it’s about all word’s

Traktat Lombok yang meredam separatisme Papua

Posted on: August 6, 2011

Papua lagi-lagi panas setelah Bintang Kejora berkibar di lokasi kasus penembakan dan penyerangan di Kampung Nafri Abepura, Jayapura, awal pekan ini. Peristiwa itu mengakibatkan 4 orang meninggal dan lima luka-luka. Sebelumnya di Ilaga, Puncak Jaya, Papua, sedikitnya 19 orang tewas di akibat bentrok pendukung pilkada.

Payahnya, saat bumi Cendrawasih memanas, pada 2 Agustus digelar Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) International Lawyers for West Papua (ILWP) di Oxford, Inggris, untuk kemerdekaan bangsa Papua Barat.

Tuntutan kemerdekaan Papua bukan pertama kali terjadi. George Junus Aditjondro mencatat gerakan memerdekakan diri Papua dilakukan Organisasi Papua Merdeka (OPM) sejak didirikan pada 26 Juli 1965 di Manokwari.

OPM merasa bahwa mereka tidak memiliki hubungan sejarah dengan bagian Indonesia yang lain maupun negara-negara Asia lainnya. Penyatuan wilayah ini ke dalam NKRI sejak 1969 merupakan buah perjanjian antara Belanda dengan Indonesia dimana pihak Belanda menyerahkan wilayah tersebut yang selama ini dikuasainya kepada bekas jajahannya yang merdeka, Indonesia. Perjanjian tersebut oleh OPM dianggap sebagai penyerahan dari tangan satu penjajah kepada yang lain.

Pada tanggal 1 Juli 1971, Nicolaas Jouwe dan dua komandan OPM yang lain, Seth Jafeth Rumkorem dan Jacob Hendrik Prai menaikkan bendera Bintang Kejora sekaligus memproklamasikan berdirinya Republik Papua Barat.

Namun republik tersebut berumur pendek karena segera ditumpas oleh militer Indonesia di bawah perintah Presiden Orde Baru, Soeharto.

Pada 1982 Dewan Revolusioner OPM didirikan dimana tujuan dewan tersebut adalah untuk menggalang dukungan masyarakat internasional untuk mendukung kemerdekaan wilayah tersebut.

Mereka mencari dukungan antara lain melalui PBB, Gerakan Non Blok, Forum Pasifik Selatan, dan termasuk ASEAN. Sayangnya, tidak seperti Timor Timor, bumi Papua terlalu bernilai untuk dilepaskan Merah Putih.

Bukan rahasia, Papua menjadi incaran Amerika Serikat karena adanya gunung emas . Uniknya perjanjian eksplorasi atas Erstberg dilakukan Indonesia dengan Freeport diteken pada 1967, dua tahun sebelum Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) yang disahkan berdasar resolusi PBB no 2505 pada 19 November 1969.

Toh, hasrat merdeka orang Papua tak pernah padam. Perlawanan bersenjata kecil-kecilan dilakukan hingga diplomasi terus dilakukan. Isu tidak meratanya pembangunan menjadi salah satu jualan utama.

Urusan dapur

Namun, Indonesia tak kalah cerdas. Jika kebijakan militer menjadi bahan kecaman internasional, maka pada masa Presiden Abdurrahman Wahid, nama Papua dikembalikan sekaligus pemberlakuan status Otonomi Khusus Papua pada 1 Januari 2001.

Saat itu, Gus Dur malah dengan entengnya mempersilahkan jika bendera Bintang Kejora ingin dijadikan simbol kultural Papua.

Lengsernya Gus Dur, digantikan Megawati, urusan Papua tetap menjadi perhatian dengan ditekennya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua pada 22 Oktober 2001 meski masih terganjal UU No 45/1999 memgenai pemekaran Papua menjadi tiga provinsi.

Namun, pergantian rezim di tangan Susilo Bambang Yudhoyono membuat kebijakan atas Papua sedikit berubah di dalam dan ke luar. Di dalam, SBY mengeluarkan PP No. 77 Tahun 2007, melarang penggunaan atribut daerah yaitu bendera Bintang Kejora, simbol Burung Mambruk, dan lagu Hai Tanahku Papua.

Sementara untuk ke luar, rezim SBY berhasil memaksa Australia untuk menyetujui kerangka kerjasama keamanan yang dikenal dengan Lombok Treaty (Traktat Lombok) pada 13 November 2006.

Ditandatanganinya Traktat Lombok membuat Australia bungkam mengurusi Papua. Hal ini disebabkan dua pasal penting yang memaksa kedua belah pihak tidak turut campur urusan ‘dapur’ masing-masing.

Pada Pasal 2 ayat 2 menegaskan prinsip-prinsip,” Saling menghormati dan mendukung kedaulatan, integritas territorial, kesatuan bangsa dan kemerdekaan politik setiap Pihak, serta tidak campur tangan urusan dalam negeri masing-masing.”

Kemudian pada ayat 3 pasal 2 menegaskan ‘Para Pihak, sejalan dengan hukum nasional dan kewajiban internasional mereka, tidak akan dalam bentuk apapun, mendukung atau turut serta dalam kegiatan-kegiatan oleh setiap orang atau lembaga yang merupakan ancaman terhadap stabilitas, kedaulatan atau integritas territorial Pihak lain, termasuk oleh mereka yang berupaya untuk menggunakan wilayahnya untuk mendorong atau melakukan kegiatan-kegiatan tersebut termasuk separatisme, di wilayah Pihak lainnya.”

Praktis adanya Traktat Lombok membuat suara Australia bahkan Amerika Serikat yang nyaring menjadi senyap. Menlu AS, Hillary Clinton dalam sesi taklimat di ajang Asean Regional Entrepreneurship Summit di Nusa Dua, Bali, 24 Juli memilih melontarkan jawaban diplomatis dengan menyerahkan persoalan Papua kepada Indonesia.

Jika Paman Sam sebagai polisi dunia pun kini memilih melunak, ada baiknya lupakan saja harapan mengais dukungan bagi separatisme Papua.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

Archives

Pages

August 2011
M T W T F S S
« Jul   Sep »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
%d bloggers like this: