it’s about all word’s

Dana bagi hasil yang membuat gerah

Posted on: March 6, 2012

Akhir Februari atau pekan lalu gedung Mahkamah Konstitusi di bilangan Medan Merdeka cukup gerah oleh debat dalam persidangan perkara no 71/PUU-IX/2011 perihal pengujian Undang-Undang 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Penggugat UU yang diteken Presiden Megawati Soekarnoputri pada 15 Oktober 2004 itu adalah daerah-daerah penghasil migas seperti Majelis Rakyat Kalimantan Timur Bersatu (MRKTB) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Meskipun permohonan judicial review dilakukan MRKTB dan DPD sesungguhnya, langkah ini didukung daerah-daerah penghasil minyak dan gas yang bernaung di dalam Forum Konsultasi Daerah Penghasil Migas (FKDPM) yang memiliki 84 anggota.

Alasan daerah adalah sejak lahirnya ketentuan DBH (Dana Bagi Hasil) Migas sudah mengundang sejumlah pertanyaan. Dua Undang-undang yang mengaturnya, yakni UU Nomor 25/1999 yang telah diperbaharui oleh UU Nomor 33 Tahun 2004, tak juga memberi jawaban. Begitu pula Peraturan Pemerintah yang mengesahkan pemberlakuannya.

Anggota DPD Dapil Kaltim Bambang Soesilo menyebutkan, dalam Undang-undang 25/1999, ditegaskan bahwa jatah DBH Minyak untuk pemerintah (pusat) adalah 85 %, sedangkan daerah diberi bagian 15 %. Untuk DBH Gas, pemerintah mengambil 60% dan daerah 40%.

Uniknya, Undang-undang 33/2004 yang sifatnya pembaharuan justru tidak banyak memperbaharui. Undang-undang hanya menambahkan masing-masing 0,5% DBH Minyak, dan Gas untuk tambahan anggaran pendidikan dasar. Selebihnya, nyaris sama.

Menurut saksi ahli pemerintah dalam persidangan di MK, Hermanto Siregar prinsip keadilan yang diajukan daerah-daerah penggugat tak sesederhana itu. Pengajar senior ekonomi IPB itu menyatakan perubahan besaran DBH migas bagi daerah penghasil akan menurunkan persentase dana perimbangan yang akan diterima daerah-daerah non-penghasil migas.

“Akan memperburuk kesenjangan pendapatan antardaerah dan kekeluargaan lintas daerah. Ini bertentangan dengan Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama, berdasar atas asas kekeluargaan,” ujarnya.

Dia juga mencontohkan Kaltim yang memiliki pendapatan APBD per kapita mencapai sekitar Rp1,5 juta per tahun justru memiliki angka kemiskinan dan pengangguran yang tinggi, ditambah pembangunan infrastruktur yang lambat.

Pernyataan Hermanto dibantah Mudrajad Kuntjoro, guru besar ekonomi UGM yang mencatat bahwa meskipun menurut UU no 33 tahun 2004 yang menyatakan DBH minyak Kaltim sebesar 15,5% dan gas 30,5% atau Rp19,4 triliun ternyata DBH yang diterima provinsi Kaltim hanya mencapai Rp2,76 triliun sementara untuk kabupaten/kota hanya Rp9,8 triliun.

Menurut Direktur Eksekutif Forum Konsultasi Daerah Penghasil Migas (FKDPM), Muliana Sukardi kegelisahaan daerah penghasil migas sesungguhnya bertitik tolak pada dua pokok besar, yakni masalah transparansi dan keadilan.

“Porsi bagi hasil migas untuk daerah dari minyak sebanyak 15,5%, dan dari gas 30,5%. Kenyataannya oleh daerah penghasil hanya diterima 6% dari minyak dan 12% dari gas,” ujarnya membandingkan Aceh dan Papua yang menikmati bagi hasil migas hingga 70%.

Aceh dan Papua dikenal sebagai daerah yang gemar berulah. Demi keduanya, pemerintah kemudian meneken peraturan yang belakangan memicu kecemburuan daerah penghasil migas yang selama ini dikenal sebagai anak manis.

Pembagian bagi hasil migas untuk Papua berdasarkan pada Pasal 34 UU No 21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua mengatur pembagian hasil migas, di mana bagi hasil SDA pertambangan minyak bumi sebesar 70% dan gas alam 70%. Dana bagi hasil migas untuk Aceh berdasarkan UU No 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh juga sama dengan Papua.

Meski demikian dalam catatan Bisnis berdasarkan PP Menkeu no 9/PMK.07/2012 yang diteken Menkeu Agus Martowardojo 13 Januari lalu, DBH minyak bumi Papua Barat mencapai Rp325,4 miliar (55%) dan Rp1,9 miliar (40%) dari gas bumi, sementara Aceh mendapat Rp261,9 miliar (55%) dari minyak dan Rp278,1 (40%) dari gas.

Menurut Muliana penerimaan 0,5% dana BOS yang disalurkan kepada daerah yang tidak berstatus otonomi khusus tidaklah mencukupi untuk sarana dan kelengkapan untuk mengingkatkan pengetahuan masyarakat setempat tentang pengetahuan migas yang mempunyai sifat padat modal, padat teknologi dan resiko tinggi.

Kondisi ini menurutnya memicu gejolak sosial ekonomi di daerah penghasil migas hanya dieksploitasi tanpa mendapat manfaat dari hasil migas tersebut untuk pembangunan masyarakat setempat. “Dengan perkataan lain, daerah mempunyai sumber energi tapi daerah itu sendiri mengalami krisis energi.”

Dicontohkan daerah Natuna yang tenar disebut daerah pemilik gas terbesar di Asia justru bukan daerah yang gemerlap. Natuna dengan 154 pulau dengan tujuh pulau terluar sampai saat ini memiliki empat kecamatan yang akrab dengan gelap karena listrik yang mengalir tersendat.

Sementara Riau, sejak 2006-2010 dengan volume lifting kurang lebih 715,35 barel atau setara 40% lifting minyak nasional setara Rp443,18 triliun hanya mendapatkan Rp40,15 triliun atau sekitar 9% dari jumlah keseluruhan.

Kepada Bisnis, Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak menuturkan tuntutan yang dilakukan bukan berarti pihaknya tidak memerdulikan daerah lain yang tidak memiliki kandungan migas. Namun, Kaltim hanya menuntut pembagian yang proporsional untuk membangun Kaltim yang kondisinya saat ini, terutama infrastruktur, masih belum cukup baik.

Dia menegaskan imbal bagi hasil migas yang diberikan oleh pemerintah pusat jumlahnya sangat kecil apabila dibandingkan dengan sumbangan yang diberikan oleh Kaltim. Jika terdapat DBH jalan provinsi yang rusak dapat diperbaiki. Proyek pembangunan tidak lagi terkendala dana karena sudah ada modal.

“Kaltim sudah mencoba melakukan cara-cara konstitusional untuk mendapatkan pemerataan pembangunan. Kami tidak melakukannya dengan cara-cara kekerasan dan tidak prosedural, itu karena kami sangat cinta NKRI,” tegasnya.

*dibantu Rahmad Subiyanto yang mewawancarai Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

Archives

Pages

March 2012
M T W T F S S
« Feb   Apr »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
%d bloggers like this: