it’s about all word’s

Masa depan PDI-Perjuangan

Posted on: April 17, 2010

Tugas Midtest
Political Communication: Media and Political Campaign
Masa depan PDI-Perjuangan
Dosen: Aditya M. Chandra
Mahasiswa: Algooth Putranto
NIM: 209122001
Program: Political Communication

Abstrak
Sebagai partai politik, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) adalah salah satu partai politik besar yang ada di Indonesia saat ini. Sebagai partai politik yang secara tegas mengambil sikap sebagai oposisi, gerak-gerik PDI-P menjadi patokan bagi partai-partai lain menuju Pemilu 2014.

Ketergantungan PDI-P pada keturunan Soekarno sebagai pendiri Partai Nasional Indonesia (PNI) bak dua sisi mata uang menyimpan peluang dan ancaman yang harus diantisipasi dalam komunikasi politik yang dilakukan PDI-P di masa datang setelah kembali dipimpin Ketua Umum Megawati Soekarnoputra.

Diperlukan program dan komunikasi politik yang efektif untuk membuat simpati publik kembali pada PDI-P yang selalu mencitrakan diri sebagai partai orang kecil (wong cilik) yang menjadi semangat Marhaenisme seiring munculnya sosok Puan Maharani sebagai Ketua DPP PDI-P.

Pendahuluan
Sejarah lahirnya PDI-P tidak bisa dipisahkan dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang terbentuk akibat proses fusi, gagasan pemerintah pada 1970 untuk mengelompokkan partai politik dengan maksud untuk menghasilkan sebuah masyarakat yang lebih tentram lebih damai bebas dari konflik agar pembangunan ekonomi bisa di jalankan.

PDI adalah hasil fusi lima partai yakni Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Katolik, IPKI (Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia) dan Murba pada 10 Januari 1973 di Jakarta.

Dengan kelahirannya yang dipaksa pemerintah, PDI tidak pernah lepas dari konflik. Berlarutnya konflik di tubuh PDI berpuncak pada kemunculan sosok Megawati Soekarnoputri, sosok putrid Soekarno ini akibat imbas friksi menjelang Kongres IV PDI di Medan pada 1993.

Megawati muncul karena dianggap mampu menjadi tokoh pemersatu PDI. Namanya diusung menjadi kandidat Ketua Umum DPP PDI periode 1993-1998 melalui Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar pada 2-6 Desember 1993 di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya.

Menguatnya posisi PDI sebagai representasi perlawanan terhadap Golongan Karya (Golkar) membuat pemerintah melakukan intervensi, hasilnya muncul kelompok sempalan yang secara terang-terangan maupun diam-diam didukung pemerintah a.l. kelompok Yusuf Merukh, kelompok Budi Soerjadi dan kelompok Fatimah Achmad.

Imbas konflik internal di partai adalah digelarnya Kongres PDI di Medan dengan dukungan penuh Pemerintah lengkap dengan pasukan militer untuk mengamankan kongres menghasilkan PDI versi Medan di bawah kepemimpinan Soerjadi dan Buttu Hutapea sebagai peserta Pemilu 1997.

Akibatnya demonstrasi massa pendukung Megawati digelar dan berujung bentrok dengan aparat pada 20 Juni 1997 yang dikenal sebagai ‘Peristiwa Gambir Berdarah’ yang menjadi awal menguatnya kekuatan oposisi di Indonesia.

Puncak dari friksi di tubuh PDI adalah perebutan kantor DPP PDI pada 27 Juli 1996. Hasil konflik berdarah saat itu adalah meroketnya nama Megawati sebagai lambang perlawanan terhadap Orde Baru yang berujung pada gerakan rakyat (people power) 1998 (Andreas Uhlin, 1995 dan Corenelis Lay, 1999).

Gerakan ini berujung pada pengunduran diri Presiden Soeharto setelah 32 tahun berkuasa, sekaligus menjadi awal kehidupan demokrasi di Indonesia.

Peristiwa di internal PDI dan Peristiwa 27 Juli membuat sosok Megawati Soekarnoputri kian berkibar. Sorotan kepada PDI dan Megawati bukan hanya dari dalam negeri tetapi juga dari luar negeri.

Tidak mengherankan ketika PDI versi Megawati menyelenggarakan Kongres V PDI pada 8-10 Oktober 1998 di Sanur, Bali. Sejumlah tokoh dalam dan luar negeri tampil memberikan dukungan.

Kongres itu menetapkan Megawati Soekarnoputri menjadi Ketua Umum DPP PDI periode 1998-2003. Meski demikian PDI versi pemerintah masih di bawah kepemimpinan Soerjadi dan Buttu Hutapea.

Untuk mengikuti Pemilu 1999, Megawati mengubah nama PDI di bawah kepemimpinannya menjadi PDI Perjuangan (PDI-P) pada 1 Februari 1999 dan dideklarasikan pada 14 Februari 1999 di Istoran Senayan Jakarta.

Strategi komunikasi
Plano (1982) melihat bahwa komunikasi politik merupakan proses penyebaran, makna atau pesan yang bersangkutan dengan fungsi suatu sistem politik.

Secara formal obyek komunikasi politik adalah dampak atau hasil yang bersifat politik (political outcomes) di samping sebagai salah fungsi yang menjadi syarat untuk berfungsinya system politik.

Jika komunikasi politik dilihat sebagai jembatan metodologis antara disiplin komunikasi dan politik maka obyek formal komunikasi politik juga adalah proses penciptaan kebersamaan dalam makna (the commeness in meaning) tentang makna fakta dan peristiwa politik.

Obyek material komunikasi politik menurut Sartori (dalam Rush dan Althoff, (2002) adalah: ‘dimensi-dimensi komunikasi dari fenomena politik dan dimensi politis dari komunikasi’ sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Gurevith dan Blumler (1977) yang mengemukakan empat komponen dalam komunikasi politik, yaitu 1. Lembaga-lembaga politik dalam aspek komunikasinya, 2. Institusi media dalam aspek politiknya, 3. Orientasi khalayak terhadap komunikasi, dan 4, Aspek budaya politik yang relevan dengan komunikasi.

Pentingnya komunikasi dalam pencapaian sasaran politik diakui Greber (1981) ‘Sebagian besar aktivitas politik adalah permainan kata-kata. Politisi berhasil meraih kekuasaan karena keberhasilannya berbicara secara persuasif kepada para pemilih dan kepada elit politik’.

Greber menambahkan bahwa ‘ketika kita menjelaskan bahasa politik dan apa yang membuat bahasa verbal maupun nonverbal menjadi politis bukanlah karena bentuk atau kosa kata, melainkan karena substansi informasi yang dihadirkan, setting di mana informasi disebarkan maupun karena fungsi yang dijalankan’.

Melihat sejarah PDI-P, kemenangan Pemilu 1999 adalah hasil dari penanaman citra Megawati sebagai ibu dari perlawanan terhadap Orde Baru yang represif, tidak heran jika kemudian kemenangan dengan mudah digenggam.

Megawati adalah simbol ketertindasan. Simbol ini semakin menguat menjadi identifikasi baru bagi arus bawah yang selalu merasa terpinggirkan oleh negara apalagi, perilaku kekuasaan yang semakin tidak terkontrol dengan merebaknya KKN yang semakin akut, telah menghasilkan kekecewaan yang semakin besar di arus bawah terutama yang terabaikan oleh proses pembangunan negara.

Hasilnya dalam Pemilu pertama di era Reformasi itu, PDI-P memperoleh peringkat pertama untuk suara DPR dengan memperoleh 151 kursi atau 33,4% suara.

Sayang dalam perkembangannya, Megawati yang kemudian naik menjadi Presiden menggantikan Abdurrahman Wahid yang mendapatkan mosi tidak percaya dari DPR tampil dalam Sidang Istimewa pada 2001 tampil kurang memuaskan sebagai komunikator politik.

Sebagai komunikator politik, politisi berada pada posisi strategis untuk memainkan peran politik dalam dalam suatu setting politik tertentu.
Menurut Nimmo (1993) ‘politisi sebagai komunikator politik memainkan peran social yang utama, terutama dalam proses pembentukan opini publik.

Politisi atau politikus berkomunikasi sebagai wakil suatu kelompok dan pesan-pesan politikus itu adalah untuk mengajukan dan atau melindungi tujuan kepentingan politik. Artinya, komunikator politik mewakili kepentingan kelompok, sehingga jika dirangkum maka politikus mencari pengaruh lewat komunikasi.

Dalam komunikasi politik terdapat adagium bahwa ‘politik adalah pembicaraan’ (Suwardi, 1995). Pembicaraan tersebut menggunakan lambang-lambang tertentu demi tujuan dan kepentingan politik, baik lambang verbal maupun lambang nonverbal.

Sejak terlibat memimpin PDI, Megawati mencitrakan diri sebagai sosok yang konsisten, teguh pada ideologis mempertahankan Pancasila 1 Juni, UUD 1945, NKRI, menerima kemajemukan/pluralutas bangsa.

Jika kita melakukan analisis menggunakan segitiga komunikasi (gambar 1) terjadi inkonsistensi dari pesan yang disampaikan dan citra yang ingin didapatkan oleh Megawati. Hasilnya citra Megawati dan PDI-P sebagai partai yang demokratis memudar.

Dari sisi komunikasi personal, Lesmana (2006) melihat citra Megawati adalah sosok yang gemar menghardik korbannya ketika marah dan tidak mampu melakukan komunikasi yang efektif. Megawati dipersepsikan audiens sebagai sosok pendiam diam, datar dan kaku ketika berpidato, alergi kritik dan pendendam.

Puncak dari kegagalan Megawati mencitrakan diri sebagai pemimpin terjadi dalam debat calon presiden 2004, karena menaruh dendam dengan SBY, Megawati mengajukan syarat kepada penyelenggara acara untuk menghapus acara jabat tangan antar calon. Dalam pelantikan Presiden SBY pun, Megawati tidak mau menghadirinya.

Menurut analisa metafor politik sebagai sebuah panggung pertunjukan dramaturgi Goffman (1959) terdapat dua wilayah kehidupan social yaitu wilayah depan (front region) dan wilayah belakang (back region).
Wilayah depan adalah tempat yang memungkinkan individu menampilkan peran formal atau bergaya layaknya aktor yang berperan ditonton khalayak. Sementara wilayah belakang adalah tempat untuk mempersiapkan perannya di wilayah depan.

Sebagai pemain politik Megawati kerap mencampuradukkan antara wilayah depan dan wilayah belakang yang membuat khalayak sulit mengambil kesimpulan terhadap sosok negarawan yang seharusnya dia tampilkan.

Hasilnya simpati massa pemilih pada PDI-P turun secara signifikan pada Pemilu 2004. Dalam Pemilu legislatif 2004, perolehan suara PDI- P turun ke peringkat kedua, dengan 109 kursi (18,5%) di bawah Partai Golkar yang mendapatkan suara 21,6%.

Tentu saja Megawati yang mencalonkan diri sebagai presiden, berpasangan dengan Hasyim Muzadi (PKB) sebagai calon wakil presiden gagal mencapai tujuan mereka dijegal pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (Partai democrat) dan Jusuf Kalla (Golkar).

Citra PDI-P semakin terpuruk usai kongres II yang digelar di Sanur, Bali pada 28 Maret-2 April 2005. Dalam kongres yang kembali memilih Megawati sebagai Ketua Umum PDI-P 2005-2010 dan Guruh Soekarnoputra sebagai Ketua DPP PDI-P 2005-2010, muncul gerakan Pembaharuan PDI-P yang dimotori sejumlah tokoh lama a.l. Sophan Sophiaan, Arifin Panigoro, Roy BB Janis, Sukowaluyo Mintohardjo, Didi Supriyanto dan Noviantika Nasution.

Fakta bahwa pamor PDI-P semakin merosot terlihat pada Pemilu 2009. Dalam pemilu legislatif, partai berlambang banteng ini hanya menuai 14,03% atau ada di peringkat tiga, di bawah Partai Demokrat (20,85%) dan Partai Golkar (14,45%).

Tentu saja, PDI-P yang kembali mencalonkan Megawati sebagai calon presiden, berpasangan dengan Prabowo Subianto dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) sebagai calon wakil presiden. Pasangan ini gagal.

Patron Soekarno dan friksi keluarga
Diakui atau tidak, PDI Perjuangan terjebak dalam patron Soekarno sebagai pendiri PNI. Kemunculan Megawati sebagai Ketua Umum, jabatan yang sudah didudukinya sejak 1996, hingga saat ini bisa menjadi bahasa partai ini gagal mencari sosok baru di luar keturunan Soekarno.

Kondisi ini semakin menguat jika melihat sosok yang bertarung di dalam Kongres III PDI-P di Sanur, Bali pada 5-9 April 2010 hanya menghadirkan Megawati Soekarnoputri dan Guruh Sukarnoputra.

Hingga kongres ditutup. Lagi-lagi Megawati terpilih sebagai Ketua Umum periode 2010-2015, sementara jatah Ketua DPP PDI-P jatuh pada putrid Megawati, Puan Maharani. Alhasil citra partai anak turun Soekarno masih lekat di partai ini.

Sayangnya, Puan Maharani sebagai calon pemimpin muda PDI-P berdiri di persimpangan. Uniknya persoalan internal partai terjadi akibat perbedaan arah politik orangtua Puan.

Ketua Umum PDI-P, Megawati sebagai lokomotif ideologis yang merupakan ibu Puan menginginkan agar PDI-P mengambil sikap oposisi terhadap pemerintah dengan konsekuensi PDI-P berada di luar partai agar terus dapat mengkritisi kebijakan pemerintah.

Di lain pihak sang ayah Taufik Kiemas sebagai lokomotif pragmatis menilai mendekat dan berkoalisi dengan pemerintah harus dilakukan jika PDI-P ingin diperhitungkan dalam kekuasaan. Tak heran Taufik Kiemas, justru menerima pinangan Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Ketua MPR.

Tentu saja terpilihnya Taufik Kiemas sebagai Ketua MPR membawa rentetan dampak politik lanjutan terutama dalam citra oposisi yang menjadi jualan PDI-P selama ini.

Selain itu perseteruan politik antara Megawati dan Taufik Kiemas yang suami istri ini, yang juga sama-sama menjadi petinggi PDI-P semakin membingungkan karena dalam perseteruan ini Megawati lebih bersikap diam, tetapi menginginkan PDI-P tetap beroposisi, sedangkan Taufik Kiemas lebih banyak memberikan komentar sehingga dari komentarnya itu publik menafsir telah terjadi keretakan politik antara suami istri ini.

Dalam perseteruan politik soal koalisi atau oposisi ini para petinggi partai lainnya lebih banyak bersikap diam karena kata putus sepenuhnya ada di tangan Megawati. Mungkin jika petinggi partai lain yang mencoba menentang garis partai, Megawati akan mudah mengambil sikap, tetapi jika sang suami, Taufik Kiemas, yang menabrak garis partai, sang istri Megawati Soekarnoputri, tidak bisa berbuat banyak, kecuali mengambil sikap menunggu dan diam.

Jika dianalisis pilihan pragmatis Kiemas memiliki alasan logis. Sepanjang 2004-2009, dengan alasan oposisi, PDI-P ada di luar sistem pengambilan keputusan sehingga sulit menyalurkan aspirasi politik partai.

Dengan berkoalisi dengan pemerintah PDI-P akan lebih mudah memasukkan agenda-agenda politiknya. Kedua, dengan bergabungnya partai ini dalam pemerintahan mendatang, PDIP dapat menguasai sumber daya politik yang memang amat diperlukan untuk keselamatan partai. Jika berada di luar pemerintahan PDIP tidak mempunyai akses kekuasaan dan kehilangan sumber daya politik.

Sayangnya, Megawati terlanjur mencitrakan PDI-P yang dipimpinnya adalah oposisi. Ini artinya untuk menuju Pemilu 2014 akan semakin sulit menjual partai bergambar banteng ini.

Meski demikian, sikap keras Megawati saat ini bisa menjadi satu nilai jual seiring kerasnya isu politik dalam kasus Bank Century yang secara telak menyasar Wakil Presiden Boediono yang tak lain disokong Partai Demokrat.

Saran
Tampilnya Puan Maharani sebagai Ketua DPP PDI-P yang dalam tanda petik adalah kandidat kuat maju sebagai calon Presiden dalam konstalasi politik internal PDI-P saat ini cukup menarik.

Terpilihnya Puan menjadi benang merah ideologi Soekarno yang mendasar PDI-P eksis hingga saat ini di mata simpatisannya. Puan menjadi representasi jaminan terjaganya nilai-nilai Soekarno untuk tetap hidup.

Pada sisi lain potensi konflik internal di tubuh PDI-P akan makin terbuka lebar karena cara regenerasi yang bersifat oligarkis tidak dibuka secara merata kepada kader lainnya. Model ini juga dapat memotong proses regenerasi yang sehat di tubuh PDI-P karena posisi elite akan lebih ditentukan pada keturunan darah daripada kemampuan masing-masing kader.

Meski demikian, Puan yang berpeluang dijual Megawati untuk bertarung di Pemilu 2014 akan serupa menggantang angin jika PDI-P tidak bisa memperlihatkan program-program yang revolusioner dan progresif merakyat, seorang Megawati juga tidak akan bisa mengatrol dan memusatkan dukungan bagi putrinya dari publik.

Strategi, atau mungkin lebih tepat disebut spekulasi mempertahankan Megawati menjadi Ketua Umum di satu sisi positif bagi PDI-P, tetapi di sisi lain bisa menjadi arus balik, jika Megawati tidak bisa mengelola PDI-P menjadi jauh lebih baik daripada sebelumnya.

Jika berkaca pada partai lain, terlihat PDI-P tertinggal dalam hal melakukan regenerasi bahkan cenderung stagnan. Partai Amanat Nasional berhasil memilih pemimpin muda Hatta Rajasa sebagai ketua umum, Partai Golkar memunculkan Aburizal Bakrie sementara Partai Demokrat yang akan berlaga Mei mendatang mengusung Anas Urbaningrum dan Andi Mallarangeng sebagai representasi pemimpin muda.

Pemilu 2014 adalah kompetisi bagi pemimpin generasi selanjutnya. Saat ini, dalam waktu 3 tahun ke depan adalah waktu untuk memoles calon yang akan dijual sebagai kandidat Presiden. Megawati harus mempersiapkan putrinya untuk menjadi pemimpin bangsa.

Ini artinya, PDI-P di bawah kepemimpinan Megawati dituntut melakukan terobosan-terobosan untuk kembali mencuri perhatian dan menuai simpati publik untuk kembali berpaling pada partai yang mencitrakan diri sebagai rumah bagi wong cilik ini.

Tentu saja keputusan PDI-P kembali berkutat pada keluarga Soekarno menjadi kajian menarik. Pertama mengapa seorang pemimpin partai selalu memanfaatkan figur ayahnya sebagai strategi komunikasi? Bayangkan bila seorang Megawati dan Puan berani melepaskan diri dari citra Soekarno, apakah yang akan “dijual” untuk menarik hati rakyat konstituen?

Ini artinya tim komunikasi PDI-P harus semakin bekerja lebih kreatif dan lebih keras pada Pemilu 2014. Meski jauh lebih mudah “menjual” pemimpin muda yang belum berpengalaman namun cerdas, Puan Maharani sulit untuk melepaskan diri dari bayang-bayang Megawati yang terlanjur dicitrakan Presiden tanpa prestasi yang mengagumkan.

Jika kemudian Puan Maharani diberikan porsi untuk membesarkan kapasitas dirinya untuk menuju Pemilu 2014, Puan harus mampu menunjukkan kemampuannya memoles citra PDI-P yang selama ini kurang taktis dan cerdas.

Kegagalan PDI-P mempertahankan perolehan suara karena PDI-P kurang bisa memainkan perannya baik ketika berkuasa maupun ketika menjadi oposisi. Saat berkuasa, tidak bisa menghasilkan kebijakan yang menarik publik. Saat beroposisi juga tidak bisa menggoreng isu yang menarik publik.

Sebab komunikasi politik di masa depan didominasi kemajuan dunia maya menantang pola komunikasi politik tradisional. Futuris terkenal John Naisbit (Mind Set, 2008) menyatakan dominasi cyber space menantang kepemimpinan pola patron-klien, dengan komunikasi top-down akan tidak laku dijual” dalam pasar politik ke depan. Ini menjadi tantangan Megaawati dan pengurus PDI-P di masa datang.

Daftar Pustaka
Blumler, Herbert (1969) Symbolic Interaction: Perspective and Method. Englewood Cliffs, N.J. Prentice-Hall

Goffman, Erving (1959). The Presentation of Self in Everyday Life. Garden City, New York. Doubleday Anchor

Lay, Cornelis (1999) Megawati Soekarno Putri : Menolak Politik Nurani. Yogyakarta: Bigraf Pub

Lesmana, Tjipta (2006) Perbandingan Komunikasi Politik Presiden Indonesia. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama

Nimmo, Dan (1993) Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan dan Media. Bandung. Remaja Rosdakarya.

Nimmo, Dan (1993) Komunikasi Politik: Khalayak dan Efek. Bandung. Remaja Rosdakarya.

Plano, Jack. C Robert E. Riggs dan Helenan S. Robbin (1982) The Dictionary of Political Analysis. California: ABC-CLIO.

Rush, Michael & Philip Althoff (2002) Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta. CV Rajawali.

Uhlin, Andreas (1999) Oposisi Berserak: Arus Deras Demokratisasi Gelombang Ketiga di Indonesia. Bandung: Penerbit Mizan

Suwardi, Harsono (1995) Diktat Komunikasi Politik. Jakarta. Pascasarjana Universitas Indonesia.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

Archives

Pages

April 2010
M T W T F S S
« Mar   May »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
%d bloggers like this: