it’s about all word’s

Prasetyadji dan SKBRI

Posted on: October 7, 2008

Walaupun bukan diskursus dan permasalahan baru ini di negeri ini, namun masih abu-abunya penyelesaian SBKRI yang dialami oleh   WNI Tionghoa, persoalan SBKRI tetaplah merupakan persoalan penting untuk didesakkan penyelesaiannya secata tuntas.

Dekade demi dekade, berbagai upaya dan keputusan hukum telah dilakukan untuk   menghapuskan kebijakan diskriminatif tersebut. Di antaranya melalui Keppres No. 56 Tahun 1996 tentang SBKRI dan yang termutakhir melalui UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI.

Namun dalam realitasnya kasus-kasus SBKRI yang dialami oleh WNI Tionghoa tetap mengemuka hingga hari ini. Bahkan persyaratan SBKRI ternyata masih diterapkan secara kentara melalui Perda di beberapa daerah.

Sorotan Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial (Committee On Elimination of Racial Discrimination (CERD) Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam concluding observation 18 Agustus 2007 tetap tak membuat praktek rasialis itu bergeming.

Menurut Prasetyadji, penulis buku Tionghoa dalam Cengkraman SBKRI masalah SBKRI memang sekadar satu kelengkapan administrasi kewarganegaraan semata, namun secara hukum dapatlah diartikan pemilik dokumen tersebut dipertanyakan status ke-Indonesia-annya.

“Ternyata tidak ada landasan hukum yang mewajibkan SBKRI,” ujar pria kelahiran Klaten, 31 Mei 1965 itu ketika ditemui di CSIS, Tanah Abang beberapa waktu lalu.

Cukup lama Prasetyadji menekuni urusan warga Tionghoa. Tahun 2002-2003, bersama Bachtiar Aly dan Indradi Kusuma, dia menulis dan menyunting  tiga buku a.l. Diskriminasi Dalam Praktek, Menuju Indonesia Demokratis, Adil & Pluralis, serta Hukum Kewarganegaraan.

Prasetyadji yang mengikuti sosialisasi UU tentang Kewarganegaraan No. 12/2006 yang dilaksanakan departemen hukum & HAM dan Institut Kewarganegaraan Indonesia itu juga ikut ambil bagian dalam penulisan buku gaul “COKIN” So What Gitu Lho.

Menurut dia persoalan SBKRI ini selalu muncul karena menjadi salah satu syarat yang selalu diminta oleh instansi-instansi pemerintah, bahkan jajaran Departemen Hukum dan HAM (instansi Imigrasi) menganggap SBKRI ‘hukumnya adalah wajib’.

Dengan penerbitan buku ini Prasetyadji berharap buku kelima yang diterbitkannya bersama Wahyu Effendi (Tjoa jiu Tie) ini dapat memberikan perfektif yang komprehensif dalam menghadapi pertanyaan mendasar tentang makna kebangsaan Indonesia.

Menurut aktivis Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa Pusat (BAKOM-PKB Pusat) bersama Harry Tjan Silalahi, Rosita S. Noer, Indradi Kusuma, dan Prof. Juwono Sudarsono itu, sebagai suatu kebijakan negara masa lalu, SBKRI hanyalah sebuah produk dari suatu politik kebangsaan ‘rasial’ masa itu.

“Kini, saatnya     bercermin dari ide luhur pendiri bangsa, belajar dari kesalahan masa lalu, untuk berbenah menatap kebangsaan Indonesia baru tanpa sekat-sekat primordialisme,” tegas sekretaris Forum Komunikasi Kesatuan Bangsa (FKKB) itu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

Archives

Pages

October 2008
M T W T F S S
« Sep   Nov »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
%d bloggers like this: