it’s about all word’s

Kisah di balik IPO PT KBRI Tbk

Posted on: July 10, 2008

Sepekan terakhir ini, Soedarmin, pendiri PT Gretta Sastra Prima (GSP) terlihat semakin sepuh di usianya yang mencapai 67 tahun. Nasi semakin jarang berkunjung ke perutnya. Istrinya, Liem Kristina (60) sudah kehabisan akal membujuknya.

Hanya kopi dan asap rokok saja yang membuat Soedarmin bertahan. Kepalanya tak berhenti memikirkan nasib 350 orang karyawannya yang menganggur setahun terakhir ini. Mata Soedarmin hanya bisa menerawang.

Dia tak habis pikir. Niat baiknya menopang perjalanan PT Kertas Basuki Rahmat (KBRI), Banyuwangi dan PT Kertas Blabak (KB), Magelang justru membuatnya terjerat utang pada Bank Niaga yang sudah jatuh tempo November 2006.

Per Juni 2008 utangnya di Bank Niaga mencapai Rp51,4 miliar itu belum termasuk bunga dan denda. Utang itu awalnya berasal dari Bank Bumiputera lalu dialihkan ke Niaga pada 2004 dengan jaminan aset-aset pribadi Soedarmin dan GSP seperti Gudang di Argo Mulyo, bangunan di jalan Tumapel dan mesin-mesin produksi GSP.

Pangkal masalah terjadi ketika KBRI  kesulitan modal usaha dan modal produksi. Kedua pabrik itu memiliki mesin kertas buatan tahun 1940-an yang memiliki tingkat efisiensi sangat rendah.

Tahun 1994 KBR menambah satu unit mesin bekas pembuat kertas foto copy berkapasitas 135.000 ton/tahun yang dibeli dari Finlandia. Setelah direkondisi, mesin dibawa dan dipasang di Banyuwangi, namun terhenti empat tahun kemudian.

Padahal pada 13 Mei 1998, KBR dan GSP yang diwakili Komisaris KBR Murtedjo Kadarisman dan Direktur Utama GSP Soedarmin telah meneken perjanjian kerjasama. GSP sepakat untuk mensuplay bahan baku untuk memproduksi kertas, memberi pinjaman modal kerja dan membeli produksi KBR.

Namun KBR justru kesulitan beroperasi. Ternyata hal itu terjadi bukan akibat krisis ekonomi dan kesulitan bahan baku kertas. Pihak kreditur, Bank Exim saat itu mendapati ada mark up oleh manajemen KBR. Nilai investasi melonjak 35% dari harga pasar mesin saat itu.

Alhasil KBR berhenti beroperasi, KBR berusaha mencari suntikan modal. Namun sejumlah bank di Indonesia dan Singapura menolak dengan alasan akuntabilitas dan rendahnya kapasitas manajemen KBR sendiri.

Dua tahun kemudian, manajemen KBR dan KB yang diwakili Komisaris KBR Murtedjo Kadarisman dan Direktur Utama KB, Prijono setuju membayar utang kepada GSP senilai Rp 572  juta dengan melepas tanah KBR seluas 8.800 meter per segi di Mojopanggung, Banyuwangi pada 3 November 2000.

Namun Soedarmin saat itu iba pada kondisi KBR dan KB. Jumlah karyawan KBR dan 450 orang dan KB 350 orang, mereka terancam menjadi pengangguran jika GSP tak turun tangan.

Alhasil pada 9 April 2002, GSP kembali meneken kerjasama dengan KBR yang diwakili direkturnya, Murtedjo Kadarisman. Perjanjian ini berlanjut pada tiga kali teken kontrak yaitu 3 Februari 2003, 10 Januari 2005 dan 12 Januari 2006.

Sementara dengan KB, GSP meneken perjanjian kerjasama sebanyak dua kali. Pertama 5 Januari 2006 lalu 10 Januari 2005. Sebagai wakil KB adalah Murtedjo Kadarisman.

Menurut Kuasa Hukum GSP dari kantor hukum Prisma Law Office Rafael Hari Wijayanto ternyata penerimaan kertas tidak berjalan lancar. Per 31 Desember 2002, utang KBR sudah mencapai Rp26,63 miliar dan per 31 Desember 2007 mencapai 52,2 miliar.

Sementara KB dalam surat pernyataan yang ditandatangani Direktur Utamanya, Sakti N Hoedoyo menyebutkan utang senilai Rp11,9 miliar yang setelah direkonsiliasi menjadi Rp19,5 miliar.

Kasus menjadi kencang ketika PT Kertas Basuki Rahmat Indonesia Indonesia Tbk (KBRI) menerbitkan prospektus di harian ini pada 14 April 2008. Dalam prospektus yang telah diaudit oleh KAP Rama Wendra disebutkan pos utang ke GSP sebagai pos pendapatan yang diterima.

Melihat itu pihak Kuasa Hukum GSP melayangkan somasi tertanggal 18 April 2008 yang berujung pertemuan penjadwalan utang 23 April 2008. Saat itu KBR sepakat membayar utang dalam tiga termin.

Tapi hanya berselang dua hari, KBR menyatakan tak sanggup bayar utang. Titik temu tak kunjung terjadi hingga berlanjut pada surat KBR dan KB yang ditandatangani Edward N. Lontoh pada 20 Juni selaku Kuasa Hukum KBRI, Lontoh & Partners.

Dalam surat itu disebutkan KBR dan KB bersedia menyetor Rp500 juta pada September 2008 kepada GSP dan mulai Juli 2009, setiap bulannya akan mencicil Rp250 juta sampai utang ke GSP selesai.

Uniknya lagi-lagi dalam prospektus yang dirilis KBRI menjelang penawaran umum perdana (IPO) hari ini, sama sekali tak disebutkan masalah hutang GSP. Bapepam-LK pun bergeming memuluskan langkah KBRI.

Dalam prospektus setebal 247 halaman itu justru hanya menyebutkan hutang senilai Rp 8,9 miliar (2005) dan piutang senilai Rp4,4 miliar (2006) pada PT Sinar Pedoman Abadi.

Padahal KBRI adalah pemegang saham dari KBR (33,65%) dan KB (99,99%). Malah disebutkan dalam pos utang KBRI atas GSP senilai Rp1,34 miliar sedangkan pos pendapatan diterima di muka dari GSP mencapai Rp64,58 miliar.

Direncanakan KBRI akan melepas 1,36 miliar lembar saham, ekuivalen dengan 35,23% saham senilai Rp353,6 miliar. Sekitar 80-90% dana hasil IPO akan dipakai untuk mengakusisi 65,9% saham KBR. Sisanya untuk modal kerja. Total nilai transaksi akuisisi 440,7 juta saham KBRI akan mencapai Rp308,75 miliar.

Melihat hal ini pihak GSP jelas tak mau menerima opsi pembayaran yang diajukan KBR dan KB karena Soedarmin dan ketiga anaknya, Paulin, Paulus dan Paulo sudah dikejar-kejar Bank Niaga untuk bayar utang mereka yang terus membengkak.

1 Response to "Kisah di balik IPO PT KBRI Tbk"

hehehhehehhe

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

Archives

Pages

July 2008
M T W T F S S
« Jun   Aug »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
%d bloggers like this: