it’s about all word’s

Tuntutan pemerataan telekomunikasi

Posted on: August 4, 2011

Pertumbuhan telekomunikasi selular di Indonesia sungguh cepat, namun di sisi daerah menuntut pemerataan layanan telekomunikasi oleh operator telekomunikasi di Indonesia sesuai dengan modern licensing yang sebenarnya telah diamanahkan oleh pemerintah.

Menurut Muhamad Jumadi Sekretaris Jendral Indonesia Telecommunication User Group (IDTUG) pemerataan layanan telekomunikasi sebenarnya telah diamanahkan oleh pemerintah kepada operator telekomunikasi ketika mereka menerima lisensi nasional dengan berbagai syarat melalui kewajiban moderen lisensi.

“Pemerintah pada saat memberikan lisensi kepada operator telekomunikasi adalah dalam rangka meningkatkan peran operator dalam pembangunan ekonomi bangsa, menumbuhkan lapangan kerja dan mendukung kompetisi bagi operator di semua daerah
secara nasional,” ujarnya awal pekan ini.

Pada dasarnya, lanjut dia, IDTUG sangat mendukung penerapan Lisensi Modern tersebut oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika sejak dekade 2000-an tersebut, karena adalah solusi paling tepat sasaran untuk memenuhi kebutuhan komunikasi hingga ke pelosok desa, dengan penyediaan infrastruktur yang memadai.

Definisi lisensi modern sendiri adalah lisensi yang diberikan kepada suatu operator yang diiringi dengan komitmen pembangunan jaringan secara tertulis yang wajib dilaksanakan.
Apabila tidak dilaksanakan, maka operator tersebut terancam terkena sanksi denda sampai pencabutan lisensi.

Komitmen pembangunan tersebut bisa berupa jangkauan kota, penetrasi populasi, atau kapasitas sambungan yang akan terpasang yang mengikat. Selain itu, lisensi modern merupakan kebijakan yang dikeluarkan regulator bagi penyelenggaraan telekomunikasi dengan tujuan mendorong tersebarnya pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi ke seluruh wilayah di Tanah Air.

Lisensi modern merupakan ketentuan yang harus diikuti operator yang memperoleh izin
lisensi penyelenggaraan layanan seluler generasi ke dua (2G) dan 3G yang pada periode tertentu diwajibkan menggelar infrastruktur jaringan, termasuk menggelar layanan komersial, termasuk membayar biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi bagi operator.

Dari sisi Teledensitas, jika melihat angka, pelanggan selular total konon 178,4 juta per semester-1 2010 atau hampir 80% dari populasi penduduk. Tetapi angka ini ternyata hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa Bali dan Sumatra.

Ini dapat dipastikan dari data postel bahwa % penyebaran pelanggan seluler di atas 22% peregion tidak mencakup Sulawesi-Maluku-Papua, Kalimantan dan Bali-NT yang masing-masing hanya 8,9%, 7,8% dan 5,1% saja (per 2009).

Jika alasan investasi menjadi sandaran para operator, pemerintah telah mengakomodasi pembangunan telekomunikasi dan informatika di daerah perbatasan melalui Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) No. 001/KEP/MPDT/I/2005 tentang strategi pembangunan daerah tertinggal.

Dalam hal ini, daerah perbatasan merupakan daerah yang secara administratif sebagian atau seluruhnya terletak di perbatasan antar negara baik batas darat maupun laut.

Kemkominfo telah memasukkan wilayah perbatasan dalam Peraturan Dirjen Postel Nomor 247/2008 jo Peraturan Dirjen Postel Nomor 260/2009 yang merupakan Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi (WPUT) beban KKPU/USO.

Sejak 2004 telah diatur KPPU/USO yang bertujuan untuk membangun akses layanan telekomunikasi di daerah non ekonomis yang belum terjangkau layanan telekomunikasi. Adapun pendanaan dari penyelenggara telekomunikasi sebesar 1,25% berasal dari pendapatan kotor penyelenggara telekomunikasi.
.
Perang tarif semu

Ketua Bidang ICT IDTUG, Yohanes Sumaryo mencatat lemahnya, bahkan tidak adanya law enforcement pemerintah KOMINFO/BRTI terhadap modern licensing, mengakibatkan banyak operator cenderung fokus terhadap komersialisasi industri

Telekomunikasi yang hanya membangun di daerah-daerah yang profitable (gemuk) saja sehingga berakibat pengguna yang seharusnya mendapatkan layanan telekomunikasi dari berbagai operator tidak mendapatkan pilihan layanan operator.

“Sehingga seharusnya operator bersaing di dalam layanannya kepada pengguna akhirnya operator bersaing di dalam “Perang Tarif Semu” yang seakan murah padahal “Menipu” dengan jebakan dalam syarat dan kondisi yang berlaku yang susah dimengerti oleh pengguna kebanyakan,” ujarnya.

Padahal, lanjut dia, pengguna layanan komunikasi tidak hanya di kota-kota besar saja tetapi seluruh wilayah NKRI dan mereka berhak untuk mendapatkan layanan telekomunikasi yang handal dan terujangkau.

“Untuk itu lah, IDTUG mendesak kepada regulator untuk mengaudit jaringan operator telekomunikasi agar sesuai dengan komitmennya dalam lisensi modern, baik dalam hal kapasitas, coverage, ataupun kualitas layanan,” ujarnya.

IDTUG memberikan rekomendasi bagi pemerintah selaku regulator seiring penerapan modern licensing terhadap operator telekomunikasi adalah melakukan audit secara ketat
implementasi modern licensing.

Selain itu harus ada kecukupan modal minimum utk memiliki lisensi dan ukuran komitmen yang jelas sehingga masyarakat secara nasional tidak dirugikan karena tidak terlayaninya komunikasi karena operator yangg berlisensi nasional selama bertahun-tahun tetapi hanya melakukan pembangunan dikota besar saja.

Sedangkan untuk operator yang tidak serius dalam melakukan pembangunan karena alasan apapun, maka perlu mendapatkan pengawasan atas kelayakannya sebagai operator
Telekomunikasi.

“Barangkali perlu dipertimbangkan parameter finansial seperti dunia perbankan untuk dapat melakukan merger secara regulasi,” paparnya.

Hal ini juga perlu dipertimbangkan dalam kepentingan menjaga mutu layanan kepada konsumen, dengan terkonsolidasinya operator, maka akan tercapai industri yang sehat sehingga pelayanan kepada masayarakat dapat ditingkatkan.

Selain itu IDTUG melihat lisensi yang baru diberikan seperti 3G, SLJJ, SLI, atau pun seluler yang diberikan kepada sejumlah operator juga mesti diawasi kepatuhannya terhadap lisensi modern.

Belum lagi operator yang menyelenggarakan layanan clear channel tapi menggunakan jaringan voice over Internet protocol (VoIP) yang berkualitas lebih rendah.

IDTUG juga melihat, teledensitas seharusnya diarahkan ke Kawasan timur Indonesia, melalui penentuan komitment infrastruktur dalam lisensi penyelenggara (berupa jumlah menara/BTS dan perangkat sentral MSC/BSC dan kapasitas sistem) apalagi dengan BHP frekuensi yang sudah flat / tetap.

“Mungkin harus ada assessment sanksi wanprestasi komitmen operator serta atas potensi kerugian konsumen yang sebaiknya dipublikasi sebagai bagian kontrol masyarakat terhadap industri,” tutur Sumaryo.

*terbit di Bisnis Indonesia 3/8/2011

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

Archives

Pages

August 2011
M T W T F S S
« Jul   Sep »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
%d bloggers like this: