it’s about all word’s

RUU Pemilu: suara rakyat

Posted on: March 26, 2008

Vox Populi Vox Dei. Suara rakyat suara Tuhan. Kata-kata sakral ini betul-betul diuji dalam pembahasan RUU Pemilu. Berlarut-larut karena dituntut mampu mengadopsi kepentingan dari wakil rakyat.

Suara rakyat yang dititipkan sebagai amanah pada wakil-wakil mereka di rumah rakyat. Kini suara titipan itu menanti kerja sesungguhnya dari seluruh wakil-wakil yang hingga tulisan ini selesai dibuat belum menemukan berujung.

Padahal jelas berlarut-larutnya penyelesaian RUU Pemilu di DPR akan menyebabkan semakin rumitnya kinerja KPU dan kualitas pemilu yang bakal digelar kurang dari setahun.

Bukan rahasia, lambatnya persetujuan RUU Pemilu tersebut karena adanya tarik-menarik kepentingan antara partai politik sehingga penyelesaiannya berlarut-larut dan lupa pada asas Vox Populi Vox Dei. Suara rakyat suara Tuhan.

Bahkan sempat pula kencang terdengar, elit politik bakal membungkam mekanisme kontrol penghitungan cepat (quick count) yang dilakukan masyarakat dan terbukti bisa dipertanggung jawabkan kesahihannya.

Masyarakat sebagai pemilik sah negeri ini memang harus dan berkewajiban aktif memantau hasil akhir RUU Pemilu. Karena nasib rakyat banyak kini ada di tangan sedikit orang. Salah memilih sial untuk lima tahun kemudian.

Kendati demikian berlarut-larutnya Panitia Khusus RUU Pemilu mengambil keputusan patut pula diapresiasi secara positif sebagai langkah para wakil rakyat untuk mengambil keputusan berdasarkan prinsip secara musyawarah mufakat, kendati masih ada perbedaan-perbedaan cukup prinsip.

Beberapa hal memang terasa dilematis sebut saja aspek penyederhanaan partai politik, problem muncul ketika draf RUU Pemilu selain mengatur electoral threshold (ET) juga mengatur parliamentary threshold (PT).

Jika terburu-buru parliamentary threshold bisa menyederhanakan sistem kepartaian, tapi di lain pihak juga cenderung mengebiri tumbuhnya budaya politik. Alias menjerembabkan republik ini ke masa Orde Baru.

Belum lagi persoalan tentang hak pilih prajurit TNI dan Polri. Sebagai aparat pemerintah yang seharusnya mengedepankan asas netralitas atau tidak berpihak apakah mereka masih berhak menggunakan hak pilihnya, setara dengan masyarakat umum?

Jika kemudian mereka boleh memilih apakah mereka diperbolehkan pula terlibat kampanye atau dipilih pada pemilihan umum itu. Pertanyaan ini terasa berat dan dilematis di tengah reformasi internal TNI dan Polri yang dgaungkan 10 tahun tahun terakhir ini.

Tak bisa dielakkan masih ada ada rasa kekhawatiran atas netralitas politik prajurit TNI serta Polri. Dikhawatirkan, prajurit TNI/Polri tidak bisa menahan diri untuk tidak melibatkan institusinya, dalam membela salah satu kontestan pilihannya. Semua memang serba sulit. Tetapi Vox Populi Vox Dei. Suara rakyat suara Tuhan. Selamat bekerja para wakil rakyat!

*Tajuk Harian Monitor Depok 29-2-07

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

Archives

Pages

March 2008
M T W T F S S
« Feb   Apr »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
%d bloggers like this: