it’s about all word’s

Menunggu perbaikan nasib pelaut Indonesia

Posted on: June 19, 2011

Tidak satupun warga terdidik di Indonesia yang tak mengenal lagu Nenek Moyangku Seorang Pelaut, lagu gagah yang sama lantangnya dengan nyanyian Am Popeye a Sailorman gubahan Sammy Lerner untuk tokoh komik Popeye milik Elzie Crisler Segar.

Sayangnya, kondisi pelaut Indonesia sampai saat ini tak segagah Popeye yang gemar makan bayam saat melabrak Bruto, pelaut bengal berbadan besar yang kerap melecehkan istrinya, si ceking Olive Oyl.

Sebaliknya, pelaut Indonesia hanya bisa mengomel tak keruan karena nasibnya terombang-ambing, layaknya Donal Bebek si bebek penyuka baju pelaut—tanpa celana–karya Walt Disney.

Omelan pelaut Indonesia yang tak berujung tersebut dipicu sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang tak memperjuangkan nasib mereka dalam konferensi ke-100 konferensi perburuhan Internasional (ILC) yang digelar Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) pekan lalu.

Dalam pidato di Palais des Nations, Jenewa, Swiss, Presiden memang gagah memperjuangkan perbaikan nasib pembantu rumah tangga, tetapi lupa dengan nasib pelaut-pelaut Indonesia yang kini semakin mendominasi bursa kerja tenaga maritim internasional.

“KPI menyesalkan SBY hanya dibekali masalah buruh migran dan usaha di dalam negeri,” ujar Presiden Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) Hanafi Rustandi kepada Bisnis, kemarin.

Rustandi menuturkan justru jiran imut Singapura menjadi negara Asia pertama yang sudah meratifikasi consolidated maritime convention dan mendapatkan sambutan positif dari dunia internasional.

Dalam konfrensi ILO di Swiss, Singapura meratifikasi Konvensi Tenaga Kerja Maritim (Maritime Labour Convention/MLC) yang dibuat pada 2006. Dengan bergabungnya Singapura, memungkinkan aturan ini diberlakukan tahun depan.

Padahal, lanjut dia, melihat ukuran geografis hingga jumlah tenaga pelaut yang dimiliki seharusnya justru Indonesia sebagai negara maritim terbesar di dunia yang lebih dahulu melakukan ratifikasi.

“Kita harus meratifikasi karena KPI dan pelaut Indonesia akan bermasalah kalau ada pemeriksaan port state control di negeri lain,” tuturnya.

Aturan tak pasti

Padahal menurut Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad saat ini banyak negara yang berminat untuk mencari para pelaut dari Indonesia agar dapat bekerja di beragam industri kelautan dan perikanan di negara mereka.

Fadel menuturkan negara Eropa membutuhkan banyak tenaga pelaut Indonesia antara lain karena pekerjaan tersebut ternyata sudah tidak banyak lagi diminati di negara di kawasan tersebut.

Sayangnya, urusan pekerja maritim di Indonesia memang masih ruwet. Data menunjukkan sedikitnya 83 dari total 89 perusahaan pengawakan kapal yang bernaung di bawah asosiasi resmi Consortium of Indonesia Manning Agencies (CIMA) ternyata beroperasi tanpa memiliki ijin Kemenakertrans.

“Hanya enam anggota CIMA yang memiliki ijin SIPPTKI [Surat Ijin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia] dari Kemenakertrans. Masalahnya karena mahal,” ujar pengurus CIMA, Teresnana Kedel.

Presdir PT Banyusewu Segara Berkah tersebut kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad mengeluhkan mahalnya pengurusan SIPPTKI yang sangat mahal.

“Sesuai UU Nomor 39 Tahun 2004, biaya pengurusan mencapai Rp3 miliar kemudian menyetor deposit senilai Rp500 juta. Itu kan mahal sekali,” ujarnya.

Padahal tanpa memiliki SIPPTKI, perusahaan pengawakan kapal yang melakukan pelanggaran diancam hukuman penjara hingga 10 tahun atau denda senilai Rp15 miliar.

Sementara itu pengalihan dan memindahtangankan SIPPTKI diancam penjara 5 tahun dan denda Rp5 miliar.

Menurut Teresnana Kedel, UU No.39/2004 sama sekali tidak menyinggung tentang penempatan dan perlindungan pelaut. Namun, Pasal 28 UU No. 39/2004 menyebutkan penempatan TKI pada pekerjaan dan jabatan tertentu diatur lebih lanjut dengan keputusan menteri.

“Sementara peraturan menteri sebagai payung hukum penempatan dan perlindungan pelaut itu sampai sekarang belum terbit. Kita ini seperti tidak punya induk semang,” ujarnya.

Sementara itu Presiden Harini Group, Harini yang telah mengirimkan sedikitnya 10.000 tenaga pelaut hingga saat ini mengeluhkan kesulitan mendapatkan tenaga perwira pelaut pasca penerapan UU No.17/2008.

Menurut Harini seiring penerapan UU No.17/2008, sertifikasi pelaut kini bergantung pada Departemen Perhubungan yang membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit sehingga Indonesia kerap tidak mampu memenuhi permintaan tenaga kerja dari pihak operator kapal.

Hal senada diungkapkan Sekretaris Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) Sonny Pattiselanno yang menyatakan persoalan tenaga pelaut Indonesia untuk memenuhi bursa internasional karena terganjal sejumlah kebijakan pemerintah seperti belum dilakukannya ratifikasi konvensi organisasi perburuhan internasional (ILO).

“Ada dua konvensi ILO yang belum diratifikasi Indonesia yaitu tentang konvensi pekerja kelautan dan konvensi pekerja industri perikanan. Sampai sekarang masih tersendat,” ujarnya. Mau sampai kapan?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

Archives

Pages

June 2011
M T W T F S S
« May   Jul »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
%d bloggers like this: