it’s about all word’s

Laut China Selatan menuju happy ending?

Posted on: July 23, 2011

Setelah hampir satu dekade sejak ditandatanganinya Deklarasi Kode Etik di Laut China Selatan (DOC), Asia Tenggara dan China akhirnya mengambil langkah berikutnya dengan perjanjian yang mengikat secara hukum yang akan memastikan resolusi damai dari sengketa Laut Cina Selatan.

Para menteri luar negeri dari ASEAN dan China mengadopsi pedoman pelaksanaan (guidelines draft) DOC dalam pertemuan ASEAN-China yang digelar pada ajang ASEAN Ministerial Meeting (AMM) ke-44 di Bali International Convention Center, The Westin Resort, Nusa Dua, Bali.

Pedoman pelaksanaan ini merupakan langkah lebih jauh menuju pengembangan Kode Etik (Code of Conduct). Sayangnya, dari wajah Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa yang muram dan pilihan kata ‘perkembangan’ dibandingkan kata ‘kemajuan’ bisa ditebak kemajuan apa yang telah diraih.

Satu hal yang mungkin membuat Marty memilih kata ‘perkembangan’ disebabkan pedoman pelaksanaan tidak membahas perihal pemanfaatan sumber daya alam di Kepulauan Spratly yang kaya minyak.

Sebelumnya Asisten Menlu China Lin Zhenmin didampingin koleganya dari Vietnam, Pham Quan Vinh yang menyatakan bahwa China sepakat untuk mengadopsi pedoman pelaksana.

Dengan senyum lebar, Lin mengatakan bahwa ASEAN dan China harus melihat ke depan untuk memiliki “masa depan yang cerah” setelah finalisasi pedoman pelaksanaan DOC. “Dokumen ini adalah tonggak penting.”

“Ini adalah awal yang signifikan dan baik bagi kita untuk bekerja sama untuk melanjutkan dialog dan kerjasama dengan tujuan untuk lebih mempromosikan perdamaian dan stabilitas di kawasan itu,” tambah asisten menteri luar negeri Vietnam Pham Gia Khiem yang menyatakan kelompok kerja bersama pada DOC akan mulai lagi akhir tahun ini di China.

Jepang, sebagai negara di luar pihak yang bersengketa, diwakili Jubir Kemenlu Jepang, Satoru Satoh, mengaku senang dengan persetujuan ASEAN-China atas jalur pasokan energi dan pangan Jepang tersebut.

Satoh menuturkan, Jepang sangat bergantung pada keamanan Laut China Selatan yang menjadi jalur bagi 80% pasokan energi dan pangan mereka.

Kawasan damai

Pada kesempatan terpisah, Menteri Luar Negeri Filipina Alberto del Rosario dengan tegas menyatakan dokumen yang diteken ASEAN-China adalah langkah maju, namun ada langkah lagi yang harus diambil untuk lebih mengikat para pihak.

Sebelumnya Beijing telah menolak usulan Manila untuk menyelesaikan perselisihan kedua Negara atas Laut Cina Selatan—biasa disebut juga sebagai Laut Barat Filipina ke Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut (ITLOS).

ITLOS adalah sebuah badan peradilan independen yang dibentuk oleh UNCLOS untuk mengadili sengketa yang timbul dari penafsiran dan penerapan Konvensi.

Del Rosario menyatakan keberatan dengan pedoman pelaksanaan karena hal tersebut disetujui tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan persoalan yurisdiksi teritorial dari negara-negara yang terlibat sengketa di Laut China Selatan a.l. China, Vietnam, Filipina, Taiwan, Brunei dan Malaysia yang mengklaim kepemilikan pulau Spratly, sementara Cina dan Vietnam juga memiliki sengketa wilayah atas kepulauan Paracel.

Filipina telah mengusulkan ZoPFF/C atau Zona Damai ASEAN-China, Persahabatan Kebebasan, dan Kerjasama di Barat Laut Filipina (nama Manila untuk Laut Cina Selatan), untuk bagian sengketa akan “enclaved” dan ditunjuk sebagai Area Kerjasama Bersama, yang akan diawasi dan dikelola oleh sebuah Komite Tetap Kerja Bersama terdiri dari penggugat dari ASEAN.

Usulan ini akan menjadi jalan tengah dari kemungkinan persoalan yang akan timbul karena terdapat sengketa batas negara yang akan mempengaruhi pelaksanaan langkah-langkah pembangunan kepercayaan di Laut Cina Selatan seperti pelaksanaan penelitian laut dan perlindungan lingkungan laut.

Direktur Program Pasca Sarjana Univ Paramadina Dinna Wisnu, Laut China Selatan menyatakan meski Filipina keberatan namun pada kondisi saat ini siapapun tak ingin kawasan ini sampai pecah perang, termasuk China sebagai pihak yang paling kuat.

“Artinya bahwa, ada mekanisme “rem otomatis” yang meredam kemungkinan pecah perang terbuka di kawasan ini,” ujar jebolan ilmu politik Ohio tersebut.

Usulan ZoPFF/C dari Filipina dapat diambil sebagai sebuah solusi yang berdasarkan pada ketentuan UNCLOS dan DOC 2002 yang berulang kali dilanggar masing-masing negara yang bersengketa karena adanya perebutan sumber daya migas.

Laut China Selatan jadi rebutan karena adanya perkiraan cadangan minyak dan gas di Kepulauan Spratly yang besar. Analisis Clive Schofield dan Ian Storey di asiaquarterly .com menyebut 1-2 miliar barrel minyak dan 225 tcf (triliun cubic feet) gas alam.

Sementara estimasi lembaga statistik Amerika Serikat, Energy Information Administration (EIA) menyatakan di bawah Spratly terdapat sedikitnya 7 miliar barrel minyak dan 150,3 tcf (triliun cubic feet) gas alam.

Yang sayangnya, urusan pemanfaatan sumber daya alam tidak dibahas dalam pedoman pelaksanaan (guidelines draft) DOC yang diteken ASEAN-China. Harapan akhir kisah bahagia dalam kisah Laut China Selatan, happy ending nampaknya masih jauh dari impian.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

Archives

Pages

July 2011
M T W T F S S
« Jun   Aug »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
%d bloggers like this: