it’s about all word’s

Rusia (3): Interaksi antar agama-manusia

Posted on: August 7, 2012

Uni Soviet disebut masa kegelapan kehidupan keagamaan, kebangkrutannya pada Natal 1991 menjadi angin perubahan bagi kehidupan beragama yang ditandai dengan ditekennya Konstitusi Federasi Rusia 1993.

Dalam pasal 14 dan 19, disebutkan bahwa “Semua warga mempunyai hak yang sama di hadapan hukum. Negara berkewajiban menjamin hak kebebasan (salah satunya) adalah hak seseorang dalam memilih dan memeluk kepercayaannya dan pelarangan adanya pembatasan terhadap hak-ak tersebut.

Selain itu, dalam pasal 28 dinyatakan bahwa “setiap orang mendapat jaminan dalam melaksanakan kegiatan keagamaannya termasuk menyebarkan kepercayaannya itu kepada pihak lain.” Negara Demokrasi Federasi Rusia adalah negara sekuler.

Dengan demikian jelas, bahwa negara tidak dipengaruhi oleh agama termasuk gereja Ortodoks yang mayoritas. Meski demikian, pada awal-awal Rusia baru, pemerintah masih kerap mencampuri dan mengontrol urusan agama.

Sebagai contoh peran agama sendiri pasang surut dalam pemerintah. Lihat saja ketika penobatan Presiden Boris Yeltsin pada 1996, Patriach Alexy Moskow terlibat memberkati. Sebaliknya, ketika penobatan Presiden Vladimir Putin pada Mei 2000, gereja tak terlibat dalam selebrasi tersebut.

Jika ditilik dalam UU yang diteken pada 1997, hanya lima agama tradisional yang diakui yaitu Kristen Ortodoks, Islam, Budha, Yahudi dan Kristen Katolik. Mengizinkan kelimanya melaksanakan hak dan kegiatannya di Rusia dan melarang kelompok agama dan kepercayaan lainnya. Jika berniat melakukan kegiatan mereka, kelompok agama dan kepercayaan wajib mendaftarkan diri ke Departemen Hukum.

Kebijakan itu dinilai sebagai tindakan Kristen Ortodoks untuk menghalang-halangi kelompok lain. Tindakan paling keras tentu saja saat Patriach Rusia menekan pemerintah Rusia untuk melarang kedatangan Sri Paus dari Vatikan pada 2002. Alasannya, perseteruan Ortodoks vs Katolik berpotensi pecah.

***

Lalu bagaimana setelah 20 tahun menikmati kebebasan beragama? Tak dipungkiri konflik tetap saja ada. Rusia yang adem ayem juga memiliki kasus konflik pendirian tempat ibadah. Meski demikian, umumnya hal tersebut diselesaikan cenderung diselesaikan oleh sesama komunitas beragama.

Menurut Duta Besar Keliling Federasi Rusia Bagi Negara-Negara Islam, Konstantin Shuvalov dalam hal konflik seperti itu pemerintah tidak ikut campur. Hal semacam itu biasanya diselesaikan oleh lembaga-lembaga keagamaan yang bersangkutan.

“Kami adalah negara sekuler. Jadi pemerintah tidak mencampuri urusan agama. Terkadang ada penolakan ketika di suatu tempat hendak didirikan sebuah gereja, masjid atau sinagog. Alasannya, umumnya adalah penolakan adanya gangguan terhadap kondisi sosial seperti bunyi lonceng atau berkumpulnya banyak orang,” ujarnya.

Namun, lanjutnya, yang menolak pembangunan tempat ibadah di suatu lokasi, bukanlah warga yang mengatasnamakan umat dari agama tertentu. Melainkan dari warga setempat yang tidak mengatasnamakan agama.

Konflik semacam itu, biasanya akan diselesaikan oleh konsul agama, misalnya Dewan Mufti—semacam MUI di Indonesia. Dijelaskannya lagi, masalah semacam itu, biasanya akan dapat diselesaikan dengan pembicaraan kedua belah pihak.

Keharmonisan antar agama di Rusia, kata dia, disebabkan oleh rasa saling memiliki. Umat beragama, membentuk Rusia dengan rasa saling menghormati. Rusia adalah rumah bersama yang harus selalu dijaga. “Bersama kita membangun Rusia.”

Hal lainnya, ujarnya, adalah penganut agama di Rusia merupakan warga asli. Oleh karena itu, umat beragama dilibatkan dan berperan serta dalam pembangunan Rusia.

Ditambahkan, apabila ada umat Islam yang menjadi imigran di Rusia, sebagian besar merupakan warga bekas Uni Soviet. Sehingga, mereka sudah mengenal sejarah dan berbicara menggunakan bahasa Rusia.

Sedangkan di Eropa barat, misalnya penganut Islam, sebagian besar adalah pendatang ataupun imigran. Sehingga, umat muslim di Eropa Barat karena statusnya sebagai pendatang, maka perannya dalam pembangunan negara yang bersangkutan juga tidak berperan besar.

Menurut Deputi Ketua Dewan Muftis Rusia, Rushan Abbyasov, konstitusi Rusia memberikan kebebasan dan tidak mencampuri rakyatnya memeluk, menjalankan dan mengembangkan agama mereka akibatnya umat beragama di Rusia mengembangkan cara sendiri untuk saling menghormati.

“Kami tidak mengembangkan toleransi. Bagi kami toleransi bukan kata yang tepat karena berarti mengalah. Kami mengembangkan persaudaraan. Ada dialog didalamnya dan negara mendukung proses tersebut,” paparnya.

Dia memberikan contoh lain tidak adanya syariah Islam yang diterapkan di wilayah-wilayah mayoritas umat Muslim karena komunitas Islam Rusia menyadari mereka harus hidup berdampingan dengan saudara-saudara mereka beragama lain secara damai.

Kantong muslim di Rusia a.l. Republik Tatarstan, Republik Bashkorkostan, dan empat republik di Kaukasus Utara seperti Chechnya, Dagestan, Ingushetie, Kobardino-Balkaria memilih untuk berdemokrasi dalam kehidupan beragama mereka.

Bahkan saat ini, lanjutnya, parlemen Rusia tengah merancang konstitusi yang mendukung berjalannya kehidupan beragama sesuai semangat Rusia bersatu. Untuk proses ini Dewan Muftis Rusia dilibatkan secara aktif.

Rushan memaparkan Islam di Rusia memiliki peran besar karena telah berkembang lebih dari 1200 tahun lalu, kehadiran Islam yang dibawa saudara-saudara Nabi Muhammad SAW, bahkan 66 tahun lebih awal dibandingkan Kristen Ortodoks yang kemudian mendominasi wilayah Rusia.

***

Sebagai negara pewaris imperium Uni Soviet, Rusia dengan 160 suku bangsa yang sempat dicabik perang di beberapa wilayah memiliki kecenderungan untuk mempertahankan tradisi dan budaya mereka. Melalui demokrasi, negara hadir sebagai wasit untuk mengatur konflik dan keseimbangan.

Demi menjaga tradisi dan budaya keagamaan Rusia yang damai, menurut Marat Gatin, Kepala Direktur hubungan antar organisasi keagamaan Republik Tatarstan, pemerintah Federal dan negara-negara bagian menerapkan syarat khusus bagi kelompok keagamaan ataupun siswa yang belajar agama ke luar negeri.

Mahasiswa yang kembali dari Timur Tengah akan dikumpulkan dan disegarkan dengan nilai-nilai yang ada di Tatarstan. Mereka akan dinilai oleh Majelis Muslim apakah pantas menjadi pemuka agama di daerah. “Tanpa rekomendasi tersebut, yang bersangkutan tidak akan bisa melakukan aktifitas.”

Dia menilai mahasiswa yang menuntut ilmu keIslaman di Timur Tengah kerap membawa nilai-nilai , salah satunya ajaran Wahabi atau Salafi, yang justru bertentangan bahkan sangat negatif bagi nilai-nilai toleransi Islam aliran Suni yang selama ini berkembang di Tatarstan.

“Sementara lulusan pendidikan Islam di Indonesia cenderung aman. Mereka justru mempelajari nilai-nilai toleransi yang telah berkembang di negara Anda dan sangat berguna diterapkan di negeri kami,” ujarnya

Tatarstan dengan ibukota Kazan dikenal sebagai pintu gerbang Islam di Rusia dan menjadi pusat komunitas Islam terbesar. Lebih dari 50% penduduknya adalah penganut Muslim. Meski mayoritas syariah Islam tak diterapkan. Minuman keras bisa ditemukan dengan mudah.

“Urusan beragama adalah urusan pribadi. Agama apapun yang dipeluk, mereka adalah saudara. Kami adalah keluarga, jika kami kehilangan hal tersebut, kami kehilangan segalanya. Umat beragama di Tatarstan sadar itu,” ujarnya.

*Timoho, 3 Juli 2012

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

Archives

Pages

August 2012
M T W T F S S
« Jun   Sep »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
%d bloggers like this: