it’s about all word’s

Menunggu Laut China Selatan teduh

Posted on: May 13, 2011

Konferensi Tingkat Tinggi Asean ke-18 baru saja usai digelar di Jakarta, satu hal menarik dalam pertemuan para pemimpin negara di wilayah Asia Tenggara ini adalah permintaan Asean kepada China untuk meningkatkan status Declaration on the Conduct (DOC) Laut China Selatan menjadi Code of Conduct (COC).

Alasan tekanan tersebut jelas, untuk terjaminnya keamanan wilayah tersebut yang hingga saat ini masih belum terjadi akibat tingkah polah China.

Menjawab pertanyaan pers, Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan pihak Asean berpendapat keamanan wilayah Laut China Selatan akan terjamin jika masing-masing negara yang berkepentingan di wilayah tersebut diatur oleh aturan main yang jelas.

“Yang kita upayakan dalam porsi Keketuaan Asean adalah mendorong DOC tersebut menjadi COC. Kita ingin kawasan Laut China Selatan aman bagi pelayaran tidak hanya kawasan yang saat ini bergolak,” ujarnya usai Pidato Penutupan KTT Asean (8/5).

Sebelumnya pada kesempatan terpisah Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menyatakan terdapat dua masalah di Laut China Selatan yaitu masalah perbatasan yang melibatkan Malaysia, Filipina, Vietnam dan Brunei ditambah Taiwan-China.

Sementara yang kedua dan paling penting bagi Indonesia adalah keamanan alur pelayaran Selat Sunda-Laut China Selatan, Selat Lombok-Laut China Selatan, Selat Alor-Laut China Selatan.

Pangkal sengketa Laut China Selatan adalah Kepulauan Spratly yang dibatasi oleh wilayah perairan dari beberapa negara a.l. Filipina, Vietnam, Indonesia dan Malaysia. Kepulauan ini terletak kurang lebih 1.100 Km dari pelabuhan Yu Lin (Pulau Hainan, China) dan 500 Km dari pantai Kalimantan bagian Utara.

China terlibat klaim wilayah Kepulauan Spratly karena berbatasan dengan Kepulauan Paracel yang terletak di sebelah Utara Kepulauan Spratly, terletak 277,8 Km (Pulau Hainan, China).

Dasar klaim China adalah sejarah penguasaan Paracel oleh Pemerintahan Dinasti Han antara tahun 206 sebelum Masehi hingga tahun 220 sesudah Masehi.

Sementara Vietnam, selain mendasarkan tuntutannya pada aspek hukum internasional juga mengkombinasikan dengan aspek sejarah bahwa penguasaan atas kepulauan itu dilakukan sejak abad 17 di bawah distrik Binh Son.

Namun pangkal persoalan Laut China Selatan begitu tajam terjadi disebabkan adanya perkiraan cadangan minyak di Kepulauan Spratly yang bisa mencapai 10 miliar ton.

Migas pula yang membuat Indonesia sangat berkepentingan dengan Laut China Selatan disebabkan China memasukkan Kepulauan Natuna dalam peta tahun 1947 hingga 1995 dalam territorial ZEE.

Di luar urusan migas, Laut Natuna sangat vital baik bagi China maupun bagi Indonesia karena merupakan jalur utama menuju kota-kota utama di Asia Timur.

Gangguan terhadap komunikasi, pelayaran dan navigasi di kawasan ini dan berbagai ketegangan yang diakibatkannya akan memberi dampak yang merugikan bagi kepentingan Indonesia dan kestabilan regional.

Pada sisi lain sejak 1992, Indonesia sebetulnya terganggu dengan ekplorasi migas yang dilakukan perusahaan minyak China (The Chinese National Offshore Oil Company) dan Crestone Energy Company dari Amerika Serikat.

Meski eksplorasi tersebut dilakukan di kawasan seluas 25.000 km2 dalam wilayah Nansha di Barat Laut China Selatan yang dekat dengan Kepulauan Natuna, namun terdapat dugaan eksplorasi menyasar wilayah Indonesia.

Sikap keras China

Ruwetnya persoalan Laut China Selatan bahkan hingga membuat pemimpin China setelah Mao Zedong, Deng Xiaoping pernah berkata “karena kita tidak bisa memecahkan masalah Laut Cina Selatan, kita dapat menyerahkan kepada generasi berikutnya yang akan lebih pintar.”

Maklum saja di luar China dan negara-negara Asean, Deng Xiaoping yang membawa pandangan ‘sistem ekonomi sosialis pasar’ mungkin sudah melihat keterlibatan Amerika Serikat atas teritorial tersebut.

Pangkal masalah China boleh dibilang akibat Undang-undang domestic mereka yang menampar dunia internasional. Maklum negeri Tirai Bambu adalah penandatangan ratifikasi Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982.

Namun, China merilis UU dalam negeri tahun 1998 yang menegaskan penegakan hukum atas zona ekonomi eksklusif (ZEE) dengan batas 200 mil laut dari garis dasar pantai.

Yang merepotkan, berdasarkan UU tersebut, China tidak mengakui wilayah udara di atas dengan ZEE sebagai “wilayah udara internasional” Dengan regulasi tersebut, China yang kuat secara ekonomi dan militer menjadi sangat galak bahkan pongah atas wilayah ZEE mereka.

Berdasarkan undang-undang tersebut ketegangan di kawasan Laut China Selatan pun meningkat, apalagi setelah pada Januari 2010 China mengumumkan rencana untuk mengembangkan pariwisata high-end pada beberapa Kepulauan Paracel, di bawah rencana baru untuk menarik wisatawan ke pulau Hainan.

Setahun sebelumnya, China menahan 25 nelayan asal Vietnam yang ditemukan di dekat Paracels, dan baru dibebaskan setelah adanya demonstrasi besar-besaran di Vietnam.

China secara politis memang membantu komunis Vietnam menendang Amerika Serikat dalam perang Vietnam, namun pada 20 Januari 1974, China mencaplok Kepulauan Paracel dari Vietnam.

Tahun itu juga, pada 8 Maret 2009, lima kapal China terlibat insiden dengan sebuah kapal Angkatan Laut AS bersenjata Impeccable di Laut Cina Selatan yang sedang melakukan operasi rutin 75 kilometer di selatan dari pulau Hainan.

Sedikit banyak, peristiwa tersebut mirip ketika lima pesawat tempur Amerika Serikat sengaja masuk ke di atas Pulau Bawean, Jawa Timur pada 3 Juli 2003, Karena berpotensi mengganggu penerbangan komersial yang akan menuju ke Surabaya dan Bali.

Insiden Impeccable menarik karena muncul klaim dari AS bahwa kapal tersebut tak bersenjata, namun dari China santer kabar beredar Impeccable adalah penarik peralatan sonar untuk memantau lalu lintas kapal selam China.

Secara jelas, China mencurigai tingkah polah Amerika Serikat di wilayah tersebut, termasuk kegiatan ilmiah. Sebut saja saat mereka secara ketat mengawasi kapal survei tanpa senjata hidrografi Angkatan Laut AS, Bowditch yang sedang pengumpulan data di Laut Kuning dan mengusir kapal tersebut karena beroperasi di wilayah ZEE China pada Maret dan Mei 2001.

Tindakan lebih keras dan membuat AS geram adalah dengan ‘mengirim’ kapal nelayan untuk sengaja menyenggol Bowditch pada Mei 2003. Insiden yang disebut China karena tindakan ceroboh nelayan.

Meski demikian, jangan sebut China jika tidak jago bermain lugas termasuk pada Amerika Serikat yang sejak 2009 tengah limbung dihajar badai ekonomi.

Seperti dikutip dari globalsecurity.org sejak 2010, dalam kunjungan Wakil Menteri Luar Negeri James Steinberg dan Dewan Keamanan Nasional AS’s Jeffrey Bader pada Maret 2010, Wakil Menteri Luar Negeri Cui Tiankai menegaskan bahwa China memandang Laut China Selatan sebagai bagian dari “kepentingan inti” setara dengan Taiwan dan Tibet.

Ketegasan China atas wilayah itu bertambah setelah juru bicara Departemen Pertahanan Geng Yansheng mengatakan pada konferensi pers pada hari Jumat 30 Juli 2010 bahwa China memiliki “kedaulatan yang tak terbantahkan” atas pulau-pulau di Laut Cina Selatan dan perairan sekitarnya.

Dia mengatakan bahwa Cina akan menghormati kebebasan kapal dan pesawat dari “negara-negara yang relevan” melintasi Laut Cina Selatan sesuai dengan hukum internasional.

Geng mengatakan bahwa Cina akan mendorong resolusi perbedaan tentang Laut Cina Selatan dengan “negara-negara yang relevan” melalui dialog dan negosiasi namun menolak isu Laut Cina Selatan dijadikan persoalan internasional.

Mendengar hal tersebut, dalam ajang Asean Regional Forum 2010, Menlu Hillary Rodham Clinton tak kalah galaknya dan menegaskan bahwa Amerika Serikat, seperti setiap bangsa, memiliki kepentingan nasional dalam kebebasan navigasi, akses terbuka untuk Asia maritim bersama, dan menghormati hukum internasional di Laut Cina Selatan.

“Kepentingan-kepentingan ini bukan hanya dengan anggota ASEAN atau peserta ASEAN Regional Forum, tetapi dengan negara-negara maritim lainnya dan komunitas internasional yang lebih luas,” ujar Sekretaris Negara Paman Sam itu di National Convention Center, Hanoi, Vietnam, (23/7)

Selain itu, AS juga menegaskan mendorong meningkatkan status Declaration on the Conduct (DOC) Laut China Selatan yang diteken pada 2002 antara Asean dan China menjadi Code of Conduct (COC) atau kode etik penuh.

Dalam deklarasi itu, negara-negara Asean dan China berjanji untuk ‘menahan diri, dan tidak untuk menjadikannya sebuah isu internasional atau masalah multilateral.’

Tak surut langkah

Toh, China tak menyurutkan langkah, hanya dua hari setelah Hillary menggertak, Menteri Luar Negeri China Yang Jiechi pada 25 Juli memperingatkan beberapa negara tetangganya agar tidak mengadukan persoalan Laut China Selatan kepada PBB.

Dengan ancaman sehalus sutera Jiechi menegaskan internasionalisasi hanya akan membuat keadaan menjadi lebih buruk dan praktik resolusi menjadi lebih sulit sehingga cara terbaik adalah negosiasi bilateral.

“Perdagangan telah berkembang pesat di wilayah ini dan China telah menjadi mitra dagang utama bagi banyak negara di kawasan itu. Dalam pembicaraan bilateral saya dengan ASEAN, mereka mengatakan tidak ada ancaman bagi perdamaian dan stabilitas regional,” kata Yang.

Secara langsung Yang menunjuk hidung Indonesia yang pada 8 Juli 2010 mengajukan surat resmi kepada PBB pasca insiden berkali di Laut China Selatan.

Dalam dokumen berstempel Garuda yang juga diteruskan kepada Divisi Hubungan dan Hukum Laut dan Samudera (DOALOS), Indonesia menegaskan tidak memiliki klaim teritorial, namun melihat pentingnya persoalan Laut China Selatan untuk segera diselesaikan.

Indonesia melihat pangkal masalah terjadi karena pidato Dubes China dalam sidang Otoritas Dasar Laut Internasional (ISBA) di Kingston, Jamaika pada Juni 2009 yang menegaskan klaim China atas Zona Eklusif Eekonomi sejauh 200 mil dari batas kontinen termasuk wilayah udara.

Indonesia dalam hal hukum laut internasional memang sangat berkepentingan, maklum saja wilayah NKRI bisa segagah sekarang berkat deklarasi yang ditandatangani Djuanda Kartawidjaja pada 13 Desember 1957 yang diakui secara internasional dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982.

Pada sisi lain, Indonesia memiliki seorang ahli hukum laut internasional Hasjim Djalal, seorang diplomat senior, ayah dari dubes RI untuk Amerika Serikat Dino Patti Djalal dan mengetuai Otorita Dasar Laut Internasional.

Secara bijak surat yang mendapat asistensi Hasjim Djalal adalah meminta China agar dapat menurunkan status kepentingan atas Laut China Selatan sehingga pembicaraan menuju sebuah resolusi bisa terjadi dalam waktu yang lebih cepat.

Tidak heran jika surat dari Indonesia sempat membuat hubungan RI-China cukup hangat menjelang digelarnya Asean Regional Forum di Vietnam. Ditambah persoalan Myanmar dan insiden penenggelaman kapal perang Korsel oleh Korut.

Pendek kata, meski surat resmi telah dilayangkan dan boleh saja Elang Emas Amerika bersama Garuda Indonesia bersatu padu, namun naga Kencana China masih terlalu tangguh untuk ditaklukkan alhasil ombak Laut China Selatan masih akan tetap tinggi untuk beberapa waktu ke depan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

Archives

Pages

May 2011
M T W T F S S
« Apr   Jun »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
%d bloggers like this: