it’s about all word’s

Jalan panjang sistem jaminan sosial di RI

Posted on: August 7, 2012

Judul: Politik Sistem Jaminan Sosial: Menciptakan Rasa Aman dalam Ekonomi Pasar
Penulis: Dinna Wisnu
Penerbit: Gramedia Pustaka Utama
Terbit: April 2012
Tebal: 272 halaman

“Ketika semua dapat berharap pada negara untuk kesejahteraannya…maka kesejahteraan sosial kesehatan seperti layaknya opium atau heroin. Orang ketagihan dan bila bantuan kesejahteraan itu ditarik akan sangat menyakitkan.” (Lee Kuan Yew, 1981)

Menunggu pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial mirip menunggu godot sejak Presiden Megawati mensahkan UU No. 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) pada 19 Oktober 2004.

Dengan SJSN terdapat kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia seumur hidup. Melalui program ini, setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatannya, karena menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut, atau pensiun.

Sayangnya, hingga saat ini meskipun sudah dibentuk UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), sistem jaminan sosial tsk kunjung berjalan meskipun tujuan program ini bersifat jangka panjang.

Selain menjaga risiko hidup, sistem jaminan sosial juga dapat mendorong investasi pada keterampilan yang lebih baik karena daya beli ditunjang oleh kemampuan memenuhi kebutuhan manusiawi.

Dalam buku setebal 272 halaman yang merupakan pengembangan dari disertasi doktoral penulis yang diharapkan membuat pembaca tercerahkan dengan sistem jaminan sosial yang menjadi janji negara bagi warga republik ini.

Untuk penulisan disertasi ini, penulis melakukan kerja penelitian di Indonesia, Filipina dan Singapura yang kemudian dilengkapi dengan telaah perkembangan aktual terhadap sistem jaminan sosial di Indonesia.

Buku ini terbagi menjadi tujuh bab a.l. Pertanyaan Tentang Pertumbuhan, Faktor yang Menghidupi Ekonomi Pasar, Dukungan Individu Terhadap Pasar, Reformasi Sistem Jaminan Sosial, Gonjang-Ganjing Awal Reformasi di Indonesia, Kekosongan dan Hambatan Perkembangan Reformasi, dan Menatap ke Depan.

Pada dua bab awal, penulis bermain-main dengan tataran ide yang ideal dari sebuah negara yang menyelenggarakan kesejahteraan bagi rakyatnya. Bagaimana ide welfare state (negara kesejahteraan) yang artinya harus bisa memastikan keamanan sosial bagi rakyatnya.

Secara jelas, buku ini juga mengkritisi kebijakan pembagian beras miskin (raskin) atau Bantuan Langsung Tunai (BLT). Maklum bantuan bagi orang-orang yang terlanjur miskin ini tak merata dan menebarkan bau politik cukup menyengat karena didistribusikan kepada menjelang pemilihan umum.

Harus diakui, penulis sangat tajam merangkum statistik ekonomi menjadi barisan kata-kata yang menarik dan mampu menggambarkan kegagalan pemerintah Indonesia menyediakan jaminan kesehatan dan sosial yang seharusnya diterima rakyat.

Pelajaran berharga diberikan dalam bab Reformasi Sistem Jaminan Sosial yang berisi telaah penulis terhadap Filipina dan Singapura. Bahwa tak cukup hanya bermodal niat tulus untuk melindungi rakyat, diperlukan kerja keras menciptakan sebuah sistem yang mampu bekerja dan menjalankan niat tersebut.

Filipina dengan populasi sepertiga Indonesia, menjalankan sistem jaminan sosial ternyata harus dengan tertatih-tatih. Sementara Singapura dengan penduduk setara ibukota Indonesia, Jakarta berhasil menjalankan sistem jaminan sosial.

Dua negara ini memang menjalankan dua mazhab sistem jaminan sosial. Filipina dengan konsep konservatif sementara Singapura dengan konsep liberal. Filipina tertatih sementara Singapura mulus.

Dengan jumlah penduduk mencapi 60 juta orang, Filipina harus mengucurkan banyak subsidi bagi rakyat miskin sementara Singapura menjalankan konsep jaminan sosial warisan Inggris.

Hal yang menarik dari dua tetangga tersebut adalah. Dengan seluruh kesulitannya, Filipina dan Singapura tak tergoda untuk menswastanisasi pelayanan sosial seperti yang pernah dilakukan oleh Ronald Reagen di Amerika Serikat dan Margaret Thatcher di Inggris.

Konsep managerialism yang populer di era 1980-an dan 1990-an karena menswastanisasi pelayanan sosial dan penciutan anggaran pemerintah untuk jaminan sosial itu bertanggungjawab atas pemotongan pengeluaran sosial pemerintah dan ‘residualisasi’ pelayanan sosial, termasuk di dalamnya memperlebar kesenjangan sosial, social exclusion, dan memperparah kemiskinan.

Bagaimana Indonesia? berharap terhadap dua UU yang telah diteken dua presiden yang berbeda jelas sulit karena kedua UU ini masih membutuhkan turunan kebijakan yang menjadi landasan hukum dan alat untuk memberi pelayanan optimal termasuk pengaturan yang lebih komprehensif.

Sebut saja alokasi dana bagi yang dikategorikan miskin, pendataan penduduk yang akurat, sistem komunikasi dan pelayanan yang terpadu dan didukung teknologi informatika, serta kerjasama dengan lembaga-lembaga pelayanan kesehatan.

Dengan seluruh tantangan yang ada, nampak jelas sistem jaminan sosial di Indonesia masih menunggu niat tulus rezim selanjutnya. Mengingat pemilu 2014 sudah di depan mata.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

Archives

Pages

August 2012
M T W T F S S
« Jun   Sep »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Advertisements
%d bloggers like this: