it’s about all word’s

Mohamad Ade Surapriatna

Posted on: February 21, 2008

“Mari silahkan masuk,” ajak pria itu ramah setelah melihat saya melongok dari balik daun pintu ruang kerjanya.

Siang itu di ruangan Ade masih tersisa seorang tamu, anggota DPRD lainnya. Mereka sedang dalam penghujung percakapan ketika saya dipanggil masuk.

Menerima tamu dari berbagai kalangan, kunjungan partai, rapat dewan dan seabrek kegiatan lain, saban hari berselang seling memenuhi hari-harinya.

Bahkan kesibukan semacam itu semakin meningkat saja sejak Mohamad Ade Surapriatna terpilih sebagai orang nomor satu di DPRD DKI Jakarta dua tahun lalu.

Dia juga menjadi adalah orang sipil pertama yang memimpin Golkar di DKI Jakarta, setelah ormas itu bermetamorfosis menjadi partai pada 1998. Sebelumnya jabatan itu selalu ditempati orang-orang militer.

Masa kanak-kanan Ade dihabiskan di tengah-tengah lingkungan buruh dan pekerja pelabuhan di bilangan Koja, Jakarta Utara. “Orang tua saya buruh pelabuhan di sana. Sebagai wakil kepala Depnaker di Jakut,” tuturnya mengenang masa pertengahan 1950-an.

Tempat yang dia maksud itu kini sudah berubah jadi persinggahan truk-truk kontainer dan kandang alat-alat berat lainnya. Kini kawasan itu hanya jadi bagian sejarah hidupnya.

Menurut Ade dari lingkungan masa kecilnya itu lahir banyak inspirasi, mulai dari kepiawaian mengorganisir massa hingga membuka peluang usaha.

“Di lingkungan yang ramai buruh dan pekerja pelabuhan itu juga lah yang menginspirasi saya untuk kuliah di Akademi Maritim. Yang akhirnya saya buka usaha perkapalan,” katanya lalu tertawa berderai

Tempat itu pulalah yang membuat dia kerap bergaul dengan kaum buruh pelabuhan. Hal itu lah yang kemudian membawanya banyak mengenal tokoh-tokoh buruh lokal pada waktu itu.

Pada sisi lain benih-benih memimpin organisasi pun mulai terlihat sejak bapak tiga anak ini duduk di Sekolah Rakyat di awal 1960-an.

Suami dari Sukmawati ini pernah bercita-cita menjadi seorang tentara, tapi sayang, justru kandas karena faktor fisik. “Waktu itu, syarat yang diberlakukan untuk masuk milier tinggi badan minimal 160 cm, tapi karena tinggi saya 158 cm akhirnya gagal,” katanya.

Walau cita-cita menjadi seorang prajurit bela bangsa tak kesampaian, Ade tak langsung berputus asa. Mimpi memakai seragam loreng terujud ketika kuliah di Akademi Maritim Indonesia.

“Justru ketika saya sekolah di Akademi Maritim itu ada pendidikan kewiraan maritim yang isinya pendidikan kemiliteran seperti terjun payung dan belajar menembak. Dengan semangat semua saya ikuti,” tutur Ade.

Sebagaimana kebanyakan pelajar di awal Orde Baru pada waktu itu, Ade pun pernah terjun dalam euforia parlemen jalanan. “Dulu, ada namanya senat mahasiswa. Ada aktivitas demonstrasi, walau memang sifatnya tidak dominan di luar kampus. Umumnya aktivitas berkutat pada upaya bela negara.”

Menurut dia setiap perjuangan harus ada potensi penyeimbang yang diarahkan pada dialog. Sehingga aktivitas itu bisa diterima semua kalangan. ]

Dan bukan kebetulan jika organisasi yang dimasuki Ade pada masa itu memang lebih banyak yang berafiliasi pada bidang keamanan.

Secara langsung hal ini menumbuhkan nilai-nilai kebangsaan dalam dirinya. Jiwa nasionalisme itu pula yang membuatnya netral di antara beragam corak ideologi organisasi yang ada.

“Dengan kelompok nasionalis, Islam, dan kalangan militer saya bisa masuk. Saya terpilih sebagai ketua dewan pun bukan karena anggota fraksi Partai Golkar mayoritas,” kata mantan Ketua DPD KNPI DKI Jakarta ini.

Menurut dia, bangsa Indonesia yang majemuk ini mutlak dipimpin oleh tokoh-tokoh berjiwa nasionalis dan memiliki rasa kebangsaan yang tinggi.

“Bangsa ini tidak bisa dipimpin oleh satu kelompok. Bangsa ini ditakdirkan untuk beragam dari Sabang hingga Merauke. Keragaman etnik dan agama harus secara sadar diterima oleh semua pihak,” tegasnya.

Perda antimaksiat

Lalu bagaimana tanggapannya tentang daerah-daerah yang memberlakukan perda anti maksiat atau anti pelacuran?

Menurut dia untuk mencegah hal itu tidak selalu harus dengan membuat perda. “Semua orang tak suka maksiat. Orang baik-baik pun kadang berbuat maksiat karena terpaksa,” tandasnya.

Dibenaknya, lanjut Ade, manusia yang berbuat maksiat terkadang ingin juga berhenti, tapi karena faktor di luar kehendaknya, niat itu tidak kunjung tercapai.

Perbuatan maksiat memang persoalan yang bisa merusak moral bangsa. Namun pengaturan soal akhlak itu sudah diajarakan dalam aturan agama.

Menurut dia persoalan yang sebenarnya bukan karena ada atau tidak ada perda antimaksiat. Hal seperti itu sudah diatur agama. Dan seperti pada umumnya penganut agama di Indonesia, Ade juga sejak lahir diajarkan agama yang dianut orang tuanya.

“Ini kan sudah diwariskan. Kita kan diwariskan oleh agama orang tua. Ini begini dan begitu. Jadi kaitan dengan moral itu sudah ditanamkan sejak awal,” ujar anak dari pasangan Abdul Kirom Iman dan Siti Salha.

Intinya, aturan soal moralitas tidak bisa dibuat dengan mudah. “Agama yang dianut oleh masing-masing orang di Jakarta ini kan berbeda.”

Alasan yang dikemukaan penyuka nasi goreng ini, ada banyak kebudayaan dan etnik yang tidak menabukan busana setengah terbuka, seperti dari Papua. Di sisi lain, dari sudut pandang agama Islam, untuk wanita rambutnya harus ditutup.

“Jadi perlu kehati-hatian membuat peraturan yang menyangkut kepentingan publik,” tegasnya.

Pria yang punya hobi memancing ini bilang perlu kewaspadaan agar jangan sampai peraturan soal moral dipakai untuk mendzolimi orang lain. “Seperti Perda Tangerang, bagaimana yang kerja dan pulang malam. Ini perlu perhatian dan didalami.”

Ketua Badan Kerja Sama DPRD Provinsi seIndonesia ini lebih memilih agar soal moral dikembalikan pada setiap individu.

“Sebelum menerapkan satu aturan seperti itu, sebaiknya pertebal keimanan masing-masing lewat keluarga, lingkungan dan ajaran agama masing-masing.” Tutur Ade.

Untuk Jakarta sendiri? Nasionalisme Indonesia harus diperlihatkan di ibu kota negara. Tidak hanya karena kantor duta besar negara-negara di dunia semua ada di sini namun di Jakarta adalah juga pusat karir dan budayaTanah Air.

“Dari keberagaman etnik dan agama, Jakarta juga menjadi miniatur Indonesia. Karena bukan hanya suku Betawi atau Jawa saja yang ada di sini. Campur-campur etnik,” lanjutnya.

Sementara dari sisi moral, lanjut Aade, ada perda atau tidak ada perda, perlu diatur pembangunan dan kemasyarakatan yang seimbang.

“Pemerintah harus betul-betul konsisten dan serius melakasankan peraturan yang ada agar mengarah pada keseimbangan mental dan spritual!”

Wawancara

Wacana kawasan megapolitan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur (Jabodetabekjur) belakangan ini cukup gencar. Pemprov DKI Jakarta sang pengusul gagasan tersebut, bahkan telah melakukan lobi-lobi dengan pemerintah daerah penyangga guna mencari titik temu kesepahaman.

Daerah-daerah penyangga yang ikut dalam rencana pengembangan a.l. Banten dan Bekasi, bahkan telah menyiapkan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Megapolitan. Tugas masing-masing pansus tersebut untuk mencari masukan yang akan disampaikan kepada Pansus DPRD Megapolitan.

Namun, DPRD DKI Jakarta sendiri belum memiliki Pansus DPRD Megapolitan yang mengkaji soal itu. Spekulasi tentang kurangnya dukungan DPRD DKI terhadap gagasan Pemprov DKI Jakarta pun merebak. Berikut petikannya:

Tanggapan Anda terkait pembentukan kawasan megapolitan?

Kami sudah mengadakan kajian untuk membentuk Pansus DPRD Megapolitan. Kepentingannya untuk siapa? Kalau dari segi penyatuan wilayah itu, pendapat tersebut sudah disanggah oleh Pak Sutiyoso.

Tapi kalau tujuannya untuk mensinergikan dengan daerah-daerah penyanggga, maka harus diatur oleh pemerintah pusat. Tentunya imbauan itu dari pemerintah pusat.

Dan, kami juga mengimbau kepada DPR agar mengatur penataan ruang dengan kota-kota di daerah penyangga. Tujuannya untuk menyelamatkan kota Jakarta. Persoalannya, karena Jakarta menjadi tumpuan dari masyarakat daerah-daerah penyangga.

Interaksi ini yang kemudian jadi polemik. Namun kalau nanti kawasan megapolitan itu sudah terbentuk, pendapat bahwa rencana ini untuk kepentingan DKI Jakarta tidak akan ada lagi.

Kami pun tidak sepakat kalau dianggap untuk memimpin Jabotabek. Atau, agar jabatan Pak Sutiyoso lebih baik.

Kalau pejabat Jakarta, misalnya, mendapat tunjangan Rp2 juta, maka daerah penyangga juga dapat yang sama. Saya rasa bukan seperti itu. Yang jelas dengan rencana tersebut akan ada kehidupan.

Andaikata ada investasi yang ingin membuat usaha, kami bisa bilang agar dibangun di daerah penyangga saja. Atau, untuk usaha yang sudah ada di Jakarta bisa diminta minta pindah ke daerah Bogor atau kawasan lainnya.

Nah, di sini ada penataan dan pengawasan.

Legfislatif di daerah penyangga seperti Bekasi dan Banten telah membentuk Pansus DPRD Megapolitan, bagaimana dengan DPRD DKI Jakarta?

Kemarin baru ada dua fraksi yang mengirimkan nama-nama angotanya untuk masuk Pansus DPRD Megapolitan, sehingga kami belum bisa bahas lebih jauh.

Yang pasti untuk pengaturan tata ruang itu, dewan punya kepentingan karena berkaitan dengan masyarakat Jakarta. Kami tidak bicara soal kekuasaan, dan kami tidak punya kepentingan soal kekuasaan itu.

Tapi perlu ada kepastian dari pemerintah pusat, dan harus dipatuhi oleh daerah-daerah penyangga itu, karena kalau hanya Pemprov Jakarta saja belum tentu dipatuhi. Karena masing-masing daerah punya legitimasi. Punya hak legislasi sendiri.

Jadi pembentukan Pansus DPRD Megapolitan itu belum akan ada dalam waktu dekat ini?

Secara tersirat seluruh anggota DPRD Jakarta sudah menyambut gagasan tersebut. Memang dalam bentuk keputusan belum. Tapi secara tersirat untuk kawasan megapolitan ini ada kesatuan penataan dan keuntungan.

Dan, masyarakatnya yang dalam keseharian sudah berbaur bisa disatukan. Kebersamaan yang lebih formal dalam kalimat yasng disebut kota megapolitan itu.
Biodata:
Nama : Mohamad Ade Surapriatna
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 7 November 1951
Istri : Sukmawati
Anak: Detya Fajar Sari, (alm)
Dewi Purbasari,
Dewa Brata Reksa Ikada
Pendidikan
Akademi Maritim Indonesia, Jakarta, 1974
SMA Negeri 13, Jakarta, 1969
SMP Negeri 30, Jakarta 1966
Sekolah Rakyat, Jakarta 1962

Karir Organisasi
Ketua DPRD DKI Jakarta 2004-2009
Ketua Badan Kerja Sama Pimpinan DPRD Provinsi se-Indonesia 2004-2009
Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta 2001
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta 1999-2004
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta 1997-1999.
Anggota Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta 1992-1997
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Daerah Jakarta Utara 1981-1993
Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI ) DKI Jakarta 1982-1991
Sekretariat Bersama Golongan Karya 1971-1973
Resimen Mahasiwa Akademi Maritim Indonesia 1970
Senat Mahasiwa Akademi Maritim Indonesia
Keluarga Mahasiwa Jakarta Utara

Pekerjaan
Direktur PT Adhiguna Putra Utama 1979 sekarang
Manager PT Tirta Jaya Segara 1976-1979
Manager PT Irajaya 1973-1976

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

Archives

Pages

February 2008
M T W T F S S
« Jan   Mar »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829  
%d bloggers like this: