it’s about all word’s

Nafsiah Mboi: On interview

Posted on: March 14, 2008

‘There is no silver bullet’

Hingga Maret 2006, Depkes dalam laporan triwulanan mencatat bahwa dari 32 provinsi terdapat 5.823 kasus pengidap infeksi AIDS dan 4.333 kasus HIV. Dari jumlah itu, Provinsi DKI Jakarta menempati urutan tertinggi dengan 1.601 kasus.

Depkes pada 2010 memprediksi kasus HIV/AIDS akan tumbuh hingga mencapai 1 juta-5 juta kasus. Komisi Penanggulan AIDS (KPA) perlu kerja keras untuk mencegah terjadinya lonjakan tersebut.

Apa upaya KPA mencegah meningkatnya kasus HIV/AIDS tersebut? Pekan lalu, Bisnis berkesempatan berbicang dengan Sekretaris KPA Nasional, Nafsiah Ben Mboi Walinono. Berikut petikannya:

Selama ini KPA dinilai lamban menangani persoalan AIDS/HIV. Bagaimana pendapat Anda?

There is no silver bullet. Tidak ada satu peluru perak untuk semua persoalan. Tapi kita punya beberapa contoh kisah sukses. Untuk itu, saya tidak melihat alasan Indonesia untuk tidak bisa mengatasi persoalan ini.

Kita bisa mengambil pelajaran dari sejumlah negara yang sudah berhasil seperti a.l. di Afrika dan Brazil. Ilmu pengetahuan tentang penyakit tersebut pun kini sudah bertambah. Sehingga, penanggulangan HIV/AIDS diperlukan suatu gerakan bersama, termasuk media.

Kita harus melakukan advokasi pada masyarakat perihal HIV/AIDS secara benar. Bahwa penyakit ini bisa dicegah dan bisa dikendalikan. Ini harus dilakukan ke tingkat masyarakat yang paling bawah.

Dulu, posyandu dan PKK bisa menjadi tempat kampanye kesehatan masyarakat. Bagaimana dengan HIV/AIDS?

Harus diakui bahwa keberhasilan keluarga berencana dan kesehatan masyarakat di Indonesia dilakukan melalui sistem posyandu dan PKK. “Saya sedih bahwa akhirnya kedua program ini justru berhenti di masa Presiden Megawati dan Abdurrahman Wahid.”

Memang Presiden SBY sudah mencanangkan untuk menghidupkan kembali program ini, kendati agak sulit untuk memulainya kembali. Di beberapa daerah, PKK dan posyandu masih hidup terutama jika pejabatnya pernah aktif di kedua program itu.

Namun, puskesmas dan puskesmas pembantu kini sudah mulai dimanfaatkan sebagai bagian dari jangkauan program HIV/AIDS. “Masa datang saya tertarik pada ide Gubernur Papua (Barnabas Suebu) untuk menjalankan sistem pelayanan kesehatan berbasis kampung.”

Bagaimana koordinasi antara KPA Nasional dan KPA Daerah?

Sejauh ini respon atas penangulangan HIV/AIDS sudah menggembirakan tapi masih terpecah dan belum padu. Saya melihat kinerja KPA Nasional dan KPA Daerah masih bisa ditingkatkan. Apalagi Perpres no. 75/2006 menetapkan KPA sebagai sebuah lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden, sehingga memberikan keleluasaan bagi KPA untuk menjalankan mandatnya secara penuh dalam upaya penanggulangan epidemi AIDS di Indonesia.

Perpres menuntut organisasi ini profesional. Meski strukturnya masih banyak dari birokrat tetapi keanggotaannya beragam mulai dari profesional, Kadin hingga LSM.

Bagaimana dengan masalah pendanaan?

Tentu saja sudah disebutkan dalam perpres itu. Dana KPA Nasional dari APBN sementara KPA Daerah dari APBD. Dulu aturan ini belum ada. Agar pendanaan jelas, sekarang kami sedang menyusun rencana strategis 2007-2010.

Target, pencapaian, sistem evaluasi dan monitoring sudah dianggarkan dalam kebutuhan dana setiap tahun. Soal biaya ini baru pertama kali. Ini penting sebab harus diajukan ke APBN atau APBD.

Bisnis Indonesia Edisi: 03/09/2006

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

Archives

Pages

March 2008
M T W T F S S
« Feb   Apr »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
%d bloggers like this: