it’s about all word’s

Jauhnya damai Kamboja-Thailand

Posted on: April 8, 2011

Damai sejati di Pegunungan Dangrek, di Provinsi Preah Vihear, Kamboja dan dekat distrik Kantharalak, Thailand masih di awang-awang. Letupan api masih bisa menyalak sewaktu-waktu dari dua negara yang berebut wilayah.

Kuil Preah Vihear atau Prasat Preah Vihear atau kuil yang dibangun oleh Kerajaan Khmer tempat puja puji dihaturkan pada Shiwa yang terletak di bukit setinggi 525 meter tersebut belum tenang selama Kamboja dan Thailand belum berjabat tangan.

Sejak Kamis-Jumat pekan ini, kedua negara bertemu di Bogor untuk membicarakan sengketa Preah Vihear, sebuah provinsi seluas 4,6 kilometer persegi di Kamboja bagian utara dan beribukota di Phnum Tbeng Meanchey.

Sengketa mencuat pada 1962, Thailand dan Kamboja saling adu otot, obral peluru bahkan barter nyawa setelah Mahkamah Internasional menyerahkan kepemilikan kuil tersebut kepada Kamboja.

Kaum nasionalis Thailand tidak bisa menerima keputusan Mahkamah Internasional tersebut penyerahan Prasat Preah Vihear adalah tamparan bagi Gajah Putih. Alhasil pertempuran di antara pasukan kedua negara terjadi secara sporadis.

Puncaknya pada 24 Januari 2010 terjadi dua baku tembak antara militer Kamboja dan Thailand. Lokasi pertempuran di timur Kuil Preah Vihear. Kedua negara harus menerima 10 orang tewas sementara ribuan rakyat sipil mengungsi akibat konflik tersebut.

Indonesia, sebagai ketua Asean masuk menjadi penengah. Bagi Kamboja, Indonesia menempati tempat terhormat. Atas jasa Presiden Soeharto, konflik Kamboja tahun 1970-an antara Norodom Sihanouk, Lon Nol, Pol Pot dan Khieu Sampan bisa diselesaikan.

Sementara bagi Thailand, Indonesia adalah saudara tua dalam pembentukan Asean. Sangat kebetulan, Menlu Indonesia, Marty Natalegawa beristri perempuan Thailand, Sranya Bamrungphong.

Alhasil pembicaraan di Jakarta sangat diharapkan bisa memberikan jalan keluar yang konkrit sebelum Asean Summit, Mei mendatang.

Sayang, jalan damai di Preah Vihear masih panjang. Setelah militer Thailand memilih untuk tidak berpartisipasi dalam pertemuan di Jakarta yang sebelumnya dijadwalkan berupa General Border Committee (GBC).

Akibat penolakan keterlibatan militer, pertemuan akhirnya hanya terjadi di tingkat pejabat Kementerian Luar Negeri atau sekadar pertemuan Joint Boundary Commission (JBC).

Seperti dikutip dari Bankok Post, penolakan ini telah dilayangkan Menteri Pertahanan Thailand, Prawit Wongsuwan sesaat setelah terjadinya kesepakatan antara kedua Menteri luar negeri di Jakarta pada 22 Februari.

Militer Thailand keberatan dengan keputusan adanya pengamat dari Indonesia yang berjumlah 30 orang yang dibagi dua, ditempatkan di masing-masing perbatasan. Thailand beranggapan langkah Indonesia sebuah intervensi.

Keputusan tersebut didukung oleh panglima tinggi militer, Prayuth Chan-ocha. Badan pengawas ini, ujar Prayuth, haruslah terdiri dari tentara Kamboja dan Thailand saja. Tidak perlu adanya pemantau dari Indonesia.

Menurut Pavin Chachavalpongpun dari Institut Studi Asia Tenggara di Singapura mengatakan pangkal penolakan karena militer Thailand menolak elemen kunci dari perjanjian menyerukan pengamat Indonesia untuk ditempatkan di sepanjang perbatasan.

”Militer Thailand telah menolak mengizinkan pengamat militer asing ke daerah itu dan mengatakan masalah ini harus diselesaikan secara bilateral tanpa campur tangan pihak ketiga. Saya sulit membayangkan yang akan terjadi,” ujarnya seperti dikutip dari VOA.

Praktis, hasil pembicaraan di Jakarta, menurut Chachavalpongpun hanya akan ada berada pada tataran elit Kemeterian Luar Negeri yang dipimpin Hor Nam Hong sementara Departemen Pertahanan dan militer Thailand sebagai pelaksana di lapangan menolak melaksanakan.

Pasalnya pertemuan di Jakarta memutuskan soal tim peninjau tidak harus ditentukan dalam General Border Committee namun cukup dikonsultasikan dengan Menteri Luar negeri saja.

Sejak Maret lalu, Panglima militer Prayuth Chan-ocha mengatakan bahwa militer Thailand ingin agar konflik kedua negara diselesaikan melalui dialog bilateral, tanpa perlu adanya penengah dari pihak luar.

“Thailand dan Kamboja dapat mencapai kesepakatan melalui negosiasi, terutama di antara para tentara,” ujarnya.

Dia mengatakan bahwa pihak militer Thailand telah menyampaikan proposal kepada pemerintah Kamboja melalui Kementerian Luar Negerinya untuk membuat sebuah pos pemeriksaan bersama di wilayah konflik. Pengawasan teknis pos ini nantinya akan dilakukan oleh sebuah badan pengawas khusus.

Badan pengawas ini, ujar Prayuth, haruslah terdiri dari tentara Kamboja dan Thailand saja. Tidak perlu adanya pemantau dari Indonesia.

“Jika Kamboja bersikeras perlunya campur tangan pemantau Indonesia maka pemantau ini harus melakukan tugasnya di luar wilayah konflik!” tegas sang panglima.

Padahal mengutip data kamar dagang Thailand dalam sebulan konflik perbatasan Kamboja dan Thailand menelan kerugian sedikitnya 30 juta bath atau setara Rp9 miliar akibat penutupan perbatasan yang berdampak langsung bagi pariwisata dan kegiatan ekspor-impor.

“Ini adalah yang terburuk di putaran 10 tahun,” kata Siripong Angkasakulkiat salah satu petinggi Kadin Thailand seperti dikutip dari The Nation.

Deputi Menteri Perdagangan Alongkorn Ponlaboot mencatat persoalan berkepanjangan di perbatasan membuat perdagangan bilateral senilai 81 miliar bath terganggu. Menang jadi arang. Kalah jadi abu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

Archives

Pages

April 2011
M T W T F S S
« Mar   May »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
%d bloggers like this: