it’s about all word’s

Utopia itu masih bernama pendidikan (tak) bermutu

Posted on: February 20, 2008

Tak berlebihan jika ada pernyataan demikian, sebab hingga 59 tahun kita merdeka, sektor pendidikan bukan semakin maju malah semakin mundur.

Benar, kita beberapa kali memiliki menteri pendidikan yang merupakan lulusan terbaik dari luar negeri. Tapi apa yang hasilkan selain gonta-ganti kurikulum. Atau sekadar ganti akronim sekolah lanjutan atas yang semula disebut SLTA, kemudian menjadi SMA kemudian SMU, bisa jadi menteri mendatang mengubah menjadi SMS.

Padahal Indonesia tidak akan merdeka jika Soekarno, Hatta, Syahrir hingga Tan Malaka tidak merasakan pendidikan bermutu yang menjadikan mereka manusia cerdas yang mampu merintis dan mendirikan negara Indonesia merdeka.

Di zaman Soekarno meski beliau suka berpikir revolusi, isu pendidikan selalu mendapat perhatian langsung. Kini aneka masalah pendidikan hanya dibahas pada tingkat Menko Kesra. Entah mengapa, mungkin kah karena presiden setelah Soekarno kurang terdidik dengan baik?

Namun tak dapat disalahkan jika wakil rakyat kita berlalu bodoh sehingga terus mengecilkan pentingnya pendidikan. Umumnya wakil rakyat kita merupakan generasi yang mengalami dan menganut belajar di sekolah yang hanya sekadar memerlukan kertas dan pensil. Bahkan yang bergelar sarjana, selama pengalaman pendidikannya hanya perlu buku catatan.

Mereka adalah generasi yang tidak sempat. Tidak sempat bergaul dengan perpustakaan, tidak sempat berpraktek di laboratorium atau bengkel kerja yang baik atau tidak sempat berolahraga di lapangan olahraga yang memenuhi standar yang terpaksa diokupasi untuk bangunan rumah ibadah demi sebuah standar keimanan dengan UU

Akibatnya persepsi sekolah hanya cukup berupa sekat ruang kelas dan mendengar, mencatat, dan menghafal. Suatu lembaga pendidikan yang tak dapat mencerdaskan kehidupan bangsa.

Upaya Depdiknas meningkatkan mutu pendidikan lewat standar kelulusan, seharusnya didahului atau minimal dibarengi peningkatan kualitas manajemen, guru dan infrastruktur pendidikan secara signifikan.

Sayangnya banyak produk wakil rakyat kita yang sengaja tidak mematuhi UUD 1945 dan mungkin tidak pernah tahu pada paradigma build nation build schools. Seperti pada 26 Januari 2004 penyelenggara negara sepakat ‘hanya’ mengalokasikan anggaran pendidikan 3,49% dari APBN.

Atau DPR malah sibuk menetapkan RUU Sisdiknas yang lebih tepat disebut RUU pendidikan agama daripada RUU pendidikan. Sebuah produk berbiaya mahal yang bukannya mencerdaskan, malah menuai kontroversi dan demonstrasi di sana-sini. Payahnya beberapa tokoh masyarakat bukan mendinginkan suasana tetapi malah memberikan pernyataan ngawur dan jauh dari kesan cerdas.

Ketidakmampuan pemerintah merealisasikan anggaran pendidikan jauh di bawah 20% APBN sama saja berarti mimpi membangun dunia pendidikan masih jauh dari tuntutan perubahan. Bahkan, biaya pendidikan yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara, dibebankan kepada rakyat. Sungguh ironis.

Kondisi ini membuat perkembangan pendidikan di Indonesia sangat lamban. Dibandingkan dengan Malaysia, misalnya, kelambanan itu akan tampak jelas. Tahun 1970-an hingga awal 1980-an, Malaysia masih mendatangkan guru-guru dari Indonesia dan banyak mengirim pemudanya belajar ke Indonesia.

Tetapi, kini setelah seperempat abad berlalu, berkat konsistensi antara keinginan dan sikap pemerintah Malaysia akan pentingnya dunia pendidikan bagi kemajuan bangsa (seperti dibuktikan antara lain lewat penyediaan anggaran pendidikan hingga 23% dari total anggaran negara), perkembangan pendidikan Malaysia melesat meninggalkan Indonesia.

Sekarang ini dunia pendidikan kita masih terjebak pada masalah mendasar, seperti ambruknya gedung-gedung sekolah dan tingkat kesejahteraan guru hingga komersialisasi perguruan tinggi.

Di dekat sana, Malaysia sudah melewati tataran peningkatan kualitas pendidikan dan menggagas apa yang mereka sebut demokratisasi pendidikan. Thailand pun untuk mengembangkan dunia pertaniannya pada era 1970-an hingga 1980-an banyak mengirimkan pemudanya belajar ke IPB.

Dan kini saat kita begitu sibuk meributkan miskinnya petani yang di belit kemiskinan dan kebodohan, mereka sudah menjadi raja di bidang komoditas pertanian. Jauh meninggalkan kita yang sampai saat ini hanya menjadi pengimpor komoditi pertanian mereka, yang ternyata hasil dari pengembangan plasma nutfah asal negara kita.

Ketika para birokrat dan praktisi pendidikan di Indonesia sibuk berdebat tentang passing grade 4,01 untuk siswa SLTP dan SMU, kurikulum yang dibumbui belas kasihan dan masih saja bingung dengan bagaimana sesungguhnya sistem pendidikan nasional, meningkatkan kualitas pendidikan dan wacana seputar anggaran pendidikan 20% dari APBN, ternyata Malaysia sudah mewujudkan suatu sistem pendidikan bermutu internasional.

Upaya meningkatkan kualitas output pendidikan nasional melalui penerapan standar mutu, adalah suatu yang tidak bisa ditunda-tunda. Selain akan memberikan rasa keadilan, yaitu hanya siswa yang memenuhi syaratlah yang berhak lulus, juga untuk mereduksi budaya meluluskan 100% tanpa peduli etos belajar siswa dan penerapan budaya mutu.

Untunglah sebuah hembusan angin segar baru saja tertiup, pekan lalu akhirnya pemerintah dan DPR menyepakati rencana kenaikan anggaran Departemen Pendidikan Nasional pada RAPBN 2005 sebesar Rp 31,3 triliun atau meningkat dua kali lipat dari RAPBN 2004 senilai Rp 15 triliun, angka yang setidaknya mendekati amanat dalam UU No. 20/2003.

Pendidikan tinggi

Sampai saat ini universitas top di Indonesia seperti UI, UGM, dan IPB, pada kenyataannya ternyata juga masih berkutat dalam golongan strata bawah universitas top se-Asia. Meskipun Indonesia telah memiliki banyak dosen lulusan luar negeri yang cemerlang saat menempuh pendidikannya, namun saat kembali dan mengabdi di negerinya kebanyakan kemampuan orang-orang tersebut jadi mandul.

Entah mungkin akibat tidak adanya atmosfer ilmiah yang independen. Ditambah jarang muncul dukungan sehat dan antusias dari pemerintah atau masyarakat yang lebih histeris melihat eliminasi kontestan AFI.

Padahal kita tahu suatu universitas tidak lah dinilai dari berapa banyak gedungnya, berapa jumlah mahasiswanya dan berapa banyak jumlah dosen pengajarnya. Tetapi oleh berapa banyak publikasi ilmiah dan karya ilmiah-nya yang telah diakui secara internasional, dan diaplikasikan secara nyata oleh dunia industri.

Karya dan publikasi tersebut merupakan jalinan awal jejaring pendidikan (education network) bagi universitas dan lulusan universitas tersebut, ini adalah pondasi integritas mata dunia internasional. Tanpa hal tersebut akan sulit bagi kita untuk bisa sejajar dengan universitas di Asia lainnya.

Sekali lagi kita butuh kerja keras dan konsistensi, bukan omong keras dan membuka kelas-kelas ekstensi yang lebih banyak berorientasi mencetak bungkus dari pada isi seperti yang terjadi pada pendidikan tinggi kita sampai saat ini.

Sebab di tengah kencangnya arus modernisasi, kapitalisasi dan globalisasi, generasi Indonesia kita bukan sekadar dibekali bambu runcing dan semangat heroik proklamasi, tetapi sebuah sistem pendidikan bermutu yang terstandardisasi dan tersertifikasi.
*terbit di Bisnis Indonesia edisi 07/06/2004

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

Archives

Pages

February 2008
M T W T F S S
« Jan   Mar »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829  
%d bloggers like this: