it’s about all word’s

Raskin: Kebijakan Sosial Setengah Hati

Posted on: March 27, 2008

Semboyan Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Kutipan dari Kakawin Sutasoma, karangan Mpu Tantular ini memiliki arti berbeda-beda tapi satu juga. Artinya kemajemukan adalah berkat yang harus disyukuri dan dihormati.

Sayang kearifan tradisional ini tak tercermin dalam politik pangan Republik ini. Demi program swasembada pangan nasional. Produksi beras digenjot sama intensif dan ekstensifnya dengan konsumsi nasi.

Hasilnya memang Indonesia meraih penghargaan PBB untuk swasembada pangan namun di sisi lain konsumsi nasi dari sub suku bangsa Nusantara yang sebelumnya tak mengenal nasi sebagai sumber asupan karbohidrat pokok melonjak.

Bahkan di masa Orde Baru, konsumsi nasi menjadi standar layak hidup. Beras adalah makanan pokok. Sementara singkong, jagung, ketela adalah bahan pangan masyarakat miskin yang harus digusur. Diversifikasi pangan terlupakan

Mudah ditebak. Terjadi ketergantungan masyarakat pada beras. Pendek kata jika belum makan nasi belum layak disebut makan.

Sampai akhir tahun lalu saja tingkat konsumsi beras di Indonesia tetap tinggi, yakni 135 kg per kapita per tahun. Artinya ada 30 juta ton beras per tahun yang harus disediakan untuk 222 juta manusia Indonesia.

Padahal laju pertumbuhan penduduk masih tinggi, yakni mencapai 1,60 persen. Artinya, ada pertambahan pemakan nasi sekitar tiga juta jiwa lebih per tahun yang butuh beras sebanyak 420.000 ton per tahun.

Menggenjot produksi dalam negeri? Tentu tak mungkin jika melihat keterbatasan lahan padi yang masih terkonsentrasi di Jawa, Bali dan sebagian Sumatera. Itu pun digarap secara subsistein alias gurem.

Alhasil langkah yang harus ditempuh adalah impor beras dari luar negeri untuk kemudian dipakai sebagai beras orang miskin (raskin) yang dijual lewat operasi pasar yang terbukti gagal karena justru dibeli mafia tengkulak pedagang dari penerima jatah tersebut.

Tahun ini ada sekitar 76,4 juta jiwa penerima raskin seharga Rp1.600/Kg dengan anggaran total Rp5,5 triliun dan dijadwalkan tuntas tersalurkan akhir Februari 2008.

Pada kenyataannya rencana tersebut meleset. Untuk wilayah Depok Raya jatah raskin itu baru digelontorkan pekan ini. Menurut Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial (Kasie Kesos), Ardani keterlambatan disebabkan molornya pemberkasan. Lagi-lagi alasan birokrasi, belum lagi lamanya pembahasan di kabinet.

Alasan klasik birokrat ketika menyangkut kinerja mereka. Yang mengherankan wakil rakyat pun tenang saja menyaksikan konstituennya kelaparan.

Harian ini, sembari terus melakukan pengawasan, berharap pembenahan mekanisme distribusi raskin lebih luwes. Cepat, tepat, dan pas tanpa mengurangi fungsi kontrol yang transparan.

*Tajuk Monitor Depok 14-3-08

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

Archives

Pages

March 2008
M T W T F S S
« Feb   Apr »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
%d bloggers like this: