it’s about all word’s

Pemindahan ibukota Bali

Posted on: April 7, 2011

Kembali ke utara!

Pulau Bali, tempat para dewata bersemayam. Lagi-lagi menjadi bahan perbincangan. Pangkal masalahnya adalah artikel di majalah prestisius Time edisi 1 April 2011 yang ditulis wartawan Andrew Marshall.

Dalam artikel berjudul Holidays in Hell: Bali’s Ongoing Woes yang dituliskan dengan sangat menarik itu menyebutkan berlibur di pulau Bali ini tak ubahnya neraka. Mulai dari kemacetan, kriminalitas yang membiak hingga tentu saja kondisi pantai Kuta yang super kotor.

Kepala Pengembangan Sumber Daya Budaya dan Pariwisata Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, I Gede Pitana langsung membantah keras pemberitaan yang dirilis Time tersebut.

Dosen Fakultas Pertanian Universitas Udayana yang pernah menjadi jurnalis ketika belajar di Filipina itu gemas karena hanya sepekan sebelumnya Bali meraih penghargaan keenam kalinya dari Majalah pariwisata DestinAsian sebagai destinasi wisata terbaik di Asia Pasific.

Sayang Pitana lupa, keluhan kondisi kemacetan ruas-ruas utama Kuta-Denpasar-Sanur sebagai etalase wisata di Bali sudah menjadi masalah kronis sejak 10 tahun terakhir. Apalagi bagi Andrew Marshall yang kenal Bali saat Kuta masih lega, tak sepadat saat ini.

Kepadatan jalanan kuta memang sudah menjadi keluhan yang menahun Saat ini, mengutip statistik Badung dan Denpasar pada 2010, jumlah kendaraan di Badung mencapai 313.850 unit dengan jumlah penduduk 388.514 orang sementara Denpasar memiliki 572.971 unit dengan jumlah penduduk 788.445 orang.

Artinya setiap dua orang di wilayah itu memiliki satu kendaraan. Ini belum termasuk kendaraan wisatawan nusantara (wisman) yang masuk tiap kali musim libur panjang. Jadilah kemacetan menjadi suguhan setiap kali musim libur tiba.

Pada sisi lain, jauh sebelum Time menurunkan laporan mereka di Bali telah menghangat wacana pemindahan ibukota provinsi Bali, yang saat ini di Denpasar agar dikembalikan ke Singaraja yang terletak di wilayah utara. Ini adalah titik balik sejarah dikotomi Utara dan Selatan.

Ide ini sebetulnya bukan hal baru, pada tingkat kabupaten, pada 2009 atas persetujuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dikeluarkan Peraturan Pemerintah no 67 yang memutuskan pemindahan ibu Kota Badung digeser dari wilyah kota Denpasar ke wilayah kecamatan Mengwi.

Alasan dasar pemindahan ke Mangupura itu tentu saja atas pertimbangan pengembangan wilayah, yang bermakna pergeseran pusat ekonomi dan administrasi.

Alasan serupa juga mendasari ide Gubernur Bali, Made Mangku Pastika untuk mengembalikan ibukota Bali ke Singaraja. Putra kelahiran Jembrana Buleleng, Bali Utara itu agar Bali Utara yang tertinggal dari Bali Selatan bisa lebih terakomodasi.

Sisi lain tentu saja agar beban Bali Selatan, khususnya Denpasar dan Badung bisa dikurangi. Kemacetan, keruwetan tata kota, sampah lebih bisa diurai dan diatasi.

Dari sisi sejarah sebetulnya Singaraja adalah ibukota Bali sejak Belanda menguasai Bali Utara pada 1846. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.21/1950, Singaraja kemudian menjadi ibu kota Kepulauan Sunda Kecil dan ibu kota Bali sampai 1958.

Atas kepentingan geopolitik, pusat administrasi dipindah ke Denpasar yang saat itu masih menjadi bagian dari pemerintah daerah Kabupaten Badung.

Pada perkembangannya, akses jalan yang jauh ke Singaraja menyebabkan daerah utara khususnya Singaraja mengalami ketinggalan perekonomian cukup jauh dengan daerah selatan. Alhasil wisatawan akhirnya hanya terkonsentrasi di wilayah selatan.

Tidak heran, wacana Made Mangku Pastika didukung Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Jero Wacik yang berharap segera dapat membangun bandara Internasional di Kabupaten Singaraja.

“Dengan dibangunnya bandara di Singaraja, dapat dipastikan sejumlah investor akan datang,” ujar penyerahan bantuan desa wisata PNPM Mandiri Pariwisata 2011 dan Pembukaan Pesta Kesenian Rakyat Buleleng di Singaraja, Bali, pekan ini.

Dijadwalkan pembangunan bandara di Buleleng selesai pada 2014, dan menelan dana sebesar Rp1,7 sampai Rp2 triliun “Saat ini sudah investor dari India yang sudah mengajukan diri untuk membangun Bandara di Singaraja.”.

Sembari menunggu proses pembangunan bandara, Menteri yang asli Singaraja itu aktif mengupayakan agar masyarakat secara sosial dan ekonomi mempersiapkan diri. Sang Menteri masuk lewat program PNPM mandiri pariwisata.

Desa yang disasar program ini seperti dikutip dari siaran pers Kemenbudpar a.l. Desa Bebetin, Lemukih, Sekumpul, Ambengan, Gitgit, Paket Agung, Pacung, Julah, Sembiran dan Bukti.

Pembangunan Bali Utara memang harus didahulukan jika pemindahan ibu kota dilakukan kuncinya agar masyarakat siap dengan derap industri pariwisata yang ekspansif.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

Archives

Pages

April 2011
M T W T F S S
« Mar   May »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
%d bloggers like this: