it’s about all word’s

Interview with Laksdya Didik Heru Purnomo

Posted on: January 20, 2011

Lompat kodok keliling Nusantara

Jika peta Indonesia diletakkan pada peta Eropa maka Sabang akan berada di London; dan Merauke akan berada di Istambul; Turki. Luas Eropa, itulah luas Indonesia yang dikelilingi lautan. Tugas koordinasi pengamanan wilayah lautan ini kini menjadi tanggung jawab Laksamana Madya (Laksdya) Didik Heru Purnomo sebagai Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) Badan Koordinasi Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakorkamla) sejak April 2010.

Dalam waktu kurang dari satu tahun, Mantan Kasum TNI tersebut tiada henti melakukan loncat katak (frog leap) berkeliling seluruh Indonesia memastikan bahwa laut Indonesia aman dan sekaligus mengkoordinasikan seluruh tugas keamanan dan keselamatan laut yang melibatkan 12 stakeholder (pemangku kepentingan).

Saya mendapat kesempatan berbicang dengan Didik Heru Purnomo, berikut kutipannya:

T: Melihat cara kerja dan bergerak dalam melaksanakan amanat Presiden RI sebagai Kalakhar Bakorkamla RI, Anda mirip Jenderal Douglas MacArthur yang akan menyerang Jepang pada tahun 1945-an. Apakah bisa diibaratkan begitu ?

J: Wah, terlampau tinggi perbandingannya. Saya hanya orang biasa yang diberi amanat untuk menjalankan fungsi saya sebagai Kepala Pelaksana Harian Badan Koordinasi Keamanan Laut Indonesia. Hanya saja amanat ini sifatnya ‘sakral” kalau boleh saya katakan demikian.

Kalau gaya kerjanya, bolehlah dikatakan mirip dengan apa yang dilakukan oleh Jenderal Douglas MacArthur yaitu meloncat-loncat dari satu pulau ke pulau lain ketika akan menyerang Jepang; sementara saya loncat-loncat pulau untuk mengamankan laut Indonesia.

T: Apa perbedaannya ketika di Angkatan Laut dengan di Bakorkamla ? Bukankah ketika di Angkatan Laut juga berkeliling Indonesia ?

J: Secara fisik memang sama. Hanya kalau di AL, tugas saya adalah terkait dengan militer. Di Bakorkamla saya berhubungan dengan sipil. Scara subtantif pengabdian sangat berbeda. Bakorkamla dimiliki oleh 12 stakeholder dengan Menkopolhukam sebagai Ketua.

T: Maksudnya ?

J: Ada 12 pengampu di dalam Bakorkamla yakni Menhan, Mendagri, Menlu, Menhuk&HAM, Menteri Perikanan & Kelautan, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, Menteri Perhubungan, Kepala BIN, KASAL dan MenKeu. Bakorkamla baru berusia 4 (empat) tahun dan dalam usia yang sangat muda banyak pekerjaan yang harus segera diselesaikan.

T: Bisa dijelaskan fungsi pokok Bakorkamla?

J: Ada dua fungsi pokok Bakorkamla yakni Komando yaitu menegakkan perundang-undangan di bidang keselamatan serta keamanan pelayaran – dan – Koordinasi yakni mengkoordinasikan para stakeholder dalam melaksanakan tugas-tugas di luar fungsi komando.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan fungsi tersebut didirikanlah 3 (tiga) Kantor Satgas Kamla. Satgas Kamla Satu ada di Batam, Satgas Kamla Dua ada di Manado, dan Satgas Kamla Tiga ada di Ambon.

Pada akhirnya Bakorkamla bertugas menyinergikan berbagai tugas yang dilaksanakan berbagai lembaga (multi task muntiagencies) dan menjadi satu lembaga dengan banyak tugas (multi task single angecy). Mentranfsormasi tugas dari banyak instansi ke satu instansi koordinasi tidaklah mudah.

T: Kepada siapa Barkorkamla bertanggung jawab?

J: Sebagai Penjaga dan Penegak Peraturan Perundang-undangan di Laut dan Pantai, dalam UU No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran dikatakan bahwa Penjaga Laut dan Pantai (Sea & Coast Guard) bertanggung jawab kepada Presiden dan secara teknis operasional dilaksanakan oleh Menteri.

Penjaga Laut dan Pantai memiliki fungsi komando dalam penegakan aturan di bidang Keselamatan dan Keamanan Pelayaran dan fungsi koordinasi di bidang penegakkan hukum di luar keselamatan pelayaran. Penjaga Laut & Laut (Sea & Coast Guard) ini diharapkan terbentuk akhir 2011.

Pembentukan Satgas Kamla terkait dengan pelaksanaan fungsi koordinasi dan komando yang ada di daerah atau di tingkat pelaksana yang terbagi menjadi tiga Satgas Kamla.

Satgas Kamla Satu bertugas mengawal operasi & koordinasi di ALKI I (Alur Laut Kepulauan Indonesia) yang meliputi Laut China Selatan, Selat Karimata, Laut Jawa dan Selat Sunda.

Satgas Kamla Dua mengawal operasi dan koordinasi di ALKI II (Alur Laut Kepulauan Indonesia) yang meliputi Laut Sulawesi, Selat Makassar, Lau Flores, dan Selat Lombok.

Satgas Kamla Tiga mengawal operasi dan koordinasi di ALKI III (Alur Laut Kepulauan Indonesia) yang meliputi Samudera Pasifik, Selat Maluku, Laut Seram, Laut Banda.

T: Untuk mendukung kerja besar ini, apa yang sudah dilaksanakan ?

J: Kami telah mendirikan dan akan mendirikan RCC (Rescue Coordinating Center) di berbagai titik strategis untuk pemantuan pergerakan atau lalu lintas pelayaran.

Sebagai informasi, jumlah kapal yang melewati Selat Malaka sebanyak 53.000 kapal per tahun. Jumlah yang fantastis dan akan bertambah terus ke depannya. Jika pergerakan kapal ini tidak terpantau akan menjadi masalah bagi Indonesia di kemudian hari.

RCC yang sudah didirikan adalah Tanjung Balai Karimun – Kepri; Pangkal Pinang-Bangka; Karangasem – Bali; Kupang – NTT; Tarakan – Kaltim dan Bitung – Sulut. Yang akan didirikan lagi antara lain Kepuluan Natuna; Jayapura; Manokwari antara lain.
T: Selain itu ?

J: Pada Agustus 2010, didirikan Call Center (toll free) 021-500500 sebagai HOTLINE Keamanan dan Keselamatan Di Laut. Call Center ini bias diakses darimana saja dan siapapun bisa menghubungi.

Bagi yang mengetahui adanya kegiatan di laut yang membutuhkan penanganan seperti imigran gelap, kecelakaan laut, penyelundupan; bencana dll bisa menghubungi hotline tersebut dan kami akan segera menindaklanjuti.

T: Pencapaian apa saja sudah diperoleh ?

J: Dalam operasi koordinasi di laut, kita menggunakan sandi Operasi Gurita. Sejak 2007 hingga 2010, dilakukan operasi Gurita sebanyak 15 kali dengan jumlah perolehan Rp1.029 triliun.

Tahun ini, Operasi Gurita akan dilaksanakan sepanjang tahun (365 hari) dengan target menyelamatkan kerugian negara (direct loss) Rp 400 miliar atau tiga kali lipat dari tahun 2010 sebesar Rp 150 miliar.

Operasi ini akan menurunkan potensi kerugian negara tak langsung (indirect loss) lebih besar lagi. Karena setiap kali diadakan operasi, para pelaku illegal action menghentikan kegiatan mereka. Terkait dengan Tugas Bakorkamla sebagai penyusun kebijakan dan pelaksanaan kegiatan operasi keamanan laut secara terpadu.

T: Target yang dibebankan pemerintah pada Bakorkamla bagaimana?

J: Target kuantitatif Pemerintah dalam RPJM 2010-2014 untuk Keamanan Laut adalah penurunan dibandingkan 2008 untuk perompakan turun 76% (dari 30 kasus pada 2008), penangkapan ikan liar turun 75% (dari 2.120 kasus), pembalakan liar hutan mangrove turun 85% (dari 1.824 kasus), pencemaran di laut turun 70% (dari 115 kasus), serta penyelundupan manusia dari dan ke Indonesia turun 90% (dari 1.214 kasus). Sementara ketertiban pelayaran meningkat 85%.

Advertisements

1 Response to "Interview with Laksdya Didik Heru Purnomo"

Woww hebat!! Teruslah berjuang, jayalah laut Indonesia 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

Archives

Pages

January 2011
M T W T F S S
« Dec   Mar »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
%d bloggers like this: