it’s about all word’s

menyambut UU 30/2009

Posted on: December 2, 2009

Ada segudang perdebatan ketika UU No.30/ 2009 tentang kelistrikan telah disahkan oleh DPR pada September 2009. Ada pihak yang menyambut optimis terbitnya aturan main mengenai bisnis kelistrikan itu di tanah air. Namun juga tidak sedikit yang lantas menyangkal dengan berbagai argumen mengenai kelemahan UU tersebut.

Ekspektasi besar mengenai UU No.30/ 2009 muncul dari kalangan pemilik modal yang menyatakan kepastian investasi mereka di sektor listrik akan semakin besar. Selain itu, masuknya partisipasi swasta dan pemerintah daerah dalam penyediaan tenaga listrik memungkinkan daerah-daerah yang rasio elektrifikasinya rendah bisa dinaikkan.

Sementara itu, kalangan yang pesimis mengenai UU kelistrikan itu juga tidak mau kalah mengkritisi peraturan yang menggantikan UU No.20/2002 yang juga tentang kelistrikan, yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut kalangan yang pesimistis terhadap UU No.30/ 2009, berargumen bahwa pada dasarnya inti dari peraturan itu sama saja, yaitu membuka lebar-lebar pintu liberalisasi penyediaan tenaga listrik.

Alih-alih menyediakan listrik dengan tarif murah, pelaku bisnis kelistrikan swasta justru akan mematok tarif listrik yang mahal dan tidak terjangkau oleh masyarakat.

UU tersebut juga dituding sebagai bentuk cuci tangan pemerintah pusat yang tidak mampu menyediakan asokan listrik kepada rakyat. Hal ini terlihat dari munculnya pasal yang memungkinkan bisnis kelistrikan ini dijalankan oleh pemerintah daerah (Pemda) melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta koperasi.

Apabila ketentuan mengenai bisnis kelistrikan dijalankan oleh BUMD dan koperasi, Pemda mempunyai 2 pilihan, yaitu mensubsidi harga jual atau menaikkan tarif dasar listrik (TDL).

Jika opsi menyediakan subsidi yang dipilih, pertanyaan yang muncul adalah memiliki dana untuk itu? Jika tidak memiliki dana, tentu saja opsi yang dipilih adalah dengan menaikkan TDL. Namun, jika opsi tersebut yang dipilih, apakah masyarakat di satu daerah memiliki kemampuan untuk membayar listrik dengan harga keekonomian?

Terlepas dari perdebatan mengenai kemungkinan munculnya liberalisasi bisnis kelistrikan serta keuntungan yang bisa diperoleh, yang jelas UU No.30/ 2009 mengenai kelistrikan sudah disahkan.

Secara garis besar, UU Kelistrikan telah mendobrak kebijakan kelistrikan yang sebelumnya berjalan. Jika sebelumnya transmisi listrik dilakukan oleh satu kesatuan birokrasi dan dijalankan seluruhnya oleh PLN, maka dalam UU Kelistrikan yang baru, kesatuan itu dipecah hingga menjadi 4 bagian dan birokrasi.

Sebelum UU tersebut dijalankan, listrik yang didistribusikan kepada masyarakat dilakukan melalui “tangan-tangan” PLN sendiri, karena transmisi, distribusi, ritel, dan sebagainya masih satu kesatuan pembangkit PLN sehingga biaya transmisi atau transfer pricing hanya terjadi satu kali, yaitu pada saat PLN menjual listrik kepada konsumen.

Namun, ketika sudah dipecah-pecah secara fungsi (unbundling) maka bagian-bagian yang sebelumnya bersatu menjadi terpecah 4 bagian. Bisnis kelistrikan ini akan menjadi sektor bisnis yang bisa dijalankan oleh swasta, BUMN, BUMD, serta koperasi, dan menghadapi birokrasinya sendiri.

Demikian pula untuk transmisi memiliki birokrasi dan aturan sendiri, sektor bisnis distribusi birokrasi sendiri, penjualan akan memiliki aturan sendiri. Dan yang jelas, empat sektor bisnis kelistrikan itu akhirnya memiliki hitung-hitungan tersendiri mengenai profit, depresiasi, offerhead, dan pajak yang pasti.

Hal lain yang juga tak kalah penting adalah peran swasta dalam bisnis kelistrikan. Terdapat perbedaan yang sangat mencolok antara UU No.30 tahun 2009 dengan UU No. 15 tahun 1985

Berdasarkan UU No. 15 tahun 1985 peran swasta untuk terlibat dalam bidang ketenagalistrikan dilakukan dengan sejumlah cara.

Cara-cara itu adalah terkoneksi dalam jaringan PLN sebagai pembangkit IPP (Independence Power Producer/ pembangkit swasta), sehingga PLN menjadi satu-satunya pembeli yang bisa menyalurkan kepada konsumen atau single buy system.

Swasta juga bisa berperan apabila berdiri di luar jaringan PLN secara isolated exclusive right dimana perusahaan tersebut memiliki pembangkit, transmisi, distribusi, jaringan ritel dalam satu paket yang terpisah sama sekali dari jaringan PLN, misalnya PT Cikarang Listrisindo

Terakhir adalah membuat pembangkit untuk kepentingan sendiri, misalnya untuk keperluan pabrik, hotel, dll.

Sedangkan berdasarkan UUK 2009, lewat proses unbundling vertical, maka kepemilikan pembangkit, transmisi, distribusi, hingga ritel/penjualan ke konsumen bisa dimiliki oleh swasta sehingga swasta tidak lagi hanya terkoneksi pada grid PLN, tetapi juga menguasai jaringan PLN.

Itulah beberapa poin yang ada dalam UU kelistrikan 2009 yang sangat berbeda dengan UU sebelumnya. di mana dalam UU yang baru, eksistensi swasta sangat diakui dan diberi ruang yang cukup besar untuk berperan dalam usaha penyediaan listrik, baik melalui bisnis pembangkitan, transmisi, distribusi, serta penjualan ke pelanggan.

Poin lainnya adalah pemecahan sector bisnis kelistrikan menjadi beberapa bagian, sehingga memungkinkan swasta yang “kalah start” dengan PLN bisa masuk ke salah satu bagian bisnis tersebut.

Memang jika dilihat dengan paradigma tertentu, peraturan tersebut sangat propasar dan bisa mengerdilkan PLN yang selama ini menjadi tulang punggung penyedia listrik nasional.

Jika berpikir dengan landasan paradigma nasionalisme yang sempit, masuknya swasta dalam bisnis kelistrikan memang dianggap menjadi ancaman bagi eksistensi PLN yang notabene merupakan perusahaan yang 100% sahamnya dikuasai oleh pemerintah.

Sebagai perusahaan yang mayoritas kepemilikannya dikuasai oleh pemerintah, bisa menjadi instrumen kebijakan yang sangat efektif. Hal ini terbukti dari kebijakan pentarifan yang

Nasionalisme yang sempit juga melihat bahwa PLN akan semakin dikerdilkan juga oleh pembagian bisnis kelistrikan yang terbagi menjadi 4 bagian. Jika selama ini perusahaan listrik tersebut menguasai jarring bisnis kelistrikan di Indonesia, maka dengan pembagian tersebut PLN mau tak mau harus menghadapi regulasi yang beragam menyangkut sector kelistrikan, yaitu pembangkit, transmisi, distribusi, serta penjualan.

Namun, jika pola pikir diperluas dengan memperhatikan aspek kepastian pasokan kepada konsumen, maka ada hal berbeda yang bisa diperoleh melalui UU kelistrikan tersebut. Ada semangat yang ingin dibawa oleh UU tersebut mengenai kepastian pasokan listrik kepada konsumen dengan melibatkan berbagai pihak.

Taruh saja mengenai keterlibatan swasta dalam salah satu bagian bisnis kelistrikan, bisa menjadi solusi bagi masalah keterbatasan pasokan maupun distribusi listrik kepada pelanggan. Hal lainnya juga bisa dilihat dari harga yang ditawarkan akan bisa lebih kompetitif ketika persaingan pelaku usaha dibuka di sektor bisnis ini.

Bisa dilihat belakangan ini ketika sector kelistrikan masih dikuasai oleh PLN, masalah suplai listrik tidak juga terselesaikan, meskipun berbagai program telah dicanangkan. PLN kewalahan ketika permintaan listrik melonjak sedemikian tinggi dari yang diperkirakan sebelumnya.

PLN yang seharusnya memberikan kepastian suplai listrik, justru malah meminta para pelanggannya untuk berhemat. Ya, PLN yang menjadi operator akhirnya bertindak bagaikan regulator ketika tidak berhasil menyediakan pasokan yang memadai.

Dengan masuknya institusi swasta ke dalam bisnis kelistrikan, tentu saja masalah-masalah kelistrikan yang selama ini muncul diharapkan bisa teratasi. Pun dengan munculnya teori bahwa semakin banyak pelaku usaha, maka tarif yang dikenakan ke konsumen akan lebih kompetitif.

Ada banyak bagian yang diatur dalam UU kelistrikan tersebut, baik secara normatif maupun yang bersifat teknis. Setidaknya ada 16 masalah yang diatur dalam undang-undang tersebut. Namun sebagai UU, aturan yang ada di dalamnya sangat umum dan tidak mengatur secara detail masing-masing bagiannya.

Karenanya, dibutuhkan peraturan pemerintah (PP) yang bersifat operasional sehingga peraturan tersebut bisa diimplementasikan dengan ketentuan dan parameter tertentu.

Seperti yang terlihat dalam Bab VII mengenai Ketenagalistrikan, ada banyak hal teknis yang diatur pada bagian ini. Seperti diberikannya prioritas kepada BUMN sebagai penyedia kelistrikan, dibutuhkan aturan yang jelas mengenai kondisi apa hal itu bisaa dilaksanakan.

Masalah lainnya yang juga butuh PP adalah mengenai harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik.

Dalam UU kelistrikan disebutkan bahwa harga jual listrik dan sewa jaringan ditetapkan berdasarkan prinsip usaha yang sehat dan pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan atas harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik.

Ada banyak definisi yang muncul dalam bagian tersebut. Apakah prinsip usaha yang sehat seperti yang dimaksud di atas dilakukan dengan membuka seluas-luasnya kesempatan bagi pelaku usaha untuk masuk ke dalam bisnis kelistrikan?

Jika kran bisnis kelistrikan dibuka lebar-lebar bagi seluruh pelaku usaha yang ada, potensi terjadinya kelebihan pasokan akan muncul. Hal itu menjadikan tenaga listrik yang diproduksi menjadi sia-sia.

Namun bisa juga definisi prinsip usaha yang sehat diintepretasikan dengan menjaga rasio jumlah pelaku usaha yang merepresentaskan besaran pasokan dengan jumlah pelanggan yang mencerminkan besaran demand pasokan.

Dalam UU tidak dijelaskan secara detail mengenai batasan mana yang dimaksud dengan prinsip usaha yang sehat itu.

Masalah regionalisasi pentarifan yang ada dalam UU tersebut juga menjadi bahan diskusi yang menarik. Sebagaimana yang terlihat dalam pasal 34 ayat 1 yang menyatakan tarif tenaga listrik ditentukan oleh pemerintah dengan persetujuan DPR.

Sementara itu pada pasal 34 ayat 2 disebutkan bahwa Pemda juga bisa menetapkan tarif daerahnya dengan mendapat persetujuan DPRD setempat. Apabila Pemda tidak bisa menetapkan mekanisme tarif, maka bisa mengacu pada peraturan tarif yang telah ditentukan oleh pemerintah yang telah disetujui oleh DPR.

Selama ini regionalisasi tarif telah dilaksanakan di dua tempat yaitu di Batam dan Tarakan Kalimantan Timur. Dengan adanya UU ini, semua daerah bisa menetapkan tarif listriknya sendiri dengan mempertimbangkan berbagai variabel.

Sebagaimana yang kerap terjadi pada Perda tentang perpajakan yang sering tidak sesuai dengan PP, hal yang sama kemungkinan besar juga terjadi dalam penetapan tarif listrik yang ditetapkan oleh Pemda dengan persetujuan DPRD.

Hadirnya PP tentang kelistrikan sangat diperlukan untuk memberikan landasan operasional bagi UU Kelistrikan. Setidaknya ada beberapa hal yang harus diatur dalam PP kelistrikan ini. Pertama adalah masalah pembagian kewenangan antara pusat dan daerah terkait dengan masalah perizinan dan penetapan tarif, kedua mengatur peranan BUMN sebagai prioritas, dan ketiga soal pengaturan tarif listrik, jual-beli listrik antar negara, serta tindakan hukum mengenai masalah klasik yang sering terjadi di Indonesia: pencurian listrik.

Konsumen Industri dan Benefit Kompetisi Bisnis Kelistrikan

Salah satu pihak yang menderita akibat kurangnya pasokan listrik adalah industri. Seperti yang terjadi saat kawasan Jabotabek mengalami kekurangan listrik pada kuartal IV/ 2009, banyak industri yang mengeluh akibat masalah itu.

Omzet mengalami penurunan yang signifikan, sehingga kinerja perusahaan menjadi terganggu akibat kurangnya masalah listrik.

Saat ini ada beragam jenis industri yang membutuhkan pasokan listrik. Saking butuhnya, industri tersebut berani membayar dengan harga yang lebih tinggi dari tarif regular. Namun saat ini peraturan yang ada belum memungkinkan lantaran tarif dasar listrik ditentukan oleh besar daya listrik yang dibeli.

Melalui UU kelistrikan yang baru itu sangat diharapkan adanya ketentuan yang mengatur mengenai klasifikasi industri yang membutuhkan pasokan listrik. Dalam PP yang dibuat, hendaknya pemerintah bisa membuat klasifikasi industri yang lebih membutuhkan listrik.

Dengan dibuatnya klasifikasi industri yang lebih baik, subsidi bisa lebih tepat, terkait rasionalisasi TDL Bagaimanapun, industri merupakan bagian terpenting penyokong perekonomian nasional. Jika konsumen ini terganggu, akan muncul potensi dampak sistemik dalam rantai perekonomian nasional.

Melalui UU kelistrikan ini, berbagai kemungkinan itu sangat terbuka untuk dijajaki, terutama mengenai klasifikasi industri yang butuh prioritas pasokan dan bersedia membayar lebih listrik yang dikonsumsi. Dan, yang tak bisa dimungkiri dari itu semua adalah adanya kepastian pasokan listrik kepada konsumen.

Dengan adanya pemain bisnis yang lebih dari satu dalam bisnis kelistrikan, masalah pasokan listrik tentunya bisa lebih diandalkan, berikut dengan harga yang bisa bersaing.

Bagi PLN, terbukanya pasar kelistrikan itu akan membuat perusahaan tersebut berpikir terdorong untuk lebih efisien agar mampu merebut konsumen.

Dengan terbukanya kompetisi dalam sektor kelistrikan ini, maka masing-masing pelaku usaha akan berupaya menawarkan tarif yang paling kompetitif agar bisa diterima oleh konsumen.

Pun dengan PLN yang selama ini menguasai jaringan kelistrikan nasional, mau tak mau juga harus berusaha untuk lebih efisien sehingga tarif listrik yang dikenakan ke konsumen lebih murah.

Tak dimungkiri, PLN selama ini secara alamiah memonopoli bisnis kelistrikan nasional. Dengan terbaginya 4 bisnis kelistrikan ini, swasta yang masuk ke bisnis ini bisa melakukan sewa menyewa transmisi sehingga penentuan tarif bisa dilakukan secara transparan.

Jalan Tengah Pemerintah

Meski terkesan liberal dan membuka kesempatan bagi swasta yang lebih besar menjalankan bisnis kelistrikan, namun UU No.30 tahun 2009 sebenarnya sebagian besar masalah kelistrikan ini tetap di tangan pemerintah.

Terlihat dalam pasal 34 yang menyatakan bahwa mekanisme tarif ditentukan oleh pemerintah dengan persetujuan dari DPR. Pihak operator dilarang mematok harga jual sendiri.

Di sisi lain, BUMN yang dalam hal ini PLN tetap diberi prioritas untuk menyediakan tenaga listrik kepada masyarakat, dan swasta bisa masuk ke satu wilayah ketika PLN tidak memiliki jaringan di wilayah yang bersangkutan.

Hal inilah yang sebenarnya ingin diusung oleh UU tersebut yang mencoba membuka kesempatan bagi swasta untuk berpartisipasi lebih banyak dalam bisnis kelistrikan, serta tetap memberi prioritas kepada PLN untuk menyelenggarakan jasa layanan tenaga listrik kepada masyarakat.

Pemerintah selaku “wasit” dalam kompetisi tetap memegang peran sentral dalam hal penetapan harga, sehingga mekanisme pasar tetap berjalan dengan koridor yang digariskan pemerintah.

Namun demikian, ketika pasar sudah mulai berjalan dalam industri kelistrikan, negosiasi business to business menjadi satu hal yang tak bisa dimungkiri. Konsumen industri akan melakukan negosiasi dengan pihak penjual listrik mengenai harga wajarnya. Demikian pula dengan pembangkit swasta yang ingin menyewa jaringan listrik PLN.

Dalam perjalanannya, proses negosiasi itu kerap mengalami deadlock. Seperti yang terjadi antara PLN dengan konsorsium pemilik pembangkit Banko Tengah yang berkapasitas 4X600 MegaWatt. Kebuntuan pembicaraan mengenai harga jual menyebabkan pembangkit listrik tidak bisa mengalir, dan pasokan daya listrik tidak mengalami penambahan.

Karena itu, pemerintah sekiranya perlu untuk membentuk sebuah komite yang bisa menjadi mediator bagi penerapan TDL, maupun hal-hal lainnya sehingga berbagai kebuntuan negosiasi harga bisa diselesaikan melalui komite tersebut.

Terkait dengan masalah pembangkit, pemerintah hendaknya juga memberikan kemudahan izin bagi berdirinya pembangkit skala kecil untuk mendukung rasio elektrifikasi nasional. Saat ini baru 65%, dan ditargetkan pada 2020 sudah mencapai 95% dari total penduduk Indonesia.

Pemberian insentif juga harus dipikirkan bagi perusahaan penyedia jasa penghematan listrik sebagai bagian dari demand site management. Bagaimanapun, penghematan merupakan bagian penting dalam strategi kelistrikan Indonesia.

3 Responses to "menyambut UU 30/2009"

Terlalu banyak di subsidi dalam berbagai hal, menjadikan suatu bangsa tidak dapat mandiri, alias manja sepanjang masa, jadi cita-cita untuk menjadi bangsa yang mandiri hanyalah mimpi belaka. Bangsa yang memiliki cita-cita menjadi bangsa yang maju dalam ekonomi dan teknologi adalah bangsa yang siap menghadapi perubahan-perubahan demi perbaikan kualitas hidup dalam menghadapi perkembangan kehidupan setiap saat dan realita kehidupan detik demi detik di muka bumi ini. Bangsa yang maju tidak perlu subsidi melainkan usaha untuk mengatasi tantangan dengan berbagai cara yang tentunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku saat itu. terima kasih.

dari uraian permasalahan kelistrikan sangat detail dan menjadi pertimbangan kita bersama dan tambahan pemikiran antisipasi masa depan bagi kemakmuran rakyat apakah listrik merupakan kebutuhan mendasar warga negara??? karena berkaitan erat dengan cara memperoleh air bersih pastilah melalui mesin pompa listrik, bagaimana kalau tidak punya listrik atau sangat mahal dan tidak terjangkau (35jt pengangguran dan akan bertambah karena industri banyak yg gulung tikar akibat listrik mahal). artinya kita masuk dalam wilayah keinginan pihak asing (penguasa/pengatur dunia) berkaitan dgn kecukupan kesediaan pangan bagi penduduk dunia shg harus diterapkan KONSEP MEMBUNUH MANUSIA TANPA SENAPAN melalui pemaksaan kebijakan Liberalisasi di bid LISTRIK, AIR, MIGAS yg harus dijalankan pada SUATU NEGARA PEMERINTAHAN YG LEMAH. apakah pemerintahan kita lemah atau kurang cerdas???

sependapat dengan hai itu,ketika daya beli masyarakat rendah, bisa diasumsikan bahwa daya saing dalam perkonomian pun rendah, dengan rendahanya semua ini, maka angka kemiskinan bukan mengecil justru membersar, dan tentunya jika daya saing lemah dampak yang bisa dilihat adalah tingkat penganguran semakin tinggi, ini aritnya tinggkat perumbuhan ekonomi melemah. sekarang ini sadar atau tidak sadar banyak berokrasi yang sengaja membuat suatu sistem untuk tetap mempertahankan posisinya, maka tak heran jika pembunuhan karakter sejak dini sudah dikembangkan, lebih meyakitkan karena membunuh secara tidak terang teragan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

Archives

Pages

December 2009
M T W T F S S
« Nov   Jan »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
%d bloggers like this: