it’s about all word’s

Karut marut pengelolaan hutan RI

Posted on: April 28, 2011

Jakarta sejak 27 April hingga 29 April menjadi tuan rumah pelaksanaan Business for the Environment (B4E) Summit kelima. Pada ajang yang digelar di Hotel Shangri-La tersebut, masalah bisnis dan lingkungan menjadi titik pembahasan.

Menurut Tony Gourlay, CEO Global Initiatives–pihak penyelenggara, B4E memiliki tujuan untuk mendorong dialog antara para pelaku bisnis, pemerintah dan LSM dan aksi korporasi dari perusahaan dalam upaya pelestarian lingkungan.

Dalam konferensi ini, para delegasi akan diajak untuk mengeksplorasi pendekatan baru kepemimpinan bisnis, di mana tujuan perusahaan sejalan dengan keanekaragaman hayati serta sumber daya alam sehingga dapat menyajikan solusi dan layanan inovatif dan berkelanjutan demi masa depan ekonomi serta lingkungan yang bersih.

Gelaran kelima Konferensi Tingkat Tinggi tahunan B4E tahun ini mengangkat tema Delivering Transformative Solutions for Our Planet yang dihadiri oleh para pemimpin bisnis terkemuka, LSM internasional dan perwakilan pemerintah.

Sejumlah tokoh yang hadir a.l. Susilo Gusti Muhamad Hatta- Menteri LH, Suryo Sulisto – Ketua Kadin, Gita Wirjawan – Ketua BKPM, Emirsjah Satar – President & CEO Garuda Indonesia, Lassee Gustavsson – Executive Director, Conservation, WWF International, Coco Ushiyama, Country Director UN World Food Program.

Bos WWF Indonesia, Efransyah sebagai mitra Global Initiative dalam penyelenggaraan B4E berharap ajang B4E dapat menjadi landasan pertemuan antara bisnis dan pelaku, pemerhati, dan penganjur lingkungan di tataran tingkat dunia.

“Salah satu misi Global Initiatives melalui Business for the Environment ini sejalan dengan WWF yakni konservasi sumber daya alam dan mengurangi jejak karbon,” ujarnya.

Penyelenggaraan B4E digelar secara bersama-sama oleh Kementrian Lingkungan Hidup, BKPM, WWF, KADIN dan Global Initiatives. Acara ini didukung oleh sejumlah mitra a.l. Garuda Indonesia, GE, Hitachi Nestle, Philips dan Telkomsel, AG Networks, APRIL, BMW, Gajah Tunggal, Asia Pacific Resources International Limited (APRIL).

Menurut Sinta Kamdani, Wakil Ketua Umum bidang Lingkungan Hidup Kadin di ajang B4E, Kadin memprioritaskan para pelaku bisnis yang ada terutama anggota Kadin agar lebih memperhatikan isu lingkungan hidup yang berkesinambungan.

Tumpang tindih

Sayangnya, di tengah gelaran mulia ini justru mencuat kasus tumpang tindih ijin lahan proyek REDD (Reduction of Emission Deforestation and Degradation) yang dikerjakan PT Rimba Raya Conservation (RRC) bersama Yayasan Internasional Orangutan di bawah pimpinan Birute Galdikas.

Kepada saya, Dirut RRC Petrus Suryadi Sutrisno menuturkan pilot proyek percontohan yang berlokasi di kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah adalah realisasi dari komitmen global yang dikukuhkan dalam pertemuan-pertemuan Kopenhagen-Denmark dan Cancun-Mexico.

Proyek dimulai pada 30 April 2009 saat PT RRC bekerjasama dengan Yayasan Internasional Orangutan mengajukan proposal kepada Menhut permohonan areal hutan kerja bagi proyek tersebut yang dirancang sebagai zona penyangga lingkungan bagi bagian timur perbatasanTaman Nasional Tanjung Puting (TNTP) dan berfungsi untuk melestarikan habitat bagi Orangutan yang terancam punah.

Pihak Kemenhgut kemudian sepakat menyediakan calon areal kerja bagi RRC dengan alokasi areal hutan seluas 91.215 hektar di kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah dengan keluarnya SK Menhut No. SK.617/Menhut-II/2009 tertanggal 5 Oktober 2009.

Setelah pemenuhan proposal tehnis dan persyaratan lain pihak Kemenhgut mengumumkan area kerja sesuai dengan surat keputusan No.S291/Menhut-VI/2010 tanggal 15 Juni 2010 dengan luas area kerja RRC seluas 89.185 hektar di Kabupaten Seruyan Kalimantan Tengah.

Kenyataannya luas areal kerja tersebut bukan 91.215 hektar seperti peruntukan calon area sebelumnya karena harus dikurangi 1.809 hektar yang masih tumpang tindih digunakan untuk konsesi kelapa sawit yang berlokasi di areal yang tergolong lahan gambut dalam.

Dalam dokumen yang didapat Bisnis terdapat tiga permohonan areal perkebunan kelapa sawit dan sudah mendapatkan ijin dari Bupati Seruyan a.l. PT Graha Indosawit Andal Tunggal (PT GIAT) seluas 12.350 hektare, PT Borneo Eka Sawit Tangguh (PT BEST) seluas 13.870 hektare dan PT Rimba Sawit Utama Planindo (PT RSUP) seluas 17.000 hektare.

Dari ketiganya PT RSUP mendapat ijin pelapasan kawsan hutan dari Menhut dengan surat bernomor SK.731/Menhut-II/2010 pada 31 Desember 2010, sementara permohonan PT GIAT dan PT BEST tidak mendapatkan ijin.

Alhasil dengan keluarnya ijin tersebut, Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Koservasi Alam (Dirjen-PHKA) Kementerian Kehutanan, Darori mengusulkan kepada Dirjen Planologi Kehutanan untuk mengurangi luas areal kerja RRC sesuai luas lahan PT BEST.

Usulan Darori dibahas oleh internal Kemenhut yang menghasilkan keputusan rapat pada 22 Februari 2011 yang ditandatangani Dirjen Planologi Kehutanan Bambang Soepijanto dengan tiga alternatif penyelesaian RRC.

Alternatif pertama, calon areal kerja RRC seluas 22.375 hektare yang seluruhnya merupakan kawasan hutan produksi tetap (HP); Alternatif kedua, area kerja RRC adalah 46.115 hektare yang terdiri dari kawasan HP seluas 22.375 hektare ditambah sebagaian areal TNTP seluas 23.740 hentare.

Sementara jalan terakhir atau alternatif ketiga, wilayah kerja RRC seluas 35.255 hektare berupa kawasan HP seluas 22.375 hektare ditambah kawasan kawasan seluas 12.880 hektare di luar ijin lokasi Bupati Seruyan bagi perkebunan PT GIAT dan PT BEST.

Pengamat lingkungan dan perubahan iklim dari Australian National University (ANU), Fitrian Ardiansyah kepada saya menuturkan tumpang tindih izin penggunaan lahan dan hutan seperti hal ini bukan hal yang baru di Indonesia.

Bersamaan LOI dengan Norwegia senilai US$1 miliar, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mengeluarkan regulasi yang akan menegaskan hutan dan lahan mana yang akan diputuskan untuk dijaga dan diselamatkan, dan lahan mana yang boleh dikembangkan.

“Kebijakan tersebut seharusnya diterbitkan Januari lalu sesuai janji pemerintah. Namun sampai saat ini kebijakan ini belum diterbitkan dan ini menunjukkan ketidakpastian dalam pengelolaan ruang dan hutan,” tegasnya.

Senada dengan Fitrian, anggota DPR dari Komisi VI, Noura Dian Hartarony kasus proyek REDD di Kalteng mempertaruhkan kredibilitas Indonesia, terutama dalam menjamin pengelolaan hutan dan lahan Indonesia.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

Archives

Pages

April 2011
M T W T F S S
« Mar   May »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
%d bloggers like this: