemukakan oleh KPPOD (Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah) bahwa dunia usaha sangat dibebani oleh berbagai ongkos tidak resmi. Akibatnya bahkan untuk beberapa daerah malah sudah sangat tidak akomodatif terhadap investasi.

Di sudut lain, Ical juga mengajak setiap dunia usaha harus mulai menjauhi kebiasaan menikmati bentuk-bentuk previlege (perlakuan khusus). Sebaliknya, peran pemerintah dengan layanan birokrasinya justru dituntut harus lebih peka dan lebih responsif.

Sehingga baik secara tersirat maupun tersurat Ical menekankan betapa pentingnya bagi Indonesia untuk menempuh upaya upaya ke arah peningkatan komunikasi antara dunia bisnis dan pemerintah agar dapat secara bersama-sama menghadapi tantangan-tantangan yang ditimbulkan oleh pasar bebas.

Selain itu dia pun mengajak peran bersama untuk terus menerus meyakinkan pemerintah bahwa aparat, parpol atau bahkan aktivis LSM tak bisa lagi terus menerus menghambat dunia usaha.

Singkatnya peran publik pemerintah pun harus diarahkan untuk empowering (memperkuat) posisi tawar rakyat sebagai salah satu bentuk penjabaran dari komitmen demokrasi ekonomi.

Meskipun sering dalam awal tulisannya Ical selalu menyodorkan fakta yang ‘mengerikan’, tetapi dengan cerdik di tiap artikelnya dia selalu menggiring pembacanya untuk bangkit berdiri dengan potensi terpendam yang dimiliki oleh Indonesia.

Salah satu yang selalu ditekankannya adalah bahwa sebenarnya potensi manusia Indonesia dapat bersaing dengan Malaysia dan India, ditambah skala ekonomi kita jauh melampaui Malaysia.

Hanya saja lagi-lagi fakta masih jamaknya praktik bajak membajak tenaga manajer profesional asing yang tentu saja menuntut bayaran amat mahal dan menyedot devisa dalam jumlah besar.

Tentu saja satu-satunya jalan untuk mengatasi hal itu maka para penyelenggara sektor pendidikan dan pelatihan perlu merancang manajemen pendidikan yang dalam materi kurikulum dan proses belajar mengajarnya melibatkan unsur-unsur terbaik dari dunia industri, militer dan profesi lain secara dinamis.

Faktor politik

Usai dipaksa mencerna persoalan ekonomi secara menyeluruh, barulah pada satu bab terakhir persoalan politik dijadikan Ical sebagai puncak buku ini. Alasannya tentu sebelum memahami persoalan ekonomi akan sulit menempatkan politik yang bijaksana dan mensejahterakan masyarakat.

Maka jika kita jeli membaca buku ini sebuah pertanyaan atau sebaliknya pernyataan yang akan muncul, yaitu jika tulisan-tulisan seorang Aburizal yang sudah keluar sebelum masa krisis dan tentu muncul pada seremonial yang tidak kacangan mengapa justru persoalan yang disentil oleh Ical yang justru muncul.

Sebaliknya atau kah memang benar kiranya pernyataan bahwa pemimpin kita di masa sebelum krisis hingga saat ini memang malas mendengar dan membaca sehingga begitu asing dengan kondisi riil bangsanya.

*Terbit di Bisnis Indonesia edisi: 28/11/2004

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

Archives

Pages

February 2008
M T W T F S S
« Jan   Mar »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829  
%d bloggers like this: