it’s about all word’s

Migrasi televisi digital: Sebuah utopia?

Posted on: April 10, 2012

Menjadi sebuah fakta Indonesia adalah pasar besar. Sayang, pasar yang sedemikian besar tidak diatur dengan asas kesejahteraan bagi kesejahteraan orang banyak. Banyak sektor yang bersifat publik justru diatur agar mudah dikapitalisasi demi kepentingan pemilik modal.

Satu sektor publik yang boleh dikatakan kini justru dikendalikan pemilik modal adalah ruang udara bagi frekuensi siaran televisi sejak kebijakan pemberian ijin televisi swasta oleh pemerintah Soeharto pada era 1980-an yang menghasilkan konglomerasi media.

Perspektif ekonomi politik melihat bahwa media tidak lepas dari kepentingan baik kepentingan pemilik modal, negara atau kelompok lainnya. Dengan kata lain, media menjadi alat dominasi dan menghegemoni masyarakat.

Hingga tahun lalu, populasi televisi di Indonesia mencapai 49,5 juta unit. Melalui media ini, 60% dari total belanja iklan nasional yang mencapai Rp80,2 triliun tersiar melalui penyiaran televisi terestrial penerimaan tetap tidak berbayar (free to air) selama tahun lalu.

Sayangnya, menurut Menteri Kominfo Tifatul Sembiring frekuensi televisi analog free to air sudah jenuh selain itu teknologi analog dinilai akan semakin mahal pengoperasiannya. “Selain itu perlu adanya upaya untuk membuat ruang baru sehingga siaran semakin beragam.”

Alasan ini yang membuat pemerintah kemudian mendorong migrasi siaran televisi analog menjadi digital seiring adanya kesepakatan ITU (International Telecommunication Union/otoritas telekomunikasi internasional) bahwa 17 Juni 2015 adalah batas waktu negara-negara di seluruh dunia untuk melakukan migrasi dari penyiaran TV analog ke penyiaran TV digital.

Pemerintah sendiri sudah melakukan gelar televisi digital sejak enam tahun lalu melalui kerjasama TVRI/RCTI pada Juli-Oktober 2006 di saluran 34 UHF dengan format DVB-T disusul ditekennya Peraturan Menteri (Permen) Komunikasi dan Informatika Nomor:07/P/M.KOMINFO/3/2007 tentang Standar Penyiaran Digital Terestrial untuk Televisi Tidak Bergerak di Indonesia dan menetapkan DVB-T ditetapkan sebagai standar penyiaran televisi digital teresterial tidak bergerak oleh Kominfo Muhammad Nuh pada 21 Maret 2007

Permen ini kemudian diperbaharui oleh M Nuh dengan Permen no 39 tahun 2009 pada Oktober 2009 yang berisi kerangka dasar penyelenggaraan penyiaran televisi digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar dan kembali disempurnakan oleh Permen Kominfo no 22 Tahun 2011 yang diteken Kominfo Tifatul Sembiring tentang Peluang Usaha Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (Free To Air).

Bisnis mencatat kedua permen yang diteken dua menteri tak jauh berbeda dan justru membuat siaran televisi semakin beragam karena ada ancaman sanksi bagi perusahaan dalam satu holding tidak diperbolehkan menjadi penyelenggara multipleksing di zona yang sama.

Pasal ini yang dinilai membuat konglomerasi media yang terlanjur terbentuk terancam karena sama artinya untuk menjadi pemain siaran digital multipleksing wajib membentuk entitas baru, bahkan untuk melakukan siaran publik terdapat klasul bekerjasama dengan TVRI.

Bukan kali ini saja korporasi media menentang usaha pemerintah mengatur frekuensi seperti molornya sistem televisi berjaringan yang diamanatkan oleh UU No 32/2002 yang menjadi antitesis UU Penyiaran 1997.

Meski demikian, semangat migrasi analog menuju digital menurut pengamat media Ade Armando harus memperhatikan implikasi ekonomi yang cukup besar karena dengan perubahan sistem ini, maka setiap peralatan atau perlengkapan yang berhubungan juga akan berubah. Ini akan berdampak kepada banyaknya biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah.

“Ada dana cukup besar yang harus dikucurkan untuk menjalankan migrasi ini. Kebijakan ini tak akan bisa dijalankan hanya dengan sebuah permen, harusnya diatur ke dalam undang-undang yang berisi migrasi digital,” ujarnya.

Mengacu pada pengalaman pemerintah Amerika Serikat, migrasi digital telah diatur sejak 2005 namun baru selesai tahun lalu itupun setelah Presiden Barack Obama menyediakan dana US$1 miliar untuk menyelesaikan proyek ini.

Dana dalam skema DTV Converter Box Coupon Program tersebut terutama digunakan untuk subsidi alat konverter atau set-top boxes untuk mengubah frekuensi digital yang diterima agar dapat diputar oleh televisi analog milik masyarakat.

Hal serupa dilakukan tetangga Indonesia, Australia yang memulai program migrasi sejak 2001 menerapkan skema subsidi bagi set-top boxes agar masyarakat dapat menerima siaran yang disebut layanan Viewer Access Satellite Television (VAST).

Agar program ini sukses, pada 2010 Perdana Menteri Kevin Rudd meneken anggaran berdurasi 12 tahun senilai US$375,4 juta, sebanyak US$99,1 juta subsidi diharapkan sudah dapat tersalur hingga akhir 2013.

Sayangnya, berkaca pada pengalaman subsidi BBM yang tidak tepat sasaran hingga penarikan pajak televisi yang amburadul, Ade melihat pemerintah belum memiliki strategi yang jelas perihal pelaksanaan siaran digital di tingkat masyarakat.

Bisnis mencatat dalam dua dokumen Permen siaran digital memang tak dijelaskan secara gamblang perihal subsidi alat konverter tersebut. Meski demikian terdapat hal menarik perihal pengaturan set top boxes atau alat bantu penerimaan siaran yang mewajibkan kandungan lokal sebanyak 20% dan harus ditingkatkan hingga 50% pada 2015.

Aturan ini jelas menggelitik memunculkan pertanyaan, siapa yang akan melakukan verifikasi set-up boxes bagi puluhan juta televisi analog yang kini dimiliki masyarakat di seluruh pelosok Indonesia memiliki kandungan lokal seperti yang dipersyaratkan pemerintah? Utopia? Bisa jadi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

Archives

Pages

April 2012
M T W T F S S
« Mar   May »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
%d bloggers like this: