it’s about all word’s

Upaya ‘mengeringkan’ pencucian uang

Posted on: February 20, 2008

Beberapa waktu lalu berhembus lemah angin semilir seputar kasus L/C fiktif BNI yang semakin dilupakan publik. Kabar itu adalah perihal kembalinya dana hasil pembobolan senilai Rp1 miliar ke kocek BNI.

Dana recovery itu dikirimkan oleh Divisi Hukum dan Kepatuhan ke rekening khusus penampungan BNI cabang Jakpus dengan nomor rekening 259.001.262.312.006 untuk tujuh sertifikat tanah di daerah Cilincing dari 44 sertifikat.

Akibat aksi pembobolan itu kerugian yang dialami BNI mencapai Rp1,3 triliun hingga per 30 September 2003. Akibatnya bank plat merah itu harus melakukan pencadangan sebesar Rp941 miliar. Pencadangan itu bertambah lagi pada laporan keuangan Desember 2003 dan Maret 2004, namun jumlah persisnya belum pernah dipublikasi.

Selama 2003, laba BNI turun menjadi Rp828,5 miliar dari laba Rp2,5 triliun pada 2002. Tapi BNI, di bawah manajemen baru, mampu segera bangkit hingga selama triwulan I 2004 mampu mencatat laba Rp764,1 miliar atau nyaris sama dengan triwulan I/2003 Rp865 miliar.

Tapi publik hendaknya jangan hanya terfokus ke masalah itu. Sekadar mengingatkan, selama September-Oktober Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) akan melakukan kajian untuk melihat keseriusan Indonesia memberantas kasus pencucian uang.

FATF merupakan gugus tugas yang dibentuk pada 1989 oleh negara anggota G-7 dan kini beranggotakan 33 negara. Organisasi membuat rekomendasi kebijakan untuk memberantas kegiatan pencucian uang.

Indonesia termasuk enam negara yang masuk dalam daftar Non-Cooperative Countries & Teritories (NCCT) bersama Cook Island, Myanmar, Nauru, Nigeria, dan Filipina.

Sedangkan Mesir, Ukraina, dan Guatemala adalah tiga negara yang keluar dari daftar hitam dalam satu tahun terakhir. Guatamela dicoret dari daftar hitam NCCT.

Dengan masuknya sebuah negara dalam daftar NCCT maka itu merupakan peringatan bagi seluruh investor asing terhadap potensi risiko transaksi dan investasi di Indonesia termasuk tinggi.

Angin segar berikutnya adalah kabar beresnya berkas perkara Adrian Waworuntu, salah satu tersangka penting kasus ini. Hal ini membuka peluang Indonesia untuk keluar dari daftar NCCT.

“Dalam forum FATF terakhir, mereka ingin kasus besar seperti BNI bisa diputuskan. Yang salah dihukum. Mereka ingin contoh UU Tindak Pidana Pencucian Uang bisa diterapkan,” ujar Kepala PPATK, Yunus Hussein.

Payung hukum TPPU tak lain adalah UU No. 15/2002 yang sempat kontroversial karena terpaksa diamendemen beberapa pekan setelah disahkan. Amandemen ini tak lepas dari kuatnya tuntutan internasional.

Penerapan pasal pencucian uang itu berdasarkan catatan PPATK diketahui bahwa sebagian dana ternyata sudah mengalir ke luar negeri sebesar US$44,5 juta. “Melibatkan 16 bank, 17 pihak dan 25 rekening,” papar Yunus.

Di dalam negeri, aliran dana pembobolan mengalir melalui 12 bank dan melibatkan 84 pihak serta 143 rekening.

DPR sendiri tak puas terhadap kinerja Kepolisian dan Kejaksaan dalam menangani kasus BNI.

“Berkas pelaku pembobol yang lari keluar negeri sampai sekarang belum beres, kalau sudah beres kan DPR bisa meminta Singapura yang terkait dengan kasus ini untuk lebih terbuka memberi informasi atau mengekstradisi pelaku,” ujar Ketua Komisi IX, Emir Moeis.

Selalu mentah

Di sisi PPATK, meski sudah memiliki memorandum kesepahaman (MoU) dengan Kepolisan ternyata informasi umpan balik yang diberikan kepolisian selalu mentah. Padahal informasi itu diperlukan PPATK untuk melakukan analisis internal berkaitan peningkatan kinerja pemberantasan pencucian uang.

Selain itu pemantauan kelanjutan kasus-kasus pencucian uang yang telah dilimpahkan ke Kejaksaan tidak dapat dilakukan oleh PPATK disebabkan keengganan pihak Kejaksaan membahas nota kesepahaman antara PPATK dan Kejaksaan. Beruntung kemarin sudah dilakukan penandatanganan MoU tersebut

Kepala Deputi PPATK, I Gde Made Sadguna mengatakan tidak terbukanya penanganan kasus besar BNI itu akan menjadi sorotan tim FATF yang menuntut Indonesia untuk bisa segera menyelesaikan kasus itu sebagai bukti bahwa undang-undang yang mengatur hal tersebut bisa diterapkan.

Hanya saja dibalik sikap serius kepolisian itu, mantan Komisaris Independen Bank BNI, Dradjad H. Wibowo melihat hasil pengadilan yang masih cenderung hanya menghukum orang-orang yang justru tidak memiliki peranan kunci dalam kasus ini.

Lebih gamblang lagi pernyataan kuasa hukum PT Bank Negara Indonesia Tbk Pradjoto, “Kami menyambut baik putusan PN Jakarta Selatan yang menghukum berat pelaku pembobolan Bank BNI yang berasal dari internal bank ini. Tetapi pelaku yang menjadi dalang dari pembobolan Bank BNI masih bebas dan seharunya mendapatkan hukuman yang setimpal.”

Nah dengan adanya sikap optimis dan skeptis dari pihak yang berkepentingan terhadap kasus ini maka keseriusan kepolisianlah yang kita tunggu. Toh sampai saat ini berkas dan barang bukti milik Adrian masih belum diserahkan polisi kepada Kejaksaan.

Selain itu, jangan lupa selain Adrian Herling Woworuntu sampai saat ini masih ada tiga berkas atas tiga tersangka kasus BNI yang belum juga dikirimkan dan dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan. Ketiga berkas itu atas nama tersangka Maria Pauline Lumowa, Jeffry dan Juddy Baso.

Atau apabila kasus ini tetap dibiarkan terus berlarut, Kepala Deputi PPATK, I Gde Made Sadguna pun hanya berkomentar “FATF memang tidak pernah menghukum Indonesia, tapi pasar yang akan menghukum kita karena berarti risiko transaksi dan investasi di Indonesia termasuk tinggi,” ujarnya.
*Terbit di Bisnis Indonesia edisi 28/09/2004

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

Archives

Pages

February 2008
M T W T F S S
« Jan   Mar »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829  
%d bloggers like this: